TEMPO.CO, Jakarta - Istana Kepresidenan mengatakan rapat kerja nasional atau Rakernas V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan agenda internal. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menilai pidato Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri juga ditujukan untuk internal.

"Presiden Jokowi tidak dalam posisi menanggapi pidato Ketum PDIP," kata Ari kepada Tempo pada Jumat malam, 24 Mei 2024.

Ari menjelaskan saat pidato itu disampaikan, Jokowi tengah berada di Istana Yogyakarta. Bahkan, sore tadi, sekitar pukul 16.15 WIB, Ari menyebut Presiden justru sedang berbagi kebahagiaan bersama warga masyarakat sekitar Istana, dengan membagikan sembako, termasuk untuk pedagang asongan, pengayuh becak, dan kaum difabel.

PDIP menggelar Rakernas V selama tiga hari di kawasan Ancol, Jakarta Utara, mulai hari ini, Jumat, 24 Mei 2024. Partai banteng melakukan persiapan pilkada serentak hingga konsolidasi untuk menentukan sikap politik nasional menjelang pergantian kekuasaan pada Oktober.

Jokowi tidak diundang dalam Rakernas yang mengambil tema 'Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang’ ini. Belakangan PDIP juga tidak menganggap Presiden sebagai kader imbas dukungan terhadap Prabowo di Pilpres 2024.

Dalam pidato politik di Rakernas PDIP, Ketua Umum Megawati Sukarnoputri menyinggung intervensi kekuasaan dalam putusan 90 Mahkamah Konstitusi. Pengubahan aturan ini memungkinkan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi Cawapres Prabowo.

Presiden ke-5 juga menyinggung soal kader yang goyang ketika membahas soliditas partai hingga utang pemerintah yang kian bertambah. Nama Jokowi disinggung para kader yang total hadir hampir sekitar lima ribu peserta saat ditanya Mega siapa yang harus disalahkan dalam skandal MK.

Menyitir cendekiawan muslim Indonesia Sukidi, Megawati menyinggung fenomena kepemimpinan paradoks yang memadukan populisme dan machiavelli di Indonesia saat ini. Putri Presiden Sukarno ini juga melihat ada autocratic legalism yang menjadikan hukum menjadi alat, bahkan pembenar dari ambisi kekuasaan itu.

"Dalam karakternya yang seperti ini, hukum pun dijadikan pembenar atas tindakannya yang sepertinya memenuhi kaidah demokrasi," kata Megawati.

Pilihan Editor: Tak Diundang dalam Rakernas PDIP, Jokowi Bagikan Sembako di Yogyakarta