Trisakti Kumpulkan Rp 2.000 per Orang untuk KPK  

Reporter

Editor

Rabu, 27 Juni 2012 11:41 WIB

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Asep Iwan Iriawan, mengatakan pihaknya hari ini, 27 Juni 2012, akan mulai mengumpulkan saweran untuk biaya pembangunan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Kami sebagai anak bangsa merasa perlu mendukung dan merestui pembangunan kembali gedung KPK walaupun hanya lewat uang Rp 2.000,” kata Asep saat dihubungi.

Menurut Asep, saweran itu tidak mematok target tertentu. “Berapa pun yang terkumpul, walaupun cuma Rp 20 ribu, akan kami kirimkan ke KPK,” katanya.

Sebelum acara seremonial dilaksanakan, cukup banyak masyarakat kampus yang ikut menyumbang. Penyumbang berasal dari mahasiswa, dosen, bahkan petugas kebersihan. “Sudah ada ratusan orang, padahal acara belum dimulai. Sekarang jadinya harus saya simpan dulu di map merah,” ujar Asep.

Setelah uang terkumpul, rencananya uang itu akan ditransfer ke rekening Indonesian Corruption Watch (ICW) sampai pembangunan gedung KPK selesai dilaksanakan. “Jadi siapa yang merasa antikorupsi, ayo menyumbang,” katanya.

Setelah acara seremonial, di setiap kelas yang diampu oleh Asep akan diedarkan kotak sumbangan. Selain mengajar di Trisakti, mantan hakim sekaligus pakar hukum pidana tersebut juga mengajar di Universitas Padjadjaran, Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Komunikasi Bandung, dan Universitas Al Azhar.

Beberapa waktu lalu, Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat menunda penyusunan anggaran untuk pembangunan gedung KPK karena masih dianggap sebagai lembaga ad hoc dan kurangnya urgensi pembangunan. Padahal anggaran sebesar Rp 225,7 miliar itu sudah masuk alokasi 2012.

ELLIZA HAMZAH

Berita terkait:
PKB Minta KPK Hati-hati Terima Sumbangan

KPK Berharap Tanda Bintang Anggaran Segera Dicabut

Mau Menyumbang untuk Gedung KPK, Ini Syaratnya

Tolak Gedung KPK, Politikus Unjuk Kekuatan

Kambing dan Kelapa Bisa Jadi Sumbangan Gedung KPK


Berita terkait

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

5 menit lalu

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

Komisi X DPR akan meninjau kembali sejauh mana output study tour terhadap pengembangan pendidikan siswa usai kecelakaan bus SMK LIngga Kencana

Baca Selengkapnya

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

3 jam lalu

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran

Baca Selengkapnya

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

13 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

13 jam lalu

Draf RUU Penyiaran, Pelarangan Siaran Ekslusif Jurnalisme Investigasi Hambat Pemberantasan Korupsi

Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti draft revisi RUU Penyiaran yang bakal mengekang kebebasan pers karena melarang penayangan jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

15 jam lalu

Mahasiswa Mengadu soal Kenaikan UKT, Komisi X DPR Bakal Panggil Kemendikbud

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengatakan akan memanggil Kemendikbudristek secepatnya untuk membahas polemik UKT.

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

16 jam lalu

Komisi X DPR Akan Bentuk Panja untuk Investigasi Mahalnya UKT Kampus

Komisi X DPR RI sepakat untuk membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan untuk mengetahui penyebab kenaikan UKT.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

16 jam lalu

Beda Sikap Soal Perubahan Keempat UU MK

Revisi UU MK menjadi ancaman sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

17 jam lalu

Golkar Klaim Putusan MK Jadi Pertimbangan Setujui Revisi UU Kementerian Negara

Anggota Fraksi Golkar, Bambang Hermanto, mengatakan revisi terhadap Undang-Undang Kementerian Negara mesti dilakukan.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

18 jam lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

18 jam lalu

PDIP Setujui Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Beri 5 Catatan

Meski menyetujui revisi UU Kementerian Negara dibahas pada tingkat selanjutnya, namun PDIP mesti memberikan catatan.

Baca Selengkapnya