Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PKB Kirim Dua Nama untuk Pimpin Komisi VI dan Komisi VIII DPR RI

image-gnews
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid (kiri) dan Bendahara Umum PKB Bambang Susanto saat ditemui wartawan di kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB, Jakarta, Rabu, 18 September 2024. Tempo/Savero Aristia Wienanto
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid (kiri) dan Bendahara Umum PKB Bambang Susanto saat ditemui wartawan di kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB, Jakarta, Rabu, 18 September 2024. Tempo/Savero Aristia Wienanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, menyampaikan bahwa partainya mengirim dua ketua dan sembilan wakil ketua untuk duduk di kursi komisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Adapun komisi yang bakal dipimpin oleh Fraksi PKB adalah Komisi VIII dan Komisi VI.

"PKB Insya Allah akan mengirimkan dua ketua dan sembilan wakil ketua. Insya Allah PKB akan memimpin Ketua Komisi VIII dan Ketua Komisi VI," kata Jazilul saat ditemui di agenda Hari Santri Nasional di Jatiwaringin, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 22 Oktober 2024.

Jazilul menjelaskan, tugas dari Komisi VIII DPR berkaitan dengan urusan agama, haji, dan sosial. Sedangkan untuk Komisi VI bakal fokus di bidang perdagangan. Meski sudah membeberkan ihwal posisi PKB, Jazilul enggan untuk menyebutkan siapa sosok yang akan menjadi pemimpin komisi tersebut.

"Nanti saja ya. Tunggu saya. Sudah ada dua itu di PKB mah banyak sekali stoknya," kata Jazilul saat ditanya siapa yang dikirim PKB untuk memimpin Komisi VI dan Komisi VIII DPR.

Sebelumnya, DPR telah menggelar rapat Badan Musyawarah untuk penetapan pimpinan dan anggota komisi di DPR. Adapun dalam rapat tersebut digelar pula pembahasan soal penambahan dua komisi dan bidang kerja yang baru. Rapat ini digelar bersama pimpinan dari delapan fraksi di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, pada Senin, 21 Oktober 2024.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan penetapan komisi dan bidang kerja DPR, akan didapatkan setelah mendapat informasi perihal Kabinet Merah Putih. Kendati begitu, Puan memastikan tidak ada perubahan terhadap 11 komisi lain yang sudah terlebih dahulu dibentuk. Walaupun dua komisi baru dihadirkan. “Tetap,” kata anak Megawati Soekarnoputri ini.

Alfitria Nefi berkontribusi dalam penulisan artikel ini.


Pilihan Editor: Golkar Dapat Kursi Ketua Komisi X, XI, XII di DPR, Ketua Fraksi Bantah untuk Sesuaikan Kursi Menteri

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

DPR Umumkan Pembagian Mitra Kerja Komisi I hingga Komisi XIII

1 jam lalu

Ketua DPR RI 2024-2029 Puan Maharani (tengah) bersama Wakil Ketua DPR RI 2024-2029 Adies Kadir (kedua kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kedua kanan), Saan Mustopa (kiri), dan Cucun Ahmad Syamsurizal (kanan) memimpin rapat paripurna usai Penetapan Pimpinan DPR RI 2024-2029 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024. Rapat Paripurna tersebut menetapkan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029 dan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Umumkan Pembagian Mitra Kerja Komisi I hingga Komisi XIII

DPR resmi mengesahkan mitra kerja untuk 13 komisi, mulai dari komisi I hingga XIII.


Golkar Dapat Kursi Ketua Komisi X, XI, XII di DPR, Ketua Fraksi Bantah untuk Sesuaikan Kursi Menteri

5 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2024. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Golkar Dapat Kursi Ketua Komisi X, XI, XII di DPR, Ketua Fraksi Bantah untuk Sesuaikan Kursi Menteri

Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa AKD dari partainya terdiri dari tiga ketua komisi dan 17 wakil ketua.


Kata Bahlil soal Alasan Golkar Dapat Jatah Komisi X, XI dan XII di DPR

8 jam lalu

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memberikan keterangan pers usai berziarah ke Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta pada Sabtu, 19 Oktober 2024. Tempo/Novali Panji
Kata Bahlil soal Alasan Golkar Dapat Jatah Komisi X, XI dan XII di DPR

Golkar mendapatkan jatah bangku ketua dan wakil ketua di Komisi X, XI dan XII di DPR.


Gus Ipul dan Cak Imin Sama-sama Diangkat Jadi Menteri, Pengamat Politik: Bisa Meredakan Ketegangan PBNU-PKB

10 jam lalu

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat tiba di kompleks Gedung DPR untuk menghadiri pelantikan presiden dan wakil presiden, Ahad, 20 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra.
Gus Ipul dan Cak Imin Sama-sama Diangkat Jadi Menteri, Pengamat Politik: Bisa Meredakan Ketegangan PBNU-PKB

Pengangkatan Gus Ipul dan Cak Imin sebagai menteri Kabinet Merah Putih dinilai bisa meredakan tensi hubungan PBNU-PKB yang sempat memanas.


Alasan Ganjar dan Mahfud Md Tidak Menghadiri Pelantikan Prabowo-Gibran

11 jam lalu

Alasan Ganjar dan Mahfud Md Tidak Menghadiri Pelantikan Prabowo-Gibran

Ganjar Pranowo dan Mahfud Md tidak hadir dalam pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ini alasannya.


Bahlil: Golkar Akan Setor AKD ke DPR Besok Pagi

19 jam lalu

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memberikan keterangan pers usai berziarah ke Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta pada Sabtu, 19 Oktober 2024. Tempo/Novali Panji
Bahlil: Golkar Akan Setor AKD ke DPR Besok Pagi

Bahlil mengatakan Golkar mendapatkan tiga ketua komisi dan 17 wakil ketua.


Gerindra Ajak Publik Optimistis Sambut Era Prabowo-Gibran, PKB Yakin Swasembada Pangan Tercapai

23 jam lalu

Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berjabat tangan disaksikan Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin dalam Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2024-2029. TEMPO/M Taufan Rengganis
Gerindra Ajak Publik Optimistis Sambut Era Prabowo-Gibran, PKB Yakin Swasembada Pangan Tercapai

Gerindra yakin, dengan kolaborasi eksekutif-legislatif, pemerintahan Prabowo-Gibran bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.


Dukungan PDIP ke Pemerintahan Prabowo Akan Direalisasikan di DPR

1 hari lalu

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani, saat menjawab pertanyaan wartawan usai menggelar rapat pimpinan DPR, di ruang rapat Badan Musyawarah, Senin, 21 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra.
Dukungan PDIP ke Pemerintahan Prabowo Akan Direalisasikan di DPR

PDIP tetap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto meski tak ada kadernya dalam kabinet Prabowo. PDIP akan mendukung eksekutif lewat DPR.


Usai Rapat Bamus, Puan Maharani Umumkan Bidang Kerja Komisi 12 dan Komisi 13 DPR

1 hari lalu

Ketua DPR periode 2024-2029, Puan Maharani, menghadiri agenda pelantikan wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024. Sumber: YouTube Sekretariat Presiden
Usai Rapat Bamus, Puan Maharani Umumkan Bidang Kerja Komisi 12 dan Komisi 13 DPR

DPR menetapkan bidang kerja Komisi XII dan XIII. Puan Maharani mengatakan pimpinan komisi akan diumumkan dalam rapat paripurna besok.


Ketua DPR Puan Maharani Bicara Kemungkinan Adanya Perubahan Anggaran Kementerian Prabowo

1 hari lalu

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Puan Maharani, mendampingi calon Kepala Badan Intelijen Negara, Muhammad Herindra, usai menggelar uji kepatutan dan kelayakan Kepala BIN di ruang sidang Komisi I DPR, Rabu, 16 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra.
Ketua DPR Puan Maharani Bicara Kemungkinan Adanya Perubahan Anggaran Kementerian Prabowo

Puan Maharani, mengatakan tidak menutup kemungkinan adanya perubahan anggaran karena bertambahnya jumlah kementerian di era Prabowo.