TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Usman atau Donnie Tokan, mengatakan DPP bakal menggelar musyawarah kerja nasional (Mukernas) sebelum menghelat Muktamar, sebagaimana desakan Majelis.

DPP PPP, kata dia, mengagendakan pelaksanaan mukernas partai pada awal hingga medio November, atau sebelum dilakukan pemungutan suara pada Pilkada 2024 ini.

"Saat ini baru akan dilaksanakan rapat pengurus harian. Tetapi, Mukernas kita harapkan sebelum pilkada," kata Donnie saat dihubungi, Jumat, 1 November 2024.

Donnie menjelaskan, keterlambatan DPP PPP untuk melakukan rapat pengurus harian, dikarenakan Pelaksana tugas (Plt.) Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono yang dipilih menjadi utusan Presiden di Kabinet Merah Putih.

Dia mengatakan, dengan agenda dan tugas yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Mardiono, tentunya berdampak pada tertundanya DPP PPP melakukan rapat pengurus harian guna membahas pelbagai hal, salah satunya pelaksanaan Mukernas partai.

"Namun, setelah retret di Magelang dan waktu beliau (Mardiono) senggang, kita akan segera melakukan rapat pengurus harian," ujar dia.

Nantinya, ia melanjutkan, di dalam rapat pengurus harian DPP PPP akan membahas ihwal proses pilkada hingga penetapan waktu Mukernas partai. Dari Mukernas itu lah Muktamar akan ditentukan waktu pelaksanaannya.

"Kami akan mendengarkan nasihat, pandangan dan pikiran dari para Majelis," ucap Donnie.

Adapun, Pimpinan Majelis DPP PPP mendesak Plt Ketua Umum PPP, Mardiono menggelar Muktamar pada awal 2025. Permintaan tersebut disampaikan lewat surat tertanggal 26 Oktober 2024 yang dilihat Tempo.

Surat tersebut ditandatangani oleh lima pimpinan majelis DPP PPP, yakni Ketua Majelis Kehormatan, Zarkasih Nur; Ketua Majelis Syariah, Musthofa Aqil Siroj; Ketua Majelis Pakar, Prijono Tjiptoherijanto; Ketua Majelis Pertimbangan, Romahurmuziy; dan Wakil Ketua Majelis Syariah, Muhyiddin Ishaq.

Prijono dan Romahurmuziy membenarkan surat tersebut dikirim kepada Mardiono pada 26 Oktober lalu. Namun, sampai saat ini keduanya belum mendapat tanggapan dari surat tersebut.

Menurut Romi-panggilan akrab Romahurmuziy, surat itu adalah hasil beberapa rapat pimpinan majelis. Ia mengatakan surat tersbebut mengingatkan Plt. Ketum agar segera melakukan persiapan muktamar mulai November tahun ini karena periodisasi kepengurusan PPP pada 2020-2025.

"Ada keperluan segera dilakukan konsolidasi nasional mengingat PPP tak lolos Senayan (DPR RI). Dan ini masa jabatan Plt sudah menyalahi etika organisasi karena masa jabatan Plt malah lebih lama daripada ketua umum definitif," kata Romi kepada Tempo, 31 Oktober 2024.

Dalam surat 26 Oktober tersebut, pimpinan majelis DPP PPP mendesak Mardiono agar segera mempersiapkan muktamar PPP tiga bulan sebelumnya atau pada November tahun ini.

Sebab, sampai saat ini belum ada kabar resmi kapan muktamar PPP diselenggarakan. Padahal, hampir seluruh partai besar sudah menggelar muktamar, kongres, atau musyawarah nasional pada 2024.

Donnie Tokan mengatakan sebetulnya DPP PPP telah memiliki rancangan kapan Muktamar partai akan dihelat. Ia menyebut DPP mewacanakan Muktamar antara Januari-Februari 2025.

"Tetapi, kan ada mekanismenya. Tidak bisa langsung dijawab, oke besok kita lakukan. Tidak bisa seperti itu," kata Donnie.

Donnie mengklaim, sebelum Majelis menerbitkan warkat yang mendesak PPP menghelat Muktamar pada awal tahun 2025, DPP telah merancang pelaksanaan Muktamar melalui mekanisme-mekanisme yang sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

Ia mengatakan, DPP sudah melakukan diskusi untuk merencanakan penghelatan Muktamar di awal tahun mendatang. Namun, diskusi tersebut akan dibawa ke forum rapat harian untuk dilakukan musyawarah mufakat.

"Sebelum mencapai Muktamar, kita akan tentukan dulu kapan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dilangsungkan," ujar Donnie.

Mukernas yang akan diikuti oleh pengurus wilayah, kata Donnie, menjadi agenda penting untuk mendiskusikan hal-hal strategis, termasuk ihwal Muktamar dan penentuan waktunya.

"Di Mukernas akan ditentukan tanggap berapa di bulan Januari atau Februari kalau kita akan melakukan Muktamar. Jadi semua sudah dirancang sesuai proses dan tahapan," ucap dia.

Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: DPP Sebut Proses Muktamar PPP Harus Melalui Proses Bertahap