Panwaslu Jateng: PKPB Terbanyak Lakukan Politik Uang

Reporter

Editor

Jumat, 2 April 2004 22:00 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Selama pelaksanaan kampenye di Jateng, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) pimpinan R. Hartono adalah partai yang paling banyak melakukan pelanggaran politik uang (money politics). Sedangkan secara keseluruhan, PDI Perjuangan adalah partai yang paling banyak melakukan pelanggaran kampanye. Demikian diungkapkan Ketua Panwas Pemilu Jateng, Nurhidayat Sardini kepada wartawan dalam public expose hasil pengawasan kampanye di Jateng, Jumat (2/4) di Kantor Panwas Pemilu Jateng Jl Veteran Semarang. "PKPB paling banyak melakukan money politics, sedangkan secara umum, sejak awal PDI adalah partai yang paling banyak melakukan pelanggaran," kata Sardini. Dalam catatan Panwaslu Jateng, PKPB melakukan praktik politik uang sebanyak 26 kasus. Dalam modusnya, partai keluarga Cendana ini mempunyai banyak cara, mulai dari pembagian sembako, menjanjkan pemberian materi, pembagian door prize sampai pada pembagian uang secara langsung. Sementara itu, Koodinator Bidang Pengawasan Panwaslu Jateng, Ahsanul Minan mengatakan, selama musim kampanye, pihaknya mencatat 717 kasus pelanggaran. Sebanyak 446 pelanggaran administrasi, 95 pidana pemilu, 1 sengketa dan 175 pidana umum. Dari seluruh pelanggaran itu, partai yang mendominasi melakukan pelanggaran adalah PDI Perjuangan dengan jumlah pelanggaran 158 kasus.Pelanggaran yang dilakukan PDI Perjuangan, lanjutnya, terbanyak berupa administrasi sebanyak 120 kasus, pidana 17 kasus, 1 sengketa dan lainnya sebanyak 20 kasus berupa pelanggaran pidana umum. Peringkat kedua partai pelanggar adalah Partai Golkar dengan jumlah pelanggaran 91 kasus. Selanjutnya PPP dengan 67 kasus dan peringkat keempat diduduki PAN dengan 66 pelanggaran. Dari sekian banyaknya pelanggaran, pelibatan anak dalam Kampenye adalah pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh semua partai. Sohirin - Tempo News Room

Berita terkait

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

7 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

2 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

3 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

4 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

4 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

4 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

6 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

6 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

7 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya