TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 22 Agustus 2024. Tiba di pintu depan Istana Negara pada pukul 10.20 WIB, Gus Yahya mengaku meminta waktu khusus bertemu dengan Jokowi.

Datang bersama Rais Aam PBNU Miftahul Akhyar, Wakil Rais Aam PBNU Anwar Iskandar, hingga Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul – Yahya tidak ingin banyak bicara mengenai apa yang dibahasnya bersama Jokowi. Ketum PBNU hanya mengatakan akan membahas konsesi tambang dan investasi organisasi islam itu di Ibu Kota Nusantara.

“Kami mau bicara soal konsesi tambang dan investasi di Ikn nanti. Nanti (keterangan) abis ini,” kata Gus Yahya.

Ketika ditanya apakah konflik PBNU dengan Partai Kebangkitan Bangsa akan ikut menjadi pembahasan dengan Jokowi, Gus Yahya sempat menyangkal. “Ndak. Ndak ada. Itu kan urusan..,” kata Ketum PBNU dengan ucapnya yang terpotong sesaat masuk pintu Istana Negara.

Terakhir kali, Gus Yahya menemui Jokowi pada Rabu 14 Agustus 2024. Ketum PBNU dan Presiden saat itu membahas konflik PKB. Gus Yahya mengatakan bahwa Jokowi menaruh perhatian pada masalah ini. Namun dia menegaskan bahwa kepala negara tidak cawe-cawe. "Ya, itu kan nanti urusan kami sendiri solusinya," kata Gus Yahya.

Hubungan PKB dan PBNU sedang memanas dalam dua bulan terakhir. Konflik antara PKB dan PBNU ini dipicu oleh langkah Dewan Perwakilan Rakyat membentuk panitia khusus tentang angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 atau pansus haji.

Pansus haji tersebut menduga Kementerian Agama melakukan penyimpangan dalam penyelenggaran haji 2024, di antaranya keputusan untuk mengalihkan tambahan kuota haji reguler sebesar 20 ribu ke haji khusus atau ONH plus. Salah satu penggagas pansus haji ini adalah Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.

Gus Yahya menduga pansus haji yang dimotori oleh elite PKB itu untuk menyasar PBNU serta Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas –adik Gus Yahya. Selanjutnya, PBNU meresponnya dengan membentuk pansus yang mengkaji hubungan antara PBNU dan PKB atau dinamai pansus PKB.

PKB akan menggelar Muktamar pada 24 hingga 25 Agustus 2024. Belakangan PBNU mengundang puluhan kiai se-Indonesia di kantor PCNU Surabaya, Senin, 19 Agustus 2024. Mereka mendesak PKB kembalikan kepemimpinan ulama.

Gus Yahya kepada awak media di Surabaya, mengklaim para kiai yang hadir memerintahkan kepada PBNU untuk mengembalikan kepemimpinan ulama di PKB. Sebab, PKB didirikan oleh NU dengan mandat sebagai wadah kepemimpinan ulama dalam politik.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sempat berbicara mengenai isu Muktamar partai tandingan dalam tanya jawab dengan wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu merespons soal potensi campur tangan penguasa usai penunjukan Politikus Gerindra Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia baru.

Wakil Ketua DPR ini menegaskan PKB berbeda dengan PBNU. “PKB ini milik NU, tapi bukan milik PBNU, sehingga tidak ada kewenangan untuk cawe-cawe, apalagi kewenangan membegal," kata Cak Imin.

Pilihan editor: Kilas Balik Satu Dekade Kekalahan Prabowo-Hatta dari Jokowi-Jusuf Kalla di Pilpres 2014