TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan besaran tunjangan perumahan untuk anggota dewan belum diputuskan. Cucun mengatakan keputusan berapa besaran tunjangan tersebut akan dibahas ketika Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR resmi terbentuk.
BURT adalah salah satu alat kelengkapan dewan yang akan membantu kerja anggota DPR dalam lima tahun ke depan.
"Belum ada pembahasan, tunggu BURT terbentuk dulu," kata Cucun saat ditemui di kompleks gedung DPR, Selasa, 8 Oktober 2024.
Cucun mengaku keputusan untuk mengalihkan rumah dinas menjadi tunjangan perumahan merupakan keputusan Sekretariat Jenderal DPR. "Kalau pengalihan itu urusan Sekjen dengan satuan kerja lain, dengan kementerian lain, dengan Kementerian Keuangan, dengan Sekretariat Negara," kata dia.
Cucun juga belum bisa memastikan kapan pembahasan besaran tunjangan perumahan untuk anggota DPR. Dia mengatakan ketika BURT terbentuk, maka besaran tunjangan perumahan tersebut akan segera dibahas.
Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, sebelumnya mengatakan anggota DPR 2024-2029 tidak akan menempati rumah dinas jabatan. Sebagai penggantinya, legislator Senayan akan mendapatkan tunjangan perumahan.
Indra mengatakan keputusan tersebut diterima oleh para pimpinan fraksi. Namun, besaran tunjangan perumahan tersebut belum diputuskan. "Rumah dinas yang ada saat ini sudah tidak ekonomis sebagai hunian. Sebagian besar kondisinya sudah cukup parah," kata Indra saat ditemui di kompleks gedung DPR, Jumat, 4 Oktober 204.
Indra menjelaskan, rumah dinas yang ditempati anggota DPR selama ini merupakan milik Kementerian Keuangan. Dia menuturkan per tanggal 30 September 2024, anggota DPR petahana sudah mengembalikan kunci rumah tersebut kepada sekretariat DPR.
Menurut Indra, kisaran jumlah tunjangan perumahan akan mengacu pada harga sewa hunian di sekitaran gedung DPR. "Biro Perencanaan DPR masih mengidentifikasi besaran sewa rumah di Senayan, Semanggi sampai ke daerah Kebayoran. Berdasarkan survei awal, harganya sangat dinamis, sehingga kami perlu berhati-hati mencari nilai pas," kata dia.
Indra mengatakan besaran jumlah tunjangan perumahan tersebut akan diputuskan setelah alat kelengkapan dewan terbentuk. Adapun untuk mekanisme pembayarannya akan menyatu dengan komponen gaji anggota DPR. “Jadi nanti akan dibayarkan per bulan bersamaan dengan gaji,” ujarnya.
Pilihan Editor: Setjen DPR Gandeng Konsultan Appraisal Kaji Nominal Tunjangan Perumahan Anggota DPR
