TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengklaim program Makan Bergizi Gratis bisa membantu mengatasi kemiskinan lantaran membuka lapangan pekerjaan baru. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat dengan perndapat bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 31 Oktober 2024.

Dadan menjelaskan nantinya setiap satuan pelayanan akan dipimpin oleh 3 pegawai Badan Gizi Nasional dan akan membawahi puluhan warga lokal yang dipekerjakan sebagai juru masak dan tukang cuci. Ia memperkirakan setiap satuan pelayanan bisa mempekerjakan 30-47 warga lokal.

Namun, menurut dia, jumlah warga lokal yang dipekerjakan di setiap satuan pelayanan akan berbeda-beda tergantung kesediaan teknologi. “Kalau di daerah yang penduduknya banyak pengangguran, maka kami tidak akan menggunakan tekonologi, contohnya mesin cuci, (karena) itu akan menghilangkan 16 orang yang bekerja,” kata Dadan.

Dadan mengatakan tukang cuci dibutuhkan karena Badan Gizi Nasional akan menggunakan wadah stainless steel untuk mengirim makanan ke sekolah, sehingga harus dicuci agar bisa dipakai kembali. Ia pun mencontohkan uji coba yang telah dilakukan di Warung Kiara, Sukabumi, Jawa Barat, di mana warga yang menjadi tukang cuci bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari mencuci.

“Di Sukabumi rata-rata orang tua memiliki penghasilan di bawah Rp 1 juta, begitu bekerja di satuan pelayanan jadi tukang cuci itu dapat Rp 2 juta itu sudah menghilangkan kemiskinan,” ucap Dadan.

Dalam pidato pelantikannya, Presiden Prabowo Subianto mengaitkan kemiskinan dengan masalah gizi. "Apakah kita sadar, kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar. Apakah kita sadar, rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi?" kata Prabowo dalam pidatonya, Ahad, 20 Oktober 2024 di Gedung DPR/MPR RI.

Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan, program makan bergizi gratis memang dapat membantu meringankan beban keluarga miskin. Namun hal ini tidak serta-merta bisa menyelesaikan kemiskinan struktural. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih berfokus kepada reformasi sistem ekonomi, perluasan jaminan sosial, peningkatan investasi di sektor produktif, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Fokus program ini tidak mencerminkan langkah-langkah menyeluruh yang diperlukan untuk mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang,” kata Achmad ketika dihubungi pada Ahad, 20 Oktober 2024.

Vedro Imanuel G berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: GSN Disebut Akan Bantu Eksekusi Kebijakan Strategis Pemerintahan Prabowo