TEMPO Interaktif, Jakarta - Peningkatan gelontoran dana otonomi khusus dinilai bukan sebagai solusi bagi pembangunan di daerah seperti Papua, Papua Barat dan Aceh. "Yang diperlukan itu, strategi pembangunan, bukan melulu soal dana yang meningkat," ujar Wakil Ketua DPD RI, La Ode Ida kepada Tempo usai mendengar pidato presiden soal nota keuangan pemerintah, Jakarta, Senin (16/8).
Menurut La Ode, masih banyak pertanyaan besar untuk implementasi dana yang bagitu besar yang digelontorkan pemerintah. Sebab Papua dan Papua Barat saat ini masih menduduki peringat teratas untuk daerah yang angka kemiskinannya masih tinggi. "Dua daerah itu, masuk peringkat pertama dan kedua," ujarnya.
Menurut dia, perlu diadakan audit yang mendalam untuk implementasi otsus di ketiga daerah itu. Sehingga bisa terukur efektifitas antara pembangunan dan gelontoran dana yang dikeluarkan pemerintah.
Sebelumnya, dalam pidatonya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, pemerintah menaikan anggaran untuk pelaksanaan otsus untuk tiga daerah, yaitu Aceh, Papua dan Papua Barat, untuk tahun anggaran 2011. Kenaikannya sebesar Rp 19,1 triliun atau 63,2 persen dari tahun sebelumnya yang bernilai Rp 30,2 triliun.
Menurut Presiden, alokasi dana itu terdiri dari Dana Otonomi Khusus sebesar Rp 10,3 triliun dan Dana Penyesuaian sebesar Rp 39 triliun. Dana otsus dialokasikan masing-masing untuk Papua sebesar Rp 3,1 triliun, Papua Barat Rp 1,3 triliun dan Aceh sebesar Rp 4,4 triliun. Selain dana otsus itu, pemerintah juga memberikan tambahan Rp 1,4 triliun untuk infrastruktur.
SANDY INDRA PRATAMA
