TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Panitia Khusus Hak Angket atau Pansus Haji dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Jafar, menyampaikan kekecewaannya terhadap hasil rapat internal pengambilan kesimpulan dan rekomendasi oleh Pansus.

Marwan mengatakan draft kesimpulan dan rekomendasi yang diambil Pansus Haji tidak menyebut secara gamblang telah terjadi dugaan pelanggaran. Selain itu, kata dia, susunan kalimat dan pemilihan kata dalam kesimpulan yang dirumuskan Pansus diperhalus.

"Sangat diperhalus sekali bahasanya bahwa ada pelanggaran. Sehingga tidak dibuat secara terang-benderang," kata Marwan saat ditemui di kompleks parlemen, Selasa, 24 September 2024.

Marwan menduga penghalusan bahasa tersebut bertujuan untuk tidak melibatkan aparat penegak hukum sebagai rekomendasi utama Pansus Haji. Anggota Komisi VIII ini berpandangan aparat penegak hukum seharusnya bisa mengusut temuan Pansus tentang dugaan pelanggaran hukum dalam penyelenggaran haji 2024 di lingkungan Kementerian Agama.

Namun demikian, Marwan mengatakan hal itu tidak tercermin dalam kesimpulan dan rekomendasi yang diputuskan Pansus Haji. Padahal, kata Marwan, draf awal yang diputuskan dalam rapat sebelumnya cukup progresif. Dia mengatakan kesimpulan bahwa terjadinya dugaan pelanggaran hukum disebut dengan lugas dan gamblang.

"Jadi semalam sudah agak bagus, tiba-tiba hari ini berubah semua. Setelah saya masuk, itu kalimatnya banyak berubah dan poin-poin pentingnya yang menjadi fokus Pansus selama ini kehilangan substansi," kata Marwan.

Dia menilai tipis kemungkinan pengusutan dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji. "Jadi ini perlu diketahui karena banyak intervensi yang masuk di situ," katanya.

Pansus Haji akan melaporkan hasil temuan dan rekomendasinya saat rapat paripurna, Kamis, 26 September 2024. Rekomendasi tersebut disampaikan setelah Pansus bekerja menyelidiki dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji 2024 selama tiga bulan.

Adapun hal yang mendorong terbentuknya Pansus yakni mencuatnya persoalan pembagian kuota haji khusus oleh Kementerian Agama. Pembagian kuota tersebut dinilai tidak sesuai dengan regulasi karena melebihi ambang batas.

Selain itu, pembentukan Pansus juga didorong oleh persoalan teknis saat penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi.

Pilihan editor: Pramono Anung: Deklarasi Damai Jadi Contoh Praktik Demokrasi Terbaik di Indonesia