Rapat dengan Kemendikbud, Anggota Komisi X DPR Singgung KIP Kuliah Salah Sasaran

Editor

Imam Hamdi

Selasa, 21 Mei 2024 16:43 WIB

Rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan jajaran Kemendikbudristek membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN serta implementasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan uang kuliah tunggal (UKT) pada Selasa, 21 Mei 2024. TEMPO/Intan Setiawanty

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Putra Nababan, menyinggung penyaluran beasiswa Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP Kuliah) yang tidak tepat sasaran dalam rapat dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Putra pun menyebut soal gaya hidup sebagian penerima KIP Kuliah yang dianggap berlebihan.

Menurut dia, Kemendikbudristek seharusnya hadir untuk memastikan KIP Kuliah tidak salah sasaran. “Kenyataan itu, tentang hedonisme dari oknum-oknum penerima KIP Kuliah yang menggunakan barang-barang fancy, menurut saya ini harus ada pengawasan ketat dari pihak kementerian,” kata politikus PDIP itu dalam rapat, hari ini, 21 Mei 2022.

Menurut Putra, permasalahan tersebut harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan kekisruhan. Di antaranya dengan adanya informasi bahwa yang menerima KIP Kuliah adalah anak-anak pejabat atau orang penting lainnya.

Advertising
Advertising

Putra pun meminta Kemendikbudristek untuk melakukan monitoring dan evaluasi. “Yang kita tahu kan di setiap universitas itu ada operator beasiswa KIP Kuliah yang harus mengawasi anak-anak KIP Kuliah ini,” ucap dia.

Di samping itu, Putra juga meminta kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim itu untuk melakukan pencairan uang kehidupan dari KIP Kuliah dengan lebih tepat waktu. Menurut dia, dana KIP Kuliah kerap kali terlambat.

Putra menyampaikan bahwa pencairan uang kehidupan dari KIP Kuliah sering baru diterima mahasiswa di tengah-tengah semester. “Sehingga menimbulkan keterlambatan berkas-berkas persyaratan dari pihak kampus ke kementerian. Ini saya titip ke Pak Dirjen dan Mas Menteri,” ujar Putra.

Sebelumnya, viral sejumlah mahasiswa penerima KIP Kuliah dari Universitas Diponegoro atau Undip diduga tidak tepat sasaran. Kasus ini diungkap oleh beberapa akun X, salah satunya akun DIPS!, @undipmenfes. Akun ini membagikan nama sejumlah mahasiswa yang diduga menyalahgunakan dana bantuan KIP Kuliah.

Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek, Abdul Kahar sebelumnya mengatakan, masalah KIP Kuliah yang tidak tepat sasaran merupakan tanggung jawab perguruan tinggi. Sebab, kampus yang menyeleksi calon mahasiswa penerima KIP Kuliah.

Pilihan editor: Biksu Thudong Ungkap Kisah Haru dalam Perjalanan Menuju Candi Borobudur

Berita terkait

Alasan Nadiem Minta Anggaran Kemendikbud Pemerintahan Prabowo Ditambah Rp 26,44 Triliun

1 hari lalu

Alasan Nadiem Minta Anggaran Kemendikbud Pemerintahan Prabowo Ditambah Rp 26,44 Triliun

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengusulkan pagu anggaran 2025 kementeriannya ditambah sebesar Rp 26,44 triliun. Menurut dia, perlu adanya anggaran lebih banyak untuk memastikan sejumlah program kementeriannya bisa berjalan.

Baca Selengkapnya

Nadiem Minta Tambahan Anggaran Rp 26,44 Triliun untuk Tahun Depan

1 hari lalu

Nadiem Minta Tambahan Anggaran Rp 26,44 Triliun untuk Tahun Depan

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 26,44 triliun untuk tahun 2025

Baca Selengkapnya

Kemendikbud Buka 40.541 Formasi CASN, Prioritas Dosen

19 hari lalu

Kemendikbud Buka 40.541 Formasi CASN, Prioritas Dosen

Formasi CASN untuk Kemendikbud akan dimaksimalkan untuk lingkungan perguruan tinggi.

Baca Selengkapnya

Sejarah PTNBH yang Disebut sebagai Penyebab UKT Semakin Mahal

28 hari lalu

Sejarah PTNBH yang Disebut sebagai Penyebab UKT Semakin Mahal

Asal-usul penerbitan peraturan tentang PTNBH yang dinilai sebagai dalang atas kenaikan UKT dan IPI.

Baca Selengkapnya

Ketua Komisi X DPR: Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar Lampu Hijau Pergaulan Bebas

29 hari lalu

Ketua Komisi X DPR: Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar Lampu Hijau Pergaulan Bebas

Ketua Komisi X DPR menilai pemberian alat kontrasepsi bagi pelajar sebagai bentuk kebijakan yang sama sekali tidak bijak.

Baca Selengkapnya

Mengenal Program Fast Track di Perguruan Tinggi, Bisa Lulus Lebih Cepat dan Keunggulan Lainnya

31 hari lalu

Mengenal Program Fast Track di Perguruan Tinggi, Bisa Lulus Lebih Cepat dan Keunggulan Lainnya

Apa itu program fast track di perguruan tinggi yang memungkinkan peserta didik untuk lulus lebih cepat. Apa keunggulan lainnya?

Baca Selengkapnya

Kemendikbud Jelaskan Skema Sekolah Terapkan Penghapusan Jurusan IPA dan IPS

35 hari lalu

Kemendikbud Jelaskan Skema Sekolah Terapkan Penghapusan Jurusan IPA dan IPS

Penjelasan Kemendikbud soal skema sekolah yang hapus jurusan IPA, IPS, dan Bahasa.

Baca Selengkapnya

Wacana Sekolah Swasta Gratis, Heru Budi Minta Rekomendasi ke Kemendikbud

36 hari lalu

Wacana Sekolah Swasta Gratis, Heru Budi Minta Rekomendasi ke Kemendikbud

Pada kesempatan terpisah, Heru mengatakan anggaran untuk sekolah swasta gratis menjadi tanggung jawab Pemprov DKI.

Baca Selengkapnya

Penghapusan Jurusan di SMA, Kemendikbud Jelaskan Skema Pilihan Mata Pelajaran

36 hari lalu

Penghapusan Jurusan di SMA, Kemendikbud Jelaskan Skema Pilihan Mata Pelajaran

Dengan penghapusan jurusan di SMA ini, siswa diharapkan dapat lebih fokus mendalami minatnya.

Baca Selengkapnya

Jadwal Pengumuman Magang Merdeka Batch 7, Cek di SIni

37 hari lalu

Jadwal Pengumuman Magang Merdeka Batch 7, Cek di SIni

Jadwal terbaru program Magang Merdeka Angkatan 7 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya