TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Puan Maharani mengatakan agenda pertemuan antara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto bakal terlaksana.

"Ya, akan (ada pertemuan). Insya Allah," kata Puan di Gedung DPR, Selasa, 10 September 2024.

Namun, putri Megawati tersebut tak menyebutkan rinci kapan waktu dua tokoh tersebut akan terlaksana. Ia menyebut, pertemuan akan dilakukan jika sudah pada waktunya.

"Akan ada pertemuan, Insya Allah iya. Silaturahmi kan penting," ujar Puan.

Puan juga tak berkenan menjelaskan agenda rinci dari pertemuan antara Megawati dan Prabowo nantinya. Ia mengatakan, pertemuan hanya sebatas silaturahmi.

"Bahwa akan ada pembicaraan ke situ (agenda politik) kita tunggu saja. Tetapi, pada intinya sekadar silaturahmi," kata Puan.

Pada Senin kemarin, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan pertemuan antara Megawati dan Prabowo bakal terlaksana sebelum Prabowo dilantik menjadi Presiden terpilih pada 20, Oktober mendatang.

Muzani menyebut, kemungkinan dalam pertemuan keduanya akan terjadi pembicaraan politik, termasuk membahas kemungkinan PDIP bergabung dengan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. "Ditunggu saja," kata Muzani.

Merujuk laporan Majalah Tempo edisi 2-8 September 2024, disebutkan bahwa Megawati sempat berkomunikasi dengan Prabowo setelah Mahkamah Konstitusi memutus perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024. Putusan MK tersebut memberikan PDIP "lampu hijau" untuk mengusung kader secara mandiri di palagan pilkada.

Dua narasumber, yaitu petinggi PDIP dan pemimpin partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM)-koalisi pendukung Prabowo-Gibran, mengatakan Megawati mengirimkan pesan khusus kepada Prabowo pada 21 Agustus lalu.

Isinya, Megawati menyatakan PDIP tak akan mengusung Anies Baswedan di pilkada Jakarta apabila Prabowo menyetujui putusan MK. Saat itu, pemerintah dan DPR berniat merevisi UU Pilkada untuk menggagalkan putusan MK.

Malam itu pula Prabowo memanggil orang dekatnya di Partai Gerindra, yaitu Sufmi Dasco Ahmad; Ahmad Muzani; dan Sugiono ke rumah dinasnya. Prabowo menyatakan tak mendukung pengesahan revisi UU Pilkada. Esoknya, Dasco mengumumkan pengesahan revisi UU Pilkada batal dilakukan.

PDIP yang sempat digadang akan mengusung Anies, akhirnya memajukan Sekretaris Kabinet Pramono Anung dengan Rano Karno sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta yang diusung PDIP. Keduanya adalah kader partai banteng.

Pilihan Editor: Ahmad Muzani Gerindra Sebut Megawati-Prabowo akan Bertemu Sebelum Pelantikan