Hadiri Demo di MK, Eks Menag Fachrul Razi Tuntut Hakim Buat Keputusan yang Adil

Jumat, 19 April 2024 15:14 WIB

Menteri Agama periode 2019-2020, Jenderal (Purn) Fachrul Razi memberikan keterangan dalam acara konferensi pers Tokoh Bangsa di Jakarta, Kamis, 2 Februari 2024. Dalam konferensi pers tersebut tokoh bangsa yang terdiri dari Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla, tokoh muslim Indonesia Din Syamsuddin, pendeta Kristen Sherphard Supit dan para akademisi menyinggung soal politisasi bansos, serta menyuarakan gerakan pemilu jujur dan adil. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Eks Menteri Agama (Menag) Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi turut hadir dalam unjuk rasa menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang gugatan Pilpres 2024 di kawasan Patung Arjuna Wiwaha (Patung Kuda), Jakarta Pusat, pada Jumat, 19 April 2024.

Adapun Fachrul adalah pedukung Paslon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Fachrul mengatakan, kehadirannya merupakan bentuk dukungan kepada massa aksi yang memperjuangkan kedaulatan rakyat.

Dalam orasinya, dia mendesak hakim konstitusi bertindak jujur dan profesional dalam memutus perkara sengketa Pilpres 2024. "Kita cuma mengimbau hakim konstitusi untuk menjalankan tugas dengan seadil-adilnya," kata Fachrul ditemui di tengah massa aksi.

Fachrul mengatakan, aksi ini tidak menuntut kemenangan, baik dari Paslon 01 maupun 03. Dia memastikan, aksi ini memiliki tujuan yang lebih penting yaitu untuk masa depan Indonesia.

"Hasilnya enggak terlalu masalah. Kita bukan sekedar ngomong siapa yang menang, tapi kita ngomong masa depan Indonesia yang lebih baik," kata Fachrul.

Advertising
Advertising

Unjuk rasa pada Jumat siang ini diikuti sejumlah elemen masyarakat seperti Front Penegak Daulat Rakyat (FPDR), Forum Bersatu Relawan 01 (Forbes), Tri Pilar—yang terdiri dari tiga organisasi—FPI, Persatuan Alumni 212, GMPR, dan ada empat organisasi dari Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR).

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, dan eks Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Soenarko juga hadir dalam aksi ini.

Din Syamsudin menyebut, massa aksi mendesak hakim Mahkamah Konstitusi menegakkan kedaulatan rakyat. Ia menuding kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini sudah diruntuhkan oleh Presiden Joko Widodo. "Maka kami berjuang untuk menegakkan itu,” kata Din Syamsuddin.

Selain itu, ia menyoroti Pilpres 2024 yang merupakan puncak dari gunung es pelanggaran terhadap konstitusi. Ia menuduh Pilpres 2024 dipenuhi dengan kecurangan dan ketidakadilan. “Merupakan kejahatan konstitusional yang kalau tidak dihentikan,” ujar Din Syamsuddin.

Sementara itu, eks Danjen Kopassus Soenarko menyampaikan kehadirannya pada hari ini untuk menunjukkan kepada dunia bahwa seluruh rakyat Indonesia mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Kami tidak memihak tim nasional 01 dan 03, rakyat mencintai NKRI ini, mengikuti proses yang sedang berjalan di MK,” kata dia.

Soenarko ingin memberi dukungan moril kepada hakim-hakim MK agar bekerja secara jujur, profesional serta ingin menyampaikan kepada pemerintah bahwa rakyat tidak mau ditipu oleh penguasa. “Kita sudah rasakan selama era Jokowi ini begitu banyak kebohongan yang selalu ditutup tutupi,” kata dia.

Pilihan Editor: Banjir Amicus Curiae, Relawan Prabowo-Gibran Sebut MK Seperti Peradilan Jalanan

Berita terkait

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

10 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

16 jam lalu

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

16 jam lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

18 jam lalu

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

21 jam lalu

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.

Baca Selengkapnya

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

22 jam lalu

PSHK Ungkap 5 Masalah Prosedural Revisi UU MK, Salah Satunya Dibahas Secara Senyap

Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang Program Legislasi Nasional alias Prolegnas 2020-2024.

Baca Selengkapnya

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

1 hari lalu

Revisi UU MK Disebut untuk Bersihkan 3 Hakim yang Beri Dissenting Opinion di Sengketa Pilpres 2024

Salah satu substansi perubahan keempat UU MK yang disoroti oleh PSHK adalah Pasal 87. Mengatur perlunya persetujuan lembaga pengusul hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

1 hari lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Kaji Penghapusan Jumlah Kementerian hingga Pengangkatan Wamen

Dalam Revisi UU Kementerian Negara, tim ahli mengusulkan agar jumlah kementerian negara ditetapkan sesuai kebutuhan presiden.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

1 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

1 hari lalu

Mahfud Md Sebut RUU MK Mengganggu Independensi Hakim

Mantan Menko Polhukam, Mahfud Md, mengungkapkan bahwa revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi mengganggu independensi hakim.

Baca Selengkapnya