Bagir Manan: Hukuman Gayus Takkan Bisa Maksimal  

Reporter

Editor

Senin, 6 Desember 2010 20:17 WIB

Bagir Manan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (6/12). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO Interaktif, Jakarta - Bekas Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan mengatakan, Gayus Tambunan mendapat anugerah karena dakwaannya dibuat terpisah. Sebab, mustahil terdakwa kasus mafia hukum itu dijerat hukuman maksimal untuk keempat dakwaan yang membelitnya.

"Putusan pemidanaan penjara sementara berdasar KUHP mempunyai batas maksimum, yaitu penggunaan pidana sementara tidak boleh melebihi tolerasi pidana maksmimal," kata Bagir, saksi ahli dalam persidangan Gayus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (6/12).

Kondisinya memang berbeda dengan beberapa negara lain. Di luar negeri, kata Bagir, seorang terdakwa memungkinkan dijatuhi vonis tidak terbatas oleh hakim. "Di Amerika Serikat dimungkinkan seseorang dipidana dua ratus tahun," ujarnya.

Adapun di Indonesia, meski dakwaan sudah dinyatakan terbukti oleh hakim, pidana yang dijatuhkan nanti akan menentukan pemidanaan perkara lain. Dalam kasus Gayus misalnya, untuk dakwaan pertama dan keduanya, Gayus tak bisa diberi hukuman maksimal karena masih menunggu dua dakwaan lain yang masih di tangan penyidik.

"Bahkan memungkinkan tidak dapat dipidana lagi karena akan melampaui hukum pidana sementara yang berlaku di negeri ini," kata Ketua Dewan Pers itu.

Bagir menyebut hal itu sebagai risiko sistem hukum Indonesia. "Kita menghadapi perkara yang oleh pers dianggap sangat besar, tetapi dari segi pemidanaaan dapat menjadi tidak besar. Pidana sementara tidak mungkin lagi dikenakan maksimal, karena sudah harus diperhitungkan dengan pidana yang lain dan yang sekarang," jelasnya.

Gayus saat ini sedang disidang untuk dakwaan mafia pajak PT Surya Alam Tunggal dan mafia peradilan. Adapun perkara pajak dari perusaahaan lainnya, serta perkara suapnya pada sembilan petugas rumah tahanan Mako Brimob, belum dilimpahkan ke pengadilan.

Isma Savitri

Berita terkait

Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara

19 Januari 2024

Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara

Setelah genap 13 tahun mendekam di penjara, begini kilas balik kasus Gayus Tambunan

Baca Selengkapnya

MKMK Tak Mau Buru-buru Putuskan Hasil Investigasi Kasus Sulap Putusan

14 Maret 2023

MKMK Tak Mau Buru-buru Putuskan Hasil Investigasi Kasus Sulap Putusan

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna menyebut pihaknya tidak akan terburu-buru dalam memutuskan hasil investigasi kasus sulap putusan.

Baca Selengkapnya

Kasus Sulap Putusan, MKMK Periksa Saksi Ahli dari Jimly Asshiddiqie hingga Bagir Manan

13 Maret 2023

Kasus Sulap Putusan, MKMK Periksa Saksi Ahli dari Jimly Asshiddiqie hingga Bagir Manan

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK meminta keterangan para ahli dalam kasus sulap putusan di MK.

Baca Selengkapnya

Perpanjangan Masa Jabatan Hakim di Revisi UU MK, Ahli Hukum: Konflik Kepentingan

19 November 2021

Perpanjangan Masa Jabatan Hakim di Revisi UU MK, Ahli Hukum: Konflik Kepentingan

Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi mendesak pembatalan Revisi UU MK

Baca Selengkapnya

Tunggu Revisi UU ITE, Bagir Manan Usulkan Relaksasi Penerapannya

19 Maret 2021

Tunggu Revisi UU ITE, Bagir Manan Usulkan Relaksasi Penerapannya

Mantan Ketua MA Bagir Manan mengusulkan upaya relaksasi atau pengenduran dalam penerapan UU ITE sambil menunggu revisinya

Baca Selengkapnya

Uji Formil UU KPK, Bagir Manan: Paripurna DPR Harus Kuorum Fisik

24 Juni 2020

Uji Formil UU KPK, Bagir Manan: Paripurna DPR Harus Kuorum Fisik

Pakar hukum Bagir Manan menyoroti persoalan kuorumnya rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengesahan revisi UU KPK.

Baca Selengkapnya

Bagir Manan Pertanyakan Alasan Jokowi Tak Teken UU KPK

24 Juni 2020

Bagir Manan Pertanyakan Alasan Jokowi Tak Teken UU KPK

Pakar hukum Bagir Manan menilai aneh jika Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak menandatangani pengesahan UU KPK.

Baca Selengkapnya

Bagir Manan: Korupsi Bertalian dengan Politik dan Birokrasi

24 Juni 2020

Bagir Manan: Korupsi Bertalian dengan Politik dan Birokrasi

Pakar hukum Bagir Manan mengatakan korupsi bukan saja merupakan fenomena hukum, tetapi juga bertalian dengan tatanan politik, birokrasi, dan sosial.

Baca Selengkapnya

Uji Materi UU KPK, Bagir Manan: DPR-Pemerintah Abaikan Publik

24 Juni 2020

Uji Materi UU KPK, Bagir Manan: DPR-Pemerintah Abaikan Publik

Bagir Manan mengatakan seharusnya pembahasan UU KPK mendengarkan suara atau masukkan dari masyarakat.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Jengkel PNS Kemenkeu Jadi Mafia Pajak

3 Desember 2019

Sri Mulyani Jengkel PNS Kemenkeu Jadi Mafia Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati jengkel dengan ulah banyak pihak yang berniat melakukan tindakan korupsi di lingkungan kementeriannya

Baca Selengkapnya