TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ganjar Pranowo, menyatakan partainya akan memperjuangkan sistem pemilu proporsional tertutup. Menurut Ganjar, jika proposalnya disetujui, PDIP bahkan mengusulkan agar pemilu diselenggarakan dua kali, yaitu pemilu pusat dan lokal.
"Kita lebih ekstrem. Sistemnya tertutup untuk legislatif dan betul-betul akan mempengaruhi pola koalisi yang akan dibangun," kata Ganjar di gedung DPR, Rabu, 21 Maret 2012.
Menurut Ganjar, jika sistem pemilihan proporsional tertutup disetujui, demokratisasi di internal partai harus diatur oleh undang-undang. Jadi teori yang mengkhawatirkan adanya oligarki partai akan terpatahkan. "Kertas suara lebih simpel, rakyat diberi kemudahan untuk memilih," kata Ganjar.
Ganjar membandingkan sistem pemilu pada 1999 dan 2004. Menurut dia, saat itu pemilu berjalan lebih simpel. "Itu bukan masa Orde Baru, loh," katanya. Dia juga menyatakan PDIP akan menginisiasi pembatasan biaya kampanye untuk perorangan. "Mana coba calon legislatif yang melaporkan biaya keuangan kampanyenya? Enggak ada."
Ganjar menilai sistem pemilu proporsional terbuka yang saat ini diterapkan berjalan kacau. Setidaknya, kata dia, beberapa ilmuwan politik seperti Ramlan Surbakti dan Chusnul Mariyah lebih sepakat dengan sistem pemilu proporsional tertutup. "Saya berani berdebat soal itu. Teoritikal konteksnya saya siap, praktisnya saya siap," kata Ganjar.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustofa menyatakan partainya kukuh dengan sistem pemilu proporsional terbuka. Menurut dia, hal itu tidak bisa ditawar lagi. "Kalau yang lain, misal daerah pemilihan dan ambang batas, bolehlah," katanya.
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu masih alot. Sejumlah fraksi masih bertahan dengan pilihan masing-masing dalam soal lima isu krusial: soal ambang batas parlemen, jumlah kursi per daerah pemilihan, penghitungan suara, sistem pemilu terbuka atau tertutup, dan pembatasan belanja partai.
Tentang isu ambang batas parlemen, partai besar seperti Partai Golkar dan PDIP masih mempertahankan angka 5 persen. Sementara itu, Partai Demokrat menyepakati angka 4 persen dan PKS menyetujui 3-5 persen. Adapun partai menengah, seperti PAN, PKB, PPP, Hanura, dan Gerindra, masih bertahan di angka 3-4 persen.
ANGGA SUKMA WIJAYA
