TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, sepakat fasilitas rumah jabatan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat diganti dengan tunjangan perumahan. Menurut Irma, kebijakan anyar yang mengatur tunjangan pengganti rumah dinas DPR itu lebih efektif.
"Selama ini anggota dewan banyak yang tidak menempati rumah dinas tersebut," kata Irma, anggota DPR itu, kepada Tempo, Senin, 7 Oktober 2024.
Alih-alih menggunakan rumah dinas, anggota DPR rata-rata menempati apartemen yang mereka sewa sendiri. Padahal, menurut Irma, ongkos perawatan rumah dinas anggota DPR sangat besar. Lantaran tidak ditempati, anggaran perawatan itu menjadi mubazir.
Irma berpendapat fasilitas rumah dinas lebih baik dikembalikan kepada Kementerian Sekretariat Negara atau Setneg sebagai pemegang aset. Aset tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya.
Perihal anggaran, Irma menyebut tunjangan perumahan bagi anggota dewan bukan pos baru. Tunjangan ini akan diambil dari pos anggaran biaya perawatan dan rumah dinas yang sudah ada.
“Hanya alih fungsi saja dari anggaran yang memang sudah ada," kata dia.
Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, menyebut mayoritas rumah dinas legislator tak layak huni. Menurut dia, hanya 45 persen rumah dinas anggota DPR yang layak ditempati.
Pilihan editor: Anggota DPR yang Punya Kediaman di Jakarta Tetap Dapat Tunjangan Rumah Dinas, Ini Alasannya
