TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Atalia Praratya merespons kebijakan penggantian fasilitas rumah dinas jabatan bagi anggota dewan menjadi tunjangan perumahan. Atalia baru memulai perjalanan sebagai anggota DPR untuk pertama kalinya dan hijrah dari Bandung ke Jakarta.

Bersamaan dengan itu pula, anggota DPR periode 2024-2029 diputuskan tak lagi akan mendapatkan rumah dinas. "Kalau saya secara pribadi, saya ini bukan orang asli di sini. Jadi, saya ikut dengan keputusan kebijakan yang sudah ditentukan," katanya saat menemui warga RW 2 Pasar Madrasah, Duri Kosambi, Jakarta Barat, Ahad, 13 Oktober 2024.

Sebagai orang baru di Jakarta, politikus Partai Golkar itu menyebut dia memang membutuhkan rumah. Atalia legowo apakah fasilitas diberikannya dalam bentuk rumah dinas jabatan maupun tunjangan perumahan.

"Bagi kami, apapun itu, kami memang membutuhkan rumah dinas. Dalam bentuk apapun, ya tentu kami terima," ujarnya.

Dia menyerahkan kebijakan terkait fasilitas rumah dinas kepada para pendahulunya. Dia meyakini kebijakan tersebut sudah diputuskan dengan pertimbangan dan diskusi panjang.

"Itu kan sebetulnya keputusan yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kami di periode yang lalu. Sehingga, itu tentu saja bukan sesuatu yang kemudian dihasilkan tanpa berpikir panjang, tanpa diskusi panjang."

Atalia tak dapat menimbang kebijakan mana yang leih efektif bagi anggota dewan, atau setidaknya bagi dia sendiri. Musababnya, dia belum tahu seperti apa kondisi rumah dinas jabatan yang disebut mayoritas sudah tidak layak huni.

"Karena belum lihat ke sana ya, jadi saya belum tahu kondisi sesungguhnya," tutur Atalia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menyatakan, anggota DPR periode 2024-2029 tidak akan mendapatkan rumah dinas jabatan. Sebagai gantinya, mereka akan mendapatkan tunjangan perumahan. Keputusan tersebut sudah disepakati oleh para pimpinan fraksi.

Akan tetapi, besaran tunjangan perumahan hingga kini belum diputuskan. "Rumah dinas yang ada saat ini sudah tidak ekonomis sebagai hunian. Sebagian besar kondisinya sudah cukup parah," kata Indra saat ditemui di kompleks parlemen Senayan, Jumat, 4 Oktober 204.

Dia menuturkan, kisaran jumlah tunjangan perumahan akan mengacu pada harga sewa hunian di sekitaran Gedung DPR. Besarannya hingga kini masih dikaji. "Biro Perencanaan DPR masih mengidentifikasi besaran sewa rumah di Senayan, Semanggi sampai ke daerah Kebayoran. Berdasarkan survei awal, harganya sangat dinamis, sehingga kami perlu berhati-hati mencari nilai pas," ujar Indra.

Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Gibran Respons Pernyataan Prabowo soal Menteri Jangan Cari Uang dari APBN