Polemik Penyitaan Ponsel Milik Hasto PDIP oleh Penyidik KPK

Rabu, 12 Juni 2024 10:11 WIB

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam pemeriksaan ini penyidik KPK melakukan penyitaan Handphone milik Hasto. TEMPO/Imam Sukamto

Lapor ke Dewas KPK

Tim Hukum Hasto berencana melaporkan penyidik KPK ke Dewas KPK dan mengajukan gugatan praperadilan. Kuasa Hukum Hasto, Ronny Talapessy, menyatakan bahwa Rossa diduga menyita barang-barang pribadi Kusnadi dengan cara yang tidak sesuai prosedur hukum.

Ronny menjelaskan bahwa Kusnadi bukan objek panggilan hari itu, tetapi dia dibawa ke lantai dua dan barang-barangnya disita, yang melanggar Pasal 39 KUHAP tentang penyitaan.

Menurut Ronny, insiden ini bermula ketika Rossa mendatangi Kusnadi di lobi gedung dengan mengenakan masker, kemudian membawanya ke lantai dua untuk penggeledahan dan penyitaan. Ronny menegaskan bahwa meskipun mereka menghormati penegakan hukum oleh KPK, cara-cara yang melanggar hukum tidak dapat diterima.

Joy Tobing, kuasa hukum Hasto lainnya, juga mengkritik tindakan penyidik KPK terhadap Kusnadi, menyebutnya tidak profesional dan penuh intimidasi. Kusnadi dipaksa dan diintimidasi, dengan barang-barang pribadi seperti ATM dan buku tabungan disita tanpa dasar hukum yang jelas.

Tim hukum Hasto berencana melaporkan tindakan ini ke Dewas KPK sebagai pelanggaran etik berat dan mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dasar bahwa penyitaan dokumen oleh penyidik KPK tidak sesuai prosedur.

Klarifikasi Jubir KPK

Ketua Tim Juru Bicara (Jubir) KPK Budi Prasetyo mengklarifikasi mengenai penyitaan ponsel milik Hasto oleh penyidik. Menurut Budi, penyidik terlebih dahulu menanyakan kepada Hasto mengenai ponselnya, dan Hasto menjawab bahwa alat komunikasi tersebut ada pada stafnya.

Setelah memanggil Kusnadi, penyidik menyita ponsel dan agenda milik Hasto sebagai alat bukti dalam kasus suap yang menjerat Harun Masiku. Budi menegaskan bahwa penyitaan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan didampingi surat perintah penyitaan.

Diwartakan sebelumnya, Hasto hadir sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pergantian anggota DPR dengan tersangka Harun Masiku. Kasus ini menjadi sorotan publik setelah Harun Masiku dinyatakan buron oleh KPK pada 9 Januari 2020. Harun diduga menyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebesar SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta. Wahyu dan beberapa tersangka lainnya telah disidangkan dan divonis, dengan beberapa sudah bebas dari penjara.

Tim hukum Harun Masiku berharap langkah hukum yang diambil dapat menegakkan keadilan dan mengungkap pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh penyidik KPK.

EIBEN HEIZIER | ADIL AL HASAN | DIVA SYUKI | MUTIA YUANTISYA | ANTARA

Pilihan Editor: Aktivis Antikorupsi Pertanyakan Dilaporkannya Penyidik KPK Soal Penyitaan Ponsel Hasto

Berita terkait

IM57+ Institute Minta Pansel KPK Jemput Bola ke Tokoh yang Dipercaya Publik

10 jam lalu

IM57+ Institute Minta Pansel KPK Jemput Bola ke Tokoh yang Dipercaya Publik

Pansel KPK diminta melakukan jemput bola untuk mencari pimpinan lembaga antirasuah selanjutnya yang kredibel

Baca Selengkapnya

Kaesang Unggul dalam Hasil Sigi LSI soal Pilgub Jateng, PDIP Tetap Prioritaskan Kader Internal

11 jam lalu

Kaesang Unggul dalam Hasil Sigi LSI soal Pilgub Jateng, PDIP Tetap Prioritaskan Kader Internal

Chico Hakim, mengatakan PDIP tetap memprioritaskan kader internal di Pilkada Jateng setelah Puan Maharani menyebut pertimbangkan nama Kaesang

Baca Selengkapnya

Hasto PDIP Sebut Heru Budi Sering Temui Mega untuk Bahas Jakarta

13 jam lalu

Hasto PDIP Sebut Heru Budi Sering Temui Mega untuk Bahas Jakarta

Menurut Hasto, Heru kerap menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk membahas masalah-masalah yang ada di ibu kota.

Baca Selengkapnya

Puan PDIP soal Nama Bakal Calon Kepala Daerah di Pilkada 2024, Ada Bobby hingga Kaesang

14 jam lalu

Puan PDIP soal Nama Bakal Calon Kepala Daerah di Pilkada 2024, Ada Bobby hingga Kaesang

Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebutkan sederet nama bakal calon kepala daerah di Pilkada 2024. Selain Bobby dan Kaesang, siapa lagi?

Baca Selengkapnya

Alasan PDIP Lantik Ahok hingga Adian Napitupulu Jadi Pengurus DPP Partai

16 jam lalu

Alasan PDIP Lantik Ahok hingga Adian Napitupulu Jadi Pengurus DPP Partai

Selain menambah personel baru, PDIP juga mengubah struktur kebidangan di kepengurusan pusat.

Baca Selengkapnya

6 Pernyataan Menarik Megawati Saat Pidato di Sekolah Partai PDIP Soal Jokowi, Ketua KPU, KPK dan Hasto

19 jam lalu

6 Pernyataan Menarik Megawati Saat Pidato di Sekolah Partai PDIP Soal Jokowi, Ketua KPU, KPK dan Hasto

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan sejumlah pernyataan menarik saat berpidato di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta kemarin.

Baca Selengkapnya

PDIP Sebut Heru Budi Ogah Maju Pilgub Jakarta, Bagaimana Peluang Ahok?

21 jam lalu

PDIP Sebut Heru Budi Ogah Maju Pilgub Jakarta, Bagaimana Peluang Ahok?

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sedang mempertimbangkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Pertimbangan ini didasarkan pada kemajuan Jakarta saat masih dipimpin oleh Ahok.

Baca Selengkapnya

Hasto PDIP Ungkap Alasan Puan Pertimbangkan Kaesang di Pilgub Jateng

21 jam lalu

Hasto PDIP Ungkap Alasan Puan Pertimbangkan Kaesang di Pilgub Jateng

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan partainya mempertimbangkan nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep di Pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Hal tersebut sempat disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP, Puan Maharani.

Baca Selengkapnya

H-10 Penutupan Pendaftaran, Jumlah Pendaftar Capim KPK Mencapai 40 Orang

22 jam lalu

H-10 Penutupan Pendaftaran, Jumlah Pendaftar Capim KPK Mencapai 40 Orang

Wakil Ketua Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK, Arif Satria mengungkapkan, jumlah pendaftar calon pimpinan (Capim) dan calon dewan pengawas (Dewas) KPK bertambah menjelang H-10 penutupan. Berdasarkan laporan per Jumat sore, 5 Juli 2024, total jumlah pendaftar Capim dan Dewas KPK mencapai 79 orang, dari yang sebelumnya 62 pendaftar.

Baca Selengkapnya

PDIP Pertimbangkan Nadiem Makarim dan Pramono Anung untuk Pilkada Jakarta 2024

23 jam lalu

PDIP Pertimbangkan Nadiem Makarim dan Pramono Anung untuk Pilkada Jakarta 2024

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Puan Maharani memunculkan sejumlah nama pejabat pemerintah yang berpeluang diusung partainya untuk Pilkada Jakarta 2024. Mereka adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Baca Selengkapnya