TEMPO Interaktif, KAIRO - Delegasi Parlemen Aljazair atau Assemblee Populaire Nationale/APN yang dipimpin Ketua APN, Abdelaziz Ziari, pada Selasa 7 Desember 2010 kemarin memulai kunjungan kerja ke Indonesia.
"Kunjungan kerja parlemen Aljazair ke Indonesia itu merupakan bagian upaya memperkuat kerja sama kedua parlemen dan mempererat hubungan bilateral ," kata Duta Besar (Dubes) RI untuk Aljazair, Yuli Mumpuni Widarso.
Dalam lawatan enam hari hingga 11 Desember tersebut Abdel Aziz didampingi dua orang Wakil Ketua APN, yakni Chiheb Seddik dan Aithamouda Amrane serta dua anggota APN, Touahria Brahim dan Badraoui Malika, di samping Wakil Direktur Informasi Kantor Berita Aljazair (Algerie Press Service /APS), Bounnah Liazid.
Menurut Dubes Yuli, selama di Indonesia delegasi parlemen Aljazair dijadwalkan bertemu dengan pimpinan DPR, MPR, dan DPD, dan sejumlah pejabat terkait.
Delegasi APN akan melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Ketua DPR Marzuki Alie didampingi mantan ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq direncanakan akan menerima delegasi parlemen negara sahabat dari negara Afrika Utara itu.
Ketua MPR Taufiq Kiemas dan Ketua DPD, Irman Gusman, secara terpisah juga akan menerima kunjungan delegasi APN.
Selain itu, delegasi pimpinan APN juga akan menemui mantan presiden Megawati Soekarnoputri."Ibu Mega menempati posisi istimewa di Aljazair karena pada 2001 presiden Megawati melakukan kunjungan kenegaraan ke Alger secara pribadi berkunjung ke negara Arab di Afrika Utara itu pada 2007," ujar Dubes Yuli.
Di samping di Jakarta, delegasi parlemen Aljazair akan bertamu ke Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika dan diagendakan menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Pulau Dewata itu.
Menteri Luar Negeri Marty M. Natalegawa yang memimpin Forum Demokrasi Bali pada 9-10 Desember 2010, juga akan menerima delegasi Aljazair.
Dubes Yuli mengharapkan kunjungan itu akan memperkokoh hubungan persaudaraan kedua bangsa yang telah terjalin erat sejak sebelum kemerdekaan Aljazair pada 5 Juli 1962.
Menurut Dubes Yuli, parlemen dan pemerintah Indonesia mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Aljazair, yang antara lain diwujudkan dengan mengundang kelompok pejuang kemerdekaan Aljazair, Front Pembebasan Nasional (FLN) untuk menghadiri Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 18 April 1955.
"Dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung tercatat pertama kalinya wakil FLN mengangkat isu kemerdekaan bangsa Aljazair, dan RI merupakan salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Aljazair," katanya .
Dubes Yuli menilai, kunjungan Ketua APN ke Indonesia ini mempunyai nilai strategis, antara lain karena kerja sama antarparlemen kedua negara dewasa ini terus meningkat sejalan dengan peningkatan peran parlemen dalam pembahasan berbagai isu regional dan internasional di berbagai fora seperti menaruh perhatian penuh pada isu Palestina di Uni Inter-Parlemen (Inter Parliamentary Union/IPU) dan Uni Parlemen Konferensi Organisasi Islam (OKI).
Perkembangan perekonomian di Aljazair dan Indonesia yang pesat telah membuka peluang bisnis yang sangat besar bagi kedua negara, katanya.
"Agar para pelaku ekonomi di Aljazair dan Indonesia mampu meraih peluang yang tersedia maka diperlukan peran parlemen untuk memfasilitasinya, antara lain dengan mengeluarkan perundang-undangan yang mendorong terjadinya peningkatan kerja sama ekonomi RI-Aljazair," ujarnya.
Dubes Yuli mengimbau para pelaku usaha Indonesia untuk mengembangkan sayap ke Aljazair yang produknya tidak hanya dipasarkan di Aljazair tetapi juga di Afrika Utara dan negara-negara pesisir barat Laut Mediterania.
WDA | ANT
