Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Reporter

Tempo.co

Editor

Sapto Yunus

Senin, 6 Mei 2024 18:18 WIB

Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya untuk rutin bertemu dengan para mantan presiden Republik Indonesia. Hal tersebut diungkapkan juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak. Dia menuturkan pertemuan-pertemuan itu nantinya bisa disebut sebagai presidential club atau klub kepresidenan.

Dia mengatakan, melalui pertemuan-pertemuan itu, Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan. Menurut Dahnil, presiden dan mantan presiden Indonesia yang masih ada bisa bergabung dalam klub itu seperti presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.

Namun Dahnil mengatakan presidential club bukanlah sebuah institusi. “Presidential club itu istilah saya saja, ya (isinya) semua mantan presiden kita yang masih ada,” kata Dahnil melalui pesan pendek pada Jumat, 3 Mei 2024.

Anggota DPR Menilai Perlu Kesungguhan

Menanggapi rencana Prabowo itu, Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan untuk menciptakan presidential club. Dia mengatakan pertemuan politik selalu penting dan perlu dilaksanakan, baik secara formal maupun informal. Agenda itu pun dilaksanakan kapan pun sesuai dengan jadwal yang ada.

Advertising
Advertising

"Kalau ada silaturahmi, pasti ada tukar pikiran, ada diskusi, ada kritik dan evaluasi, ada masukan untuk perbaikan. Semua itu tentu baik bagi pemerintah yang sedang menjalankan amanah," kata Saleh dalam keterangannya di Jakarta, Ahad, 5 Mei 2024 seperti dikutip Antara.

Namun anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan para presiden terdahulu adalah politisi-politisi hebat, sehingga dia pun menilai upaya tersebut tidak mudah dijalankan, mengingat mereka memiliki kesibukan dan agenda kebangsaan masing-masing.

"Semua orang bisa membaca posisi ideologis dan sosial politik semua mantan presiden kita. Kalau mau jujur, di antara mereka kadang ada persoalan komunikasi yang selama ini terkesan terputus," ujar Saleh.

Dia mengatakan, berdasarkan pemilu presiden dan wakil presiden atau Pilpres 2024, sudah bisa terlihat adanya perbedaan lingkup pemikiran dalam membangun Indonesia karena ada yang ingin perubahan, keberlanjutan dan penyempurnaan, serta ada yang ingin perubahan dan perbaikan.

Berita terkait

Respons DPR soal Kebijakan Prabowo Hapus Kredit Macet UMKM Pertanian hingga Perikanan

16 menit lalu

Respons DPR soal Kebijakan Prabowo Hapus Kredit Macet UMKM Pertanian hingga Perikanan

DPR mendukung terobosan Presiden Prabowo yang menghapus kredit macet UMKM sektor pertanian hingga perikanan.

Baca Selengkapnya

Apa itu Danantara Bentukan Prabowo yang Bakal Kelola Dana yang Saingi Negara Maju

41 menit lalu

Apa itu Danantara Bentukan Prabowo yang Bakal Kelola Dana yang Saingi Negara Maju

Mengenal BP Investasi Danantara yang bakal diluncurkan Presiden Prabowo untuk mengelola investasi di luar APBN

Baca Selengkapnya

Presiden Prabowo Terima Kunjungan PM Singapura di Istana Jakarta

1 jam lalu

Presiden Prabowo Terima Kunjungan PM Singapura di Istana Jakarta

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong untuk pertemuan bilateral.

Baca Selengkapnya

Meutya Hafid soal Posisi Pusat Data Nasional ke Depan: Tak Mungkin Diungkap ke Publik

2 jam lalu

Meutya Hafid soal Posisi Pusat Data Nasional ke Depan: Tak Mungkin Diungkap ke Publik

Menteri Komdigi Meutya Hafid meminta izin ke DPR soal posisi data nasional ke depannya yang tidak mungkin disampaikan ke publik. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Tiga Syarat yang Mesti Dipenuhi Prabowo Bila Mengalihkan Subsidi Energi BBM ke BLT

2 jam lalu

Tiga Syarat yang Mesti Dipenuhi Prabowo Bila Mengalihkan Subsidi Energi BBM ke BLT

Agar subsidi energi bermanfaat, Pemerintah harus memperbaiki dan memperbarui data penerima bantuan agar lebih akurat dan transparan

Baca Selengkapnya

Temuan BPK Ungkap Kesalahan Impor Gula Juga Terjadi di Era Mendag Rachmat Globel dan Eggartio Lukita

2 jam lalu

Temuan BPK Ungkap Kesalahan Impor Gula Juga Terjadi di Era Mendag Rachmat Globel dan Eggartio Lukita

Berdasarkan IHPS II BPK 2017, kesalahan impor gula juga ternyata terjadi di era Mendag Rachmat Globel Dan Eggartio Lukita.

Baca Selengkapnya

Prabowo Teken Perpres Kemenko, Ini Daftar Lengkap Kementerian di Bawahnya

3 jam lalu

Prabowo Teken Perpres Kemenko, Ini Daftar Lengkap Kementerian di Bawahnya

Kabinet Merah Putih terdiri atas 48 kementerian. Ini daftar lengkapnya sesuai Perpres yang diteken Presiden Prabowo kemarin.

Baca Selengkapnya

Daftar Anggota Kompolnas Periode 2024-2028, Berikut Fungsi, Tugas, dan Wewenangnya

3 jam lalu

Daftar Anggota Kompolnas Periode 2024-2028, Berikut Fungsi, Tugas, dan Wewenangnya

Presiden Prabowo Subianto melantik Budi Gunawan sebagai Ketua Kompolnas periode 2024-2028. Berikut daftar lengkap Anggota Kompolnas periode 2024-2028.

Baca Selengkapnya

Prabowo Gelar Sidang Kabinet Paripurna Sore ini, Bahas Apa?

4 jam lalu

Prabowo Gelar Sidang Kabinet Paripurna Sore ini, Bahas Apa?

Sidang Kabinet sore ini merupakan yang kedua untuk Pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Ini Struktur 7 Kemenko Berdasarkan Perpres yang Diteken Prabowo

4 jam lalu

Ini Struktur 7 Kemenko Berdasarkan Perpres yang Diteken Prabowo

Prabowo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 141-147 Tahun 2024 tentang tujuh kementerian koordinator yang ada di dalam Kabinet Merah Putih

Baca Selengkapnya