Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

6 Pernyataan Menarik Megawati Saat Pidato di Sekolah Partai PDIP Soal Jokowi, Ketua KPU, KPK dan Hasto

image-gnews
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan pidato saat penutupan Rapat Kerja Nasional V PDI Perjuangan di Ancol, Jakarta, Minggu, 26 Mei 2024. Hasil dari Rakernas V PDI Perjuangan yang diselenggarakan dari 24-26 Mei ini seluruh kader Partai menyatakan untuk tetap memilih Mega menjadi ketua umum. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan pidato saat penutupan Rapat Kerja Nasional V PDI Perjuangan di Ancol, Jakarta, Minggu, 26 Mei 2024. Hasil dari Rakernas V PDI Perjuangan yang diselenggarakan dari 24-26 Mei ini seluruh kader Partai menyatakan untuk tetap memilih Mega menjadi ketua umum. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan sejumlah pernyataan menarik saat berpidato di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, 5 Juli 2024. Presiden Kelima RI itu mengutarakan pandangannya terkait berbagai fenomena yang terjadi di Tanah Air belakangan ini.

Berikut sederet pernyataan menarik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat berpidato di Sekolah Partai PDIP:

1. Sebut pernah wanti-wanti Jokowi jangan buat konsep kebangsaan versi sendiri

Megawati mengungkapkan pesan yang pernah dia sampaikan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal konsep kebangsaan. Megawati berujar dirinya sempat mewanti-wanti Jokowi agar tidak membuat konsep kebangsaan versinya sendiri.

“Saya kan bilang (ke Jokowi) mau nyari apa lagi sih? Saya ngomong sama Pak Jokowi, kalian pemimpin ya, itu harus menjalankan apa yang dipikirkan, dan dituliskan oleh para pendiri bangsa bukan kita bikin versi-versi,” ujar Megawati dalam pidatonya.

Megawati berujar, dirinya melihat ada pemimpin di Indonesia yang membuat versi-versi kebangsaannya sendiri. Dia menilai perilaku tersebut janggal karena sebenarnya mereka hanya tinggal menjalankan prinsip yang telah digariskan para pendiri bangsa.

“Nah kalau sekarang saya lihat pemimpin bikin versi, aneh, ya mbok yo yang udah ada dijalanin aja susah banget,” ujar Megawati.

2. Sebut kader partainya sering jadi target masalah hukum

Megawati mengklaim saat ini kader partainya sering jadi target terkait masalah hukum. Megawati mengakui dirinya bahkan pernah memarahi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, yang juga kader PDIP, soal permasalahan tersebut.

“Saya suka ngamuk ke dia (Yasonna) loh. Jadi menteri ngapain, lah anak buah kita maunya ditarget melulu,” kata Megawati sambil tertawa.

3. Sebut KPK cari cara memanggil dirinya

Megawati bercerita soal pemanggilan Hasto Kristiyanto, sekretaris jenderal partainya, oleh KPK. Dia mengatakan sempat menantang Hasto untuk memenuhi panggilan tersebut. Megawati lalu turut menyebutkan nama penyidik KPK yang memeriksa Hasto, yaitu AKBP Rossa Purbo Bekti.

“Terus sopo sih sing manggilin kamu? Tanyain namanya, gitu kan. Namanya Rossa,” kata dia.

Megawati lalu berujar bahwa Hasto tidak perlu takut menghadapi para penyidik KPK seperti Rossa. “Enak aja emangnya siapa die? Betul enggak? Loh iya, orang dia manusia juga. Gile,” ujar Megawati.

Megawati berseloroh bahwa para penyidik KPK mungkin sedang mencari cara untuk memanggil dirinya. Putri Presiden Pertama RI Sukarno itu kemudian berkata bakal mengajak seluruh ahli hukum untuk mendampingi jika dia betul dipanggil.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Saya berani kalau umpamanya suruh datang ke sini Rossa, suruh datang ngadepin aku. Loh, lha iya lha, gile, orang yang bikin KPK itu saya lho, kok enggak diaku lho yo,” kata Megawati.

4. Sebut tahu isi jeroan KPK

Megawati juga menyatakan tahu isi internal KPK. Sebabnya, dia mengklaim bahwa lembaga antirasuah tersebut dia yang bentuk saat masih menjabat sebagai presiden. Dia berujar bahwa dirinya tahu segala kekurangan lembaga tersebut.

“KPK itu saya yang buat. Mana mungkin saya enggak tahu isi perutnya. Orang itu saya yang buat. MK (Mahkamah Konstitusi), saya yang buat, bukan sombong,” ujar Megawati. “Harusnya bagaimana tidak boleh dimanipulasi.”

5. Sebut pemerintah mestinya alihkan bansos untuk biaya UKT

Megawati turut menyoroti polemik tingginya uang kuliah tunggal atau UKT yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini. Menurut Megawati, pemerintah seharusnya bisa membiayai sekolah dan kampus agar pendidikan menjadi terjangkau.

“Ini urusan sekolah saja heboh, urusan apa itu? UKT, mbok udah bayarin wae ngopo toh yoh, apa enggak bisa sih? Hah? Ayo jawab kalau pemimpin. Lah iya, emang bisa,” kata Megawati di hadapan kader-kadernya.

Megawati mengatakan pemerintah bisa mengambil anggaran bantuan sosial atau bansos jika tak punya cukup dana untuk biayai pendidikan. “Lah kalau saya, sorry, karena saya pernah presiden, kalau untuk sekolah enggak ada duitnya, saya kurangi yang namanya bansos, enggak boleh? Boleh,” ucap dia.

6. Sebut pusing lihat kelakuan Hasyim Asy’ari

Megawati mengaku pusing melihat perilaku Hasyim Asy’ari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum atau Ketua KPU yang melanggar aturan karena tindakan asusila. Dia sedih melihat pemerintahan saat ini.

“KPU, nah kemarin. Itu saya ngomong begini kenapa? Karena saya warga bangsa. Sedih saya melihat yang namanya pemerintahan Republik Indonesia, itu ‘kan bagian, kok begitu ya, pusing saya,” ujar Megawati di kawasan Lenteng Agung, Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.

HENDRIK KHOIRUL MUHID  | SULTAN ABDURRAHMAN | DEVY ERNIS 

Pilihan Editor: Megawati Ungkap Pernah Wanti-wanti Jokowi Soal Konsep Kebangsaan: Jangan Bikin versi Sendiri

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPK Sebut Tambang Ilegal di Kawasan Hutan Produksi Terbatas NTB Raup Keuntungan Rp 1,08 Triliun per Tahun

13 menit lalu

Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria, saat ditemui wartawan usai rapat di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kamis, 3 Oktober 2024. Foto: Humas KPK.
KPK Sebut Tambang Ilegal di Kawasan Hutan Produksi Terbatas NTB Raup Keuntungan Rp 1,08 Triliun per Tahun

Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK mengungkapkan aktivitas tambang ilegal di kawasan Hutan Produksi Terbatas NTB.


Jokowi Minta Maaf Berkali-kali di Ujung Jabatan, Begini Kata Istana dan Pengamat Politik

1 jam lalu

Presiden Jokowi menyapa salah satu pelajar saat peresmian Bendungan Temef di Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Rabu, 2 Oktober 2024. Bendungan Temef yang diresmikan Presiden Jokowi tersebut mampu menyediakan air baku dengan kapasitas 131 liter per detik untuk masyarakat di dua Kabupaten, Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara. ANTARA/Mega Tokan
Jokowi Minta Maaf Berkali-kali di Ujung Jabatan, Begini Kata Istana dan Pengamat Politik

Setelah 10 tahun, Jokowi minta maaf nyaris pada setiap kunjungannya. Istana bilang bentuk kerendahan hati, pengamat sebut pidato omong kosong.


Penyidik KPK Periksa 5 Saksi Dugaan Korupsi di DJKA Kemenhub

1 jam lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, bersiap memberikan keterangan pers, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 24 September 2024. Tessa Mahardika mengungkapkan hasil analisis gratifikasi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep sudah dipaparkan dalam rapat pimpinan komisi antirasuah. TEMPO/Imam Sukamto
Penyidik KPK Periksa 5 Saksi Dugaan Korupsi di DJKA Kemenhub

KPK memeriksa lima saksi itu untuk tersangka Yofi Oktarisza.


Ini Rencana Mega Proyek Singapura yang Akan Butuhkan Pasir Laut Indonesia

1 jam lalu

Salah satu pantai di Coney Island, Singapura (Mila/TEMPO)
Ini Rencana Mega Proyek Singapura yang Akan Butuhkan Pasir Laut Indonesia

Singapura saat ini tengah merencanakan berbagai proyek reklamasi yang akan membutuhkan pasokan pasir laut dari Indonesia.


Penyidik KPK Periksa 4 Saksi Kasus Suap dan Gratifikasi Bandung Smart City

1 jam lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, memberikan keterangan pers, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 24 September 2024. Tessa juga berharap agar hasil laporan tersebut bisa segera diumumkan dalam pekan ini. TEMPO/Imam Sukamto
Penyidik KPK Periksa 4 Saksi Kasus Suap dan Gratifikasi Bandung Smart City

"Pemeriksaan dilakukan di Diklat PUPR Jalan Jawa, Kota Bandung, Jawa Barat," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto.


Terpopuler Bisnis: Alasan Pemindahan ASN ke IKN Kembali Ditunda, Indikator Anjloknya Daya Beli Masyarakat

2 jam lalu

Pegawai melintas di salah satu tower rumah susun (rusun) hunian ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 13 September 2024. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan melakukan pembangunan rusun ASN di IKN dengan total keseluruhan 47 menara atau tower rusun dalam rangka mendukung pemindahan ASN secara bertahap mulai 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Terpopuler Bisnis: Alasan Pemindahan ASN ke IKN Kembali Ditunda, Indikator Anjloknya Daya Beli Masyarakat

Basuki Hadimuljono membeberkan alasan pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali ditunda.


Survei Tunjukkan Publik Puas Kinerja Jokowi, Istana: Cermin Dukungan dan Kepercayaan Masyarakat

11 jam lalu

Presiden Jokowi meninjau Bendungan Temef saat peresmian di Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Rabu, 2 Oktober 2024. Bendungan Temef yang diresmikan Presiden Jokowi tersebut mampu menyediakan air baku dengan kapasitas 131 liter per detik untuk masyarakat di dua Kabupaten, Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara. ANTARA/Mega Tokan
Survei Tunjukkan Publik Puas Kinerja Jokowi, Istana: Cermin Dukungan dan Kepercayaan Masyarakat

Deputi Protokol dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan Presiden Jokowi terus mendorong inovasi dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.


Debat Perdana Pilkada Jakarta, Bagaimana Kesiapan Ridwan Kamil, Dharma Pongrekun, dan Pramono Anung?

12 jam lalu

(ki-ka) Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno, Ridwan Kamil-Suswono, dan Dharma Porengkun-Kun Wardana berfoto bersama usai Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Pilgub Jakarta di Kantor KPU Jakarta, Salemba, Senin, 23 September 2024. Pilgub Jakarta 2024 diikuti tiga pasang calon, yakni Ridwan Kamil-Suswono dengan nomor urut satu, Dharma Porengkun-Kun Wardana bernomor urut 2, dan Pramono Anung-Rano Karno bernomor urut 3. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Debat Perdana Pilkada Jakarta, Bagaimana Kesiapan Ridwan Kamil, Dharma Pongrekun, dan Pramono Anung?

Tiga paslon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta menyatakan kesiapan mereka untuk menghadapi debat perdana 6 Oktober 2024.


Rekam Jejak PDIP Jadi Partai Oposisi di Luar Pemerintahan SBY

12 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri memimpin pengumuman nama calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Kepala Daerah yang diusung PDIP pada Pilkada 2024 berasal dari 169 daerah dengan rincian 6 provinsi, 151 kabupaten, dan 12 kota. TEMPO/Ilham Balindra
Rekam Jejak PDIP Jadi Partai Oposisi di Luar Pemerintahan SBY

PDIP pernah menjadi partai oposisi di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bagaimana kiprahnya?


Ini Sederet Fasilitas Mewah yang Tak Lagi Dinikmati Jokowi setelah Lengser

12 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato saat penyerahan penghargaan Agricola Medal di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2024. Presiden Joko Widodo menerima penghargaan Agricola Medal dari Organisasi Pangan dan Pertanian FAO sebagai bentuk apresiasi terhadap ketahanan pangan Indonesia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Ini Sederet Fasilitas Mewah yang Tak Lagi Dinikmati Jokowi setelah Lengser

Berbagai fasilitas mewah yang akan ditinggalkan Jokowi setelah pulang ke Solo.