TEMPO Interaktif, Jakarta:Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk menunda pembahasan jadwal penggunaan hak interpelasi soal lepasnya pulau Sipadan-Ligitan. Sembilan fraksi yang hadir sepakat melakukan penundaan sebagai langkah melakukan pendalaman masalah. Fraksi yang lain-lain meminta agar ini ditunda, tapi justru Fraksi TNI/Polri minta agar hal ini di drop, kata Djoko Susilo, salah seorang anggota Bamus, dengan nada sendu, kepada wartawan, usai rapat di gedung DPR/MPR, Kamis (30/1). Politikus asal Fraksi Reformasi ini mengaku sangat kecewa dengan Fraksi TNI/Polri dalam menyikapi lepasnya dua pulau di ujung timur pulau Kalimantan itu. Saya dikecewakan oleh Fraksi TNI/Polri yang tidak mau mendukung. Pertaruhannya, sungguh-sunggu atau tidak kita dalam mempertahankan wilayah negara, kata Djoko, yang mengaku sempat menangis dalam rapat setelah melihat sikap Fraksi Cilangkap itu. Namun, anggota Fraksi TNI/Polri, Christina Maria Rantetana, membantah tudingan itu. Nggak ada kita bilang agar didrop, tegas Kolonel Laut ini. Dihubungi lewat sambungan telepon, Christina menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut fraksinya hanya memberikan pertimbangan bahwa pemerintah telah memutuskan akan mengambil langkah antisipatif ke depan berkaitan dengan masalah itu. Pemerintah sendiri telah memberikan penjelasan dalam Rapat Konsultasi Pimpinan Dewan dengan Presiden, Rabu (29/1) kemarin. Dengan begitu, Apakah masih perlu dilanjutkan (penggunaan hak interpelasi ini)? ujarnya. Selain itu, fraksinya telah menganggap lepasnya dua pulau itu sebagai hal yang bersifat final. Lepasnya Sipadan-Ligitan itu sudah final, untuk apa dibicarakan lagi, kata Christina. Selanjutnya, ia menolak pernyataan Djoko dalam rapat itu yang mempertanyakan semangat nasionalisme TNI. Sangat dangkal kalau dikaitkan dengan nasionalisme. Nasionalisme itu sangat luas, kata dia dengan nada tinggi. Selain itu, Christina menegaskan bahwa fraksinya tidak merasa kehilangan dengan lepasnya kedua pulau itu, yang oleh Malaysia dikembangkan sebagai sarana wisata. Tidak kehilangan kita. Pulau Sipadan-Ligitan tidak pernah menjadi milik kita. Tidak ada diatur dalam perundang-undangan, tambahnya. Menurut Soetardjo Soerjogoeritno, salah seorang Wakil Ketua DPR yang memimpin rapat Bamus, usul penggunaan hak interpelasi akan kembali dibahas pada rapat Bamus berikutnya, pekan depan. (Budi Riza-Tempo News Room)