Kata Pakar Soal Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon dari PDIP di Pilkada Jakarta
Reporter
Tempo.co
Editor
Sapto Yunus
Sabtu, 11 Mei 2024 22:12 WIB
PDIP perlu berkoalisi dengan partai lain untuk mengusung bakal calon gubernur. Sebab, PDIP hanya memiliki 15 kursi dari syarat minimal 22 kursi DPRD DKI untuk mencalonkan calon gubernur apabila memakai perolehan pemilu anggota legislatif 2024. Sebelumnya, PDIP memperoleh 25 kursi DPRD DKI Jakarta dalam Pemilu 2019.
Meski demikian, Gilbert mengatakan PDIP belum menjalin komunikasi dengan partai politik lain di tingkat DPD. Dia mengatakan PDIP membuka komunikasi dengan semua partai.
Adapun Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan strategi pascapemilu, termasuk arah politik dan pilkada, akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Rakernas yang berlangsung pada 24-26 Mei itu akan memutuskan target PDIP di Pilkada 2024. Hasto menuturkan target diputuskan berdasarkan pemetaan politik dan PDIP membuka ruang kerja sama.
"Di tingkat nasional kan kami juga kerja sama dengan PPP, Hanura, Perindo. Maka di tingkat kabupaten/kota dan provinsi juga membuka kerja sama sesuai dengan dinamika politik dan kultur politik yang ada," kata Hasto.
Dari pengalaman yang lalu, Hasto menuturkan PDIP mampu menempatkan kader-kader partai yang muncul dari kalangan rakyat biasa. Hal itu berlangsung melalui proses kaderisasi untuk menjadi pemimpin di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
Tidak Ada Komunikasi antara Sri Mulyani dan Parpol
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyatakan tidak ada komunikasi mengenai pencalonan Sri Mulyani pada Pilgub DKI Jakarta.
"Terkait rumor yang menyebutkan Sri Mulyani masuk bursa untuk bakal calon Gubernur DKI Jakarta, kami dapat sampaikan sejauh ini sama sekali tidak ada komunikasi antara Ibu dan partai politik mana pun," kata Yustinus di Jakarta, Rabu, 8 Mei lalu.
Yustinus menyebutkan Sri Mulyani tidak dalam kapasitas untuk mengomentari isu tersebut. Saat ini, Menkeu sedang berfokus menyiapkan transisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar dapat berjalan dengan baik.
EKA YUDHA SAPUTRA | INTAN SETYAWANTY | ANTARA
Pilihan editor: Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini