28 Dewan Pakar PKS Mundur, Tak Sepakat Sikap Elite Gabung KIM Plus

Selasa, 27 Agustus 2024 12:44 WIB

Eks Danjen Kopassus Soenarko memberi keterangan di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat, soal kedatangannya jelang aksi demonstrasi pada hari ini, Jumat, 19 April 2024, terkait gugatan Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/Advist Khoirunikmah.

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 28 Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menyatakan mundur dari partai pimpinan Ahmad Syaikhu tersebut. Salah satu anggota dewan pakar yang menyatakan mundur ialah Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn.) Soenarko.

"Betul, kami menyatakan pengunduran diri sebagai Dewan Pakar PKS," kata Soenarko saat dihubungi, Selasa, 27 Agustus 2024.

Soenarko mengatakan PKS telah mengkhianati komitmen dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART partai. Dia mengaku kecewa lantaran sikap PKS yang memilih bergabung ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus di Pilkada serentak 2024.

Padahal, kata Soenarko, koalisi yang ada di kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres itu terindikasi curang dalam pelaksanaan demokrasi. Menurut dia, bergabungnya PKS ke KIM Plus melunturkan nilai-nilai demokratis yang dimiliki partai. "PKS itu (seharusnya) menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, dan keadilan," ujarnya.

Alasan kedua, kata Soenarko, karena ketidaksetujuan para dewan pakar terhadap politik dinasti. Hal ini berkenaan dengan sikap politik PKS yang mendukung menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution di Pilgub Sumatra Utara.

Advertising
Advertising

"PKS dari dulu teriak anti politik dinasti, tapi sekarang mendukung politik dinasti Jokowi," kata Soenarko.

Puluhan Dewan Pakar PKS juga merasa kecewa terhadap sikap PKS yang tidak mendengarkan aspirasi masyarakat. Soenarko menyebut, salah satu contohnya ketika PKS justru melepaskan dukungan ke Anies Baswedan dan membelot ke Ridwan Kamil, calon yang diusung KIM Plus.

"Anies itu elektabilitasnya tinggi, tapi kok malah dukung Ridwan Kamil. Padahal sebagian besar rakyat (Jakarta) itu mengharapkan Anies," kata Soenarko.

Menurut Soenarko, tiga alasan itu sudah cukup meyakini para dewan pakar untuk mundur dari PKS. Sebab, kata dia, sikap PKS saat ini tidak sejalan dengan keyakinan para dewan pakar yang istikamah dalam memperjuangkan perubahan bangsa.

Tempo telah berupaya menghubungi Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid dan Ketua Dewan Penasihat PKS Tifatul Sembiring. Namun hingga berita ini ditulis belum ada respons dari keduanya.

Pilihan Editor: Legislator PKS Achmad Yani Terpilih Jadi Ketua DPRD Jakarta Sementara

Berita terkait

Visi Misi Dharma Pongrekun-Kun Wardana: Jadikan Jakarta Kontributor Utama Perekonomian Indonesia, Tawarkan 56 Program

2 jam lalu

Visi Misi Dharma Pongrekun-Kun Wardana: Jadikan Jakarta Kontributor Utama Perekonomian Indonesia, Tawarkan 56 Program

Dharma Pongrekun-Kun Wardana telah merilis visi-misi dan program kerja apabila terpilih sebagai gubernur Jakarta.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Peringatkan Ada Hukuman Pidana Jika Libatkan ASN dan Kepala Desa dalam Pilkada

2 jam lalu

Bawaslu Peringatkan Ada Hukuman Pidana Jika Libatkan ASN dan Kepala Desa dalam Pilkada

Bawaslu menilai saat ini posisi ASN berada dalam sistem yang terkoneksi dengan kepentingan politik.

Baca Selengkapnya

Visi Misi dan Program Pramono Anung-Rano Karno, dari Pasang CCTV di Setiap RT hingga Transjakarta Laut

3 jam lalu

Visi Misi dan Program Pramono Anung-Rano Karno, dari Pasang CCTV di Setiap RT hingga Transjakarta Laut

Pramono Anung-Rano Karno telah merilis visi-misi hingga program kerja jika terpilih menjadi gubernur Jakarta.

Baca Selengkapnya

KPU Resmi Buka Pendaftaran KPPS: Berikut Tahapan, Syarat dan Jumlah Honornya

5 jam lalu

KPU Resmi Buka Pendaftaran KPPS: Berikut Tahapan, Syarat dan Jumlah Honornya

KPU resmi buka pendaftaran KPPS dan telah merincikan tahapan, syarat, hingga jumlah honor yang akan diberikan.

Baca Selengkapnya

Terima 400 Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2024, Begini Respons Bawaslu

13 jam lalu

Terima 400 Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2024, Begini Respons Bawaslu

Bawaslu menyatakan laporan dugaan ASN tak netral di Pilkada 2024 berpotensi meningkat dibandingkan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Soal Pendaftaran Masinton-Mahmud di Pilkada Tapanuli Tengah

14 jam lalu

Respons KPU Soal Pendaftaran Masinton-Mahmud di Pilkada Tapanuli Tengah

Keputusan akhir soal kelolosan Masinton-Mahmud di Pilkada Tapanuli Tengah akan diumumkan pada 22 September 2024.

Baca Selengkapnya

Saat KPU Jabar Berharap Tak Ada Isu SARA dan Politisasi Agama pada Pilkada 2024

15 jam lalu

Saat KPU Jabar Berharap Tak Ada Isu SARA dan Politisasi Agama pada Pilkada 2024

KPU berharap tidak ada isu-isu yang mendiskriminasi ciptaan Tuhan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Rekrut 3 Juta Lebih Anggota KPPS di Pilkada 2024

19 jam lalu

KPU Rekrut 3 Juta Lebih Anggota KPPS di Pilkada 2024

Para anggota KPPS ini akan disebar di 435.089 TPS untuk melayani sekitar 203.290.554 pemilih.

Baca Selengkapnya

Pilkada Dharmasraya Akhirnya Hanya Diikuti Calon Tunggal, Meninggalkan Misteri

19 jam lalu

Pilkada Dharmasraya Akhirnya Hanya Diikuti Calon Tunggal, Meninggalkan Misteri

Pengalihan dukungan PKS dan NasDem terhadap Adi-Romi membuat Pilkada Dharmasraya akhirnya hanya diikuti calon tunggal.

Baca Selengkapnya

Calon Tunggal Sementara di Pilkada 2024 Jadi 35, Sebelumnya 41 Daerah

20 jam lalu

Calon Tunggal Sementara di Pilkada 2024 Jadi 35, Sebelumnya 41 Daerah

Penerimaan 6 pasangan calon ini secara otomatis mengurangi daerah dengan calon tunggal. Semula dari 41 kini menjadi 35 daerah.

Baca Selengkapnya