TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar rapat harian untuk menentukan musyawarah kerja nasional dan menetapkan tanggal muktamar PPP.

Juru bicara DPP PPP, Usman Muhammad Tokan, menanggapi surat pimpinan majelis DPP PPP tanggal 26 Oktober 2024 kepada Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono. Melalui surat itu, majelis meminta Mardiono segera mempersiapkan penyelenggaran muktamar 2025 mulai November.

“Kalau dilihat dari surat yang mereka kirimkan itu sepertinya memerintah untuk dilaksanakan muktamar paling lambat dan seterusnya. Padahal untuk menentukan muktamar itu ada proses bertahap,” kata Usman Tokan saat dihubungi Tempo, Kamis, 31 Oktober 2024.

Pria yang akrab disapa Donnie Tokan ini mengatakan menentukan jadwal muktamar harus melalui proses. Tanggal dan agenda muktamar harus ditentukan lewat forum mukernas. Namun, kata Donnie, jadwal mukernas harus dibahas terlebih dahulu lewat rapat pengurus harian.

Donnie menjelaskan memang ada opsi lain menggelar muktamar, yakni apabila dua pertiga seluruh Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Wilayah PPP meminta dilakukan muktamar.

“Itu dalam keadaan luar biasa. Kalau waktunya belum sesuai dengan yang lima tahun itu,” ujarnya.

Donnie menuturkan, tanpa adanya surat desakan dari majelis, DPP sudah merancang bahwa muktamar akan digelar pada awal 2025, antara Januari atau Februari. Namun Plt Ketum PPP Mardiono tidak serta-merta menetapkan langsung agendanya. Pembahasan harus dimulai di rapat pengurus harian.

“Dalam rapat pengurus harian itulah ketua umum akan menyampaikan bahwa kita punya agenda muktamar di tahun 2025 awal. Apakah Januari atau Februari. Itu sebelum surat datang pun kami sudah merancang sampai ke sana,” ujarnya.

Kendati demikian, Donnie mengatakan DPP PPP baru akan mulai menggelar pengurus harian. Alasannya, rapat tertunda karena Plt Ketum Mardiono ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan. Donnie mengatakan rapat pengurus harian akan digelar setelah Mardiono senggang dalam urusan kepemerintahan baru.

“Kita harapkan sebelum pilkada kita sudah mulai rapat pengurusan harian,” tutur Donnie.

Dia juga menepis pendapat majelis bahwa keputusan PPP bergabung pemerintahan Prabowo harus melalui forum mukernas atau muktamar. Menurutnya, muktamar sebelumnya telah memutuskan bahwa hal terkait kebijakan dan arah politik diserahkan kepada ketua umum.

Ia menuturkan tidak mungkin apabila DPP PPP mengumpulkan terlebih dahulu semua pengurus wilayah untuk memutuskan arah politik. Sehingga keputusan arah politik cukup diserahkan kepada ketua umum dan sesuai AD/ART.

“Walaupun itu dilakukan, sudah ada komunikasi dengan para wakil ketua umum dan sekretaris jenderal. Ada komunikasi di internal, walaupun tidak formal karena hal ini adalah hal yang sangat strategis,” ujarnya.

Kendati demikian, Donnie mengatakan akan mempertanggungjawabkan keputusannya bergabung dengan Prabowo di dalam rapat pimpinan nasional atau mukernas.

Lewat suratnya, pimpinan majelis DPP PPP juga ingin meminta klarifikasi Mardiono ihwal upeti dari kader yang mendaftar pilkada. Donnie tidak menampik ada permintaan uang terhadap kader yang mencalonkan diri di pilkada. Menurutnya, masalah uang pilkada adalah masalah klasik yang terjadi pada semua partai.

Donnie mengatakan rapat pengurus harian sebelumnya telah sepakat mendukung kader yang dianggap potensial maju dalam pilkada. Terkait isu uang, Donnie menjelaskan mahar tersebut diperuntukkan untuk mendukung operasional calon dalam pilkada, misalnya, membayar saksi, logistik, dan alat peraga kampanye.

“Itu kan semua partai juga berunding. Saksinya diatur bagaimana, siapa yang menangani setiap wilayah, jumlah dan seterusnya. Jadi kalau isu uang itu isu klasik,” ujarnya.

Sebelumnya, pimpinan majelis Dewan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP menyurati Mardiono untuk segera menggelar muktamar awal tahun 2025.

Permintaan tersebut disampaikan lewat surat tertanggal 26 Oktober 2024 yang dilihat Tempo. Surat tersebut ditandatangani oleh lima pimpinan majelis DPP PPP, yakni Ketua Majelis Kehormatan, Zarkasih Nur; Ketua Majelis Syariah, Musthofa Aqil Siroj; Ketua Majelis Pakar, Prijono Tjiptoherijanto; Ketua Majelis Pertimbangan, Romahurmuziy; dan Wakil Ketua Majelis Syariah, Muhyiddin Ishaq.

Prijono dan Romahurmuziy membenarkan surat tersebut dikirim kepada Mardiono pada 26 Oktober lalu. Menurut Romi-panggilan akrab Romahurmuziy, surat itu adalah hasil beberapa rapat pimpinan majelis. Ia mengatakan surat tersbebut mengingatkan Plt. Ketum agar segera melakukan persiapan muktamar mulai November tahun ini karena periodisasi kepengurusan PPP pada 2020-2025.

“Ada keperluan segera dilakukan konsolidasi nasional mengingat PPP tak lolos Senayan (DPR RI). Dan ini masa jabatan Plt sudah menyalahi etika organisasi karena masa jabatan Plt malah lebih lama daripada ketua umum definitif,” kata Romi kepada Tempo, 31 Oktober 2024.

Dalam surat 26 Oktober tersebut, pimpinan majelis DPP PPP mendesak Mardiono agar segera mempersiapkan muktamar PPP tiga bulan sebelumnya, atau pada November ini. Sebab, sampai saat ini belum ada kabar resmi kapan muktamar PPP diselenggarakan. Padahal, hampir seluruh partai besar sudah menggelar muktamar, kongres, atau musyawarah nasional pada 2024.

“Karenanya melalui surat ini, para Pimpinan Majelis mendesak untuk segera diadakannya Muktamar pada awal tahun 2025 yang akan datang,” bunyi surat tersebut.

Pimpinan majelis mengingatkan, sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP, muktamar diselenggarakan dengan didahului pengiriman bahan ke Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang PPP tiga bulan sebelum penyelenggaraan.

“Mengingat saat ini sudah di penghujung bulan Oktober 2024, sekiranya 3 bulan dihitung sejak November 2024, maka semestinya Muktamar sudah bisa diadakan pada bulan Februari 2025,” bunyi isi surat.

Pimpinan majelis mengatakan perlu mempercapai konsolidasi nasional agar hasil muktamar segera ditindaklanjuti oleh musyawarah wilayah, musyawarah cabang, musyawarah anak cabang, dan musyawarah ranting secara estafet dan tuntas pada tahun 2025.

“Dengan demikian diharapkan PPP akan lebih awal menyiapkan diri menghadapi Pemilu 2029 dengan target kembali lolos ke DPR RI,” kata para pimpinan majelis.

Selain mendorong persiapan muktamar, pimpinan majelis juga meminta klarifikasi Mardiono karena mendapat aduan banyak kader PPP dikenakan biaya atas pencalonannya di pilkada. Selain itu, majelis juga ingin meminta klarifikasi mengapa keputusan bergabungnya PPP ke pemerintahan Prabowo dilakukan tanpa mekanisme musyawarah kerja nasional. Apalagi pimpinan majelis DPP menyayangkan keputusan bergabung ke pemerintah baru diketahui mereka lewat media.

Pilihan Editor: GSN Disebut Akan Bantu Eksekusi Kebijakan Strategis Pemerintahan Prabowo