TEMPO.CO, Badung - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Syaiful Huda merespons ucapan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Habib Umarsyah yang meminta pembatalan pelaksanaan Muktamar PKB yang digelar pada 24-25 Agustus 2024. Huda menyebut pernyataan Umarsyah hanya sebatas sikap pribadi, bukan instansi.

"Kelihatannya itu sikap pribadi," kata Huda saat menggelar konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali pada Sabtu, 24 Agustus 2024.

Huda menilai bahwa pernyataan Umarsyah tidak mencerminkan PBNU. Sebab, jelas Huda, PBNU tidak diperbolehkan untuk berpolitik secara praktis karena menyalahi AD/ART organisasi.

"PBNU itu tidak boleh berpolitik praktis, apalagi melarang-larang. Itu tidak tepat," ujarnya.

Lebih lanjut, Sekretaris Steering Committee PKB itu juga mempertanyakan kapasitas Umarsyah yang mempersoalkan Muktamar PKB.

"Kami enggak tahu beliau mewakili siapa. Beliau juga bukan orang PKB," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua PBNU Habib Umarsyah meminta Partai Kebangkitan Bangsa membatalkan pelaksanaan muktamar di Bali yang rencananya berlangsung mulai hari ini hingga besok. Hal ini mengingat rencana pelaksanaan Muktamar PKB mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat Bali.

“Kami khawatir jika dipaksakan nanti malah timbul gesekan antar elemen masyarakat,” kata Habib Umarsyah melalui keterangan resmi di Jakarta, Sabtu, 24 Agustus 2024.

Di sisi lain, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf memerintahkan Gerakan Pemuda atau GP Ansor, Barisan Ansor Serbaguna (Banser), dan Ikatan Pencak Silat Pagar Nusa yang ada di Bali untuk kembali ke wilayahnya masing-masing. Dia menilai ketiga organisasi itu telah membuktikan kesetiaan terhadap NU.

"Hendaknya sahabat-sahabat sekalian kembali ke kediaman masing-masing dengan tertib, mempertahankan disiplin penuh, dan bersiaga untuk perintah selanjutnya," kata pria yang karib disapa Gus Yahya itu dalam rekaman video yang tayang di akun YouTube NU Online pada Jumat, 23 Agustus 2024.

Konflik antara PBNU dan PKB memanas setelah DPR membentuk pansus haji. Pansus haji yang diinisiasi oleh Cak Imin selaku Ketua Pengawas Haji DPR dinilai PBNU sebagai langkah untuk menyerang Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, adik dari Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. PBNU sampai mengambil langkah membentuk tim khusus untuk mendalami konflik PKB dan PBNU.

Pilihan Editor: PBNU Minta PKB Batalkan Muktamar di Bali