Bagir Manan: Dirjen Pajak Harus Ikut Tanggung Jawab Kasus Gayus  

Reporter

Editor

Senin, 6 Desember 2010 17:05 WIB

Gayus Halomoan Tambunan (kiri). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO Interaktif, Jakarta - Bekas Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menilai, Direktur Jenderal Pajak seharusnya ikut bertanggung jawab atas perkara mafia pajak yang menjerat Gayus Tambunan. "Ya mesti. Dan kalau kita bicara struktural, semakin tinggi tingkatannya, maka makin besar tanggung jawabnya. Itu adalah sebuah kultur. Titik sebuah peradaban," kata dia usai menjadi saksi ahli terdakwa Gayus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (6/12).

Bagir enggan mengomentari, mengapa sampai saat ini, kasus keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal hanya menyeret Gayus dan rekannya, Humala Napitupulu, serta Kepala Subdit Pengurangan dan Banding Pajak Maruli Pandopotan Manurung. "Oh itu tanya pada polisi. Jangan tanya pada Bang Buyung (Adnan Buyung, pengacara Gayus) atau saya," kata Bagir, yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pers itu.

Bagir menambahkan, penyidik harus menemukan motif di balik sikap Gayus dan para atasannya yang mengabulkan keberatan pajak sejumlah perusahaan. "Ya harus dibuktikan. Itulah pekerjaan penyidik. Tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan harus dibuktikan. Kalau memang cukup alasan mereka (atasan Gayus) bertanggung jawab, ya mesti diproses secara hukum," ujarnya.

Sebelumnya, dalam persidangan, Bagir menjelaskan mengenai putusan tata usaha negara. Menurut Bagir, objek tata usaha negara (TUN) bisa dilihat dari tiga hal. Pertama, apakah pejabat TUN (dalam hal ini Gayus dkk) berwenang atau tidak. Kedua, apakah tata cara yang ditempuh sudah sesuai ketentuan hukum atau tidak. Ketiga, apakah tujuan dari keputusan TUN itu sesuai hukum atau tidak. "Kalau tiga ini terpenuhi, maka ini adalah putusan TUN. Karena dilakukan oleh pejabat TUN yang berwenang," jelasnya.

Mengingat hubungan struktural Gayus di Dirjen Pajak, kata Bagir, maka menurut hukum administrasi, setiap pejabat tata usaha negara dari struktur terbawah sampai tingkat atas mempunyai tanggung jawab atas tindakan orang-orang di lembaga itu.

Isma Savitri

Berita terkait

Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara

19 Januari 2024

Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara

Setelah genap 13 tahun mendekam di penjara, begini kilas balik kasus Gayus Tambunan

Baca Selengkapnya

MKMK Tak Mau Buru-buru Putuskan Hasil Investigasi Kasus Sulap Putusan

14 Maret 2023

MKMK Tak Mau Buru-buru Putuskan Hasil Investigasi Kasus Sulap Putusan

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna menyebut pihaknya tidak akan terburu-buru dalam memutuskan hasil investigasi kasus sulap putusan.

Baca Selengkapnya

Kasus Sulap Putusan, MKMK Periksa Saksi Ahli dari Jimly Asshiddiqie hingga Bagir Manan

13 Maret 2023

Kasus Sulap Putusan, MKMK Periksa Saksi Ahli dari Jimly Asshiddiqie hingga Bagir Manan

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK meminta keterangan para ahli dalam kasus sulap putusan di MK.

Baca Selengkapnya

Perpanjangan Masa Jabatan Hakim di Revisi UU MK, Ahli Hukum: Konflik Kepentingan

19 November 2021

Perpanjangan Masa Jabatan Hakim di Revisi UU MK, Ahli Hukum: Konflik Kepentingan

Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi mendesak pembatalan Revisi UU MK

Baca Selengkapnya

Tunggu Revisi UU ITE, Bagir Manan Usulkan Relaksasi Penerapannya

19 Maret 2021

Tunggu Revisi UU ITE, Bagir Manan Usulkan Relaksasi Penerapannya

Mantan Ketua MA Bagir Manan mengusulkan upaya relaksasi atau pengenduran dalam penerapan UU ITE sambil menunggu revisinya

Baca Selengkapnya

Uji Formil UU KPK, Bagir Manan: Paripurna DPR Harus Kuorum Fisik

24 Juni 2020

Uji Formil UU KPK, Bagir Manan: Paripurna DPR Harus Kuorum Fisik

Pakar hukum Bagir Manan menyoroti persoalan kuorumnya rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengesahan revisi UU KPK.

Baca Selengkapnya

Bagir Manan Pertanyakan Alasan Jokowi Tak Teken UU KPK

24 Juni 2020

Bagir Manan Pertanyakan Alasan Jokowi Tak Teken UU KPK

Pakar hukum Bagir Manan menilai aneh jika Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak menandatangani pengesahan UU KPK.

Baca Selengkapnya

Bagir Manan: Korupsi Bertalian dengan Politik dan Birokrasi

24 Juni 2020

Bagir Manan: Korupsi Bertalian dengan Politik dan Birokrasi

Pakar hukum Bagir Manan mengatakan korupsi bukan saja merupakan fenomena hukum, tetapi juga bertalian dengan tatanan politik, birokrasi, dan sosial.

Baca Selengkapnya

Uji Materi UU KPK, Bagir Manan: DPR-Pemerintah Abaikan Publik

24 Juni 2020

Uji Materi UU KPK, Bagir Manan: DPR-Pemerintah Abaikan Publik

Bagir Manan mengatakan seharusnya pembahasan UU KPK mendengarkan suara atau masukkan dari masyarakat.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Jengkel PNS Kemenkeu Jadi Mafia Pajak

3 Desember 2019

Sri Mulyani Jengkel PNS Kemenkeu Jadi Mafia Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati jengkel dengan ulah banyak pihak yang berniat melakukan tindakan korupsi di lingkungan kementeriannya

Baca Selengkapnya