Gubernur Aceh Terpilih Dilantik 4 Juni  

Reporter

Editor

Kamis, 10 Mei 2012 15:25 WIB

Kandidat Gubernur dari Partai Aceh Zaini Abdulah saat memberikan keterangan pers mengenai survei quick count LSI di Hotel Hermes, Banda Aceh, Aceh, Senin (9/4). TEMPO/ Agung Pambudhy

TEMPO.CO, Banda Aceh - Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih, Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf, akan dilantik Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pada 4 Juni 2012 mendatang.

”Informasi yang kami terima dari pusat pada tanggal 4 Juni,” kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Hasbi Abdullah kepada Tempo, Kamis, 10 Mei 2012.

Hasbi mengatakan pelantikan akan dilaksanakan di gedung parlemen Aceh. Tidak ada kendala apa pun untuk pelaksanaan pelantikan, mengingat Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah memutuskan menolak gugatan Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan terhadap hasil Pilkada Aceh 9 April 2012.

Menurut Hasbi, pihak Kementerian Dalam Negeri sedang menunggu keluarnya Peraturan Presiden RI tentang penetapan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai Gubernur/Wakil Gubernur Aceh periode 2012-2017. “Semoga jadwal tanggal 4 Juni seperti yang direncanakan tidak bergeser lagi,” ujarnya.

Setelah dilantik, mereka mempunyai tugas pertama melantik 17 bupati/wali kota yang terpilih dalam Pilkada Aceh lalu. Menurut Hasbi, semakin cepat mereka dilantik, maka program pembangunan di Aceh akan semakin cepat dilaksanakan untuk penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Aceh (APBA) 2012.

Zaini Abdullah-Muzakir Manaf dari Partai Aceh memenangi pilkada dengan memperoleh suara 1.327.695 atau sekitar 55,77 persen dari total pemilih 2.457.196 orang. Sementara urutan kedua, Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan, hanya memperoleh suara 29,18 persen.

ADI WARSIDI


Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya