TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pagi tadi menetapkan 30 nama calon komisioner periode 2012-2017. "Nama-nama tersebut nantinya tinggal diserahkan kepada Komisi III DPR untuk dipilih," kata Komisioner Komnas HAM, Ridha Saleh, di kantornya, Selasa, 5 Juni 2012.
Ridha menuturkan ke-30 nama ini akan diserahkan paling lambat tujuh hari untuk dipilih oleh Komisi Hukum DPR sebagai komisioner. Dia berharap DPR dapat memilih yang terbaik guna menjalankan tugas Komnas. Berikut ini 30 nama calon komisioner Komnas:
1. Ansori Sinungan, mantan pegawai Kementerian Hukum dan HAM.
2. Ario Djatmoko, dokter.
3. Bahder J. Nasution, dosen Universitas Negeri Jambi.
4. Bambang Budiono, Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Airlangga.
5. Dede Oetomo, aktivis GAYa Nusantara.
6. Dian Nuswantari, Pusham Universitas Surabaya.
7. Dianto Bachriadi, peneliti agraria.
8. Erna Ratnaningsih, aktivis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
9. Hafid Abbas, dosen Universitas Negeri Jakarta.
10. I Sandyawan Sumardi, aktivis Yayasan Ciliwung Merdeka.
11. Kisnu Haryo, peneliti Lembaga Pertahanan Nasional.
12. M. Imdadun Rahmat, anggota Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
13. Maneger Nasution, pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat.
14. Mochamad Soedito, pengurus Persatuan Tuna Netra Indonesia.
15. Muhammad Nurkhoiron, aktivis Desantara Foundation.
16. Natalius Pigai, pegawai Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
17. Nurkholis, anggota Komnas HAM.
18. Otto Nur Abdullah, aktivis Imparsial.
19. Paul Serak Baut, mantan anggota DPR.
20. Pdt Mindawati Perangin, pendeta Gereja Betle Kristen Protestan Medan.
21. Roichatul Aswidah, aktivis Demos.
22. Sandrayati Moniaga, pengurus Samdhana Institute.
23. Setia Adi Purwanta, pegawai Pusat Sumber Pendidikan Inklusif DIY.
24. Siane Indriani, wartawan.
25. Siti Noor Laila, advokat.
26. Suharto, penggiat Program Pengarusutamaan Difabel.
27. Suma Mihardja, konsultan HAM.
28. Taufik Basari, aktivis LBH Masyarakat.
29. Tri Susilowati, dosen Undaris Semarang.
30. Yosep Adi Prasetyo, anggota Komnas HAM.
SYAILENDRA
Berita terkait
TNI Pakai Istilah OPM, Polri Nyatakan Tetap akan Sebut KKB
8 jam lalu
Polri menyatakan tetap akan memakai penyebutan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap kelompok yang mengupayakan kemerdekaan Papua.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Papua Rekomendasikan Pasukan Tambahan ke Intan Jaya Bukan Orang Baru
6 hari lalu
Komnas HAM Papua berharap petugas keamanan tambahan benar-benar memahami kultur dan struktur sosial di masyarakat Papua.
Baca SelengkapnyaTambahan Pasukan ke Intan Jaya, Komnas HAM Papua Ingatkan Soal Ini
6 hari lalu
Komnas HAM mengingatkan agar pasukan tambahan yang dikirimkan ke Intan Jaya sudah berpengalaman bertugas di Papua.
Baca SelengkapnyaKata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
6 hari lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai
7 hari lalu
Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.
Baca SelengkapnyaBertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua
19 hari lalu
Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.
Baca SelengkapnyaKecelakaan Maut Terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek, Pernah Terjadi Pula Tragedi Unlawful Killing di KM 50
22 hari lalu
Tol Cikampek Kilometer atau KM 50-an kembali menjadi lokasi tragedi. Sebuah kecelakaan maut terjadi di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek pada arus mudik lalu
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024
25 hari lalu
Komnas HAM mendesak pengusutan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua secara transparan oleh aparat penegak hukum
Baca SelengkapnyaBegini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua
25 hari lalu
Apa kata Komnas HAM soal OPM?
Baca SelengkapnyaRagam Reaksi atas Keputusan TNI Kembali Pakai Istilah OPM
26 hari lalu
Penggantian terminologi KKB menjadi OPM dinilai justru bisa membuat masalah baru di Papua.
Baca Selengkapnya