TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangitan Bangsa, Luluk Nur Hamidah, mengatakan PKB tetap akan mengajukan hak angket pemilu dengan menggandeng rekan koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.

“Hak angket Insyaallah kami ajukan. Saya berharap diserahkan sebelum atau awal masa sidang depan ini,” kata Luluk saat dihubungi Tempo, Kamis, 25 April 2024.

Luluk mengatakan sudah berkomunikasi dengan PKS untuk rencana hak angket. Ia mengatakan, fraksi PKS akan mengkomunikasikan terlebih dahulu ajakan hak angket ini dengan pimpinan fraksi. Sedangkan, kata Luluk, fraksi PKB sendiri sebetulnya sudah siap sejak lama.

“Kami sudah tanda tangan cukup lama ya. Teman fraksi lain yang belum ada,” kata dia.

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, belum merespons upaya konfirmasi Tempo ihwal ajakan PKB untik hak angket.

Luluk mengungkapkan, kunjungan Prabowo Subianto ke kantor DPP PKB kemarin tidak mempengaruhi rencana hak angket PKB. Menurut dia, PKB tetap serius mengawal agenda perubahan. Oleh karena itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyampaikan delapan agenda PKB ke Prabowo saat pertemuan kemarin.

Terkait tawaran merapat ke kabinet, Luluk mengatakan kerja sama PKB dengan pemerintahan baru tidak selalu harus diartikan berada dalam koalisi. Pun Luluk menegaskan Muhaimin juga tidak melarang PKB untuk terus maju dalam hak angket.

“Cak Imin (Muhaimin) justru berharap hak angket jalan terus,” kata Luluk.

Selasa kemarin, Cak Imin mengatakan partainya masih berharap hak angket dapat bergulir di DPR untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2024.

“Saya dari PKB tentu amat sangat berharap angket itu berjalan. Karena di situ kita bisa membangun sistem pemilu yang lebih komprehensif. Dengan cara apa? Evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu,” ujar Cak Imin di Kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 23 April 2024.

Ia mengatakan, tanpa hak angket Indonesia tidak akan pernah belajar dari berbagai kesalahan dan kegagalan yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu 2024.

“Karena itu angket amat sangat dibutuhkan, dengan syarat tidak untuk menyerang atau mengkritisi pemerintah tetapi untuk membangun sistem pemilu yang belajar dari kegagalan dan kesalahan yang ada,” kata Cak Imin.

Pilihan Editor: Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

EKA YUDHA SAPUTRA | DEFARA DHANYA PARAMITHA