TEMPO.CO, Jakarta - Wacana pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memantik reaksi dari berbagai pihak, tak terkecuali dari internal PDIP. Sejumlah orang mengatakan perjumpaan kedua tokoh itu tinggal menunggu waktu, tetapi ada pula yang menyebutkan wacana persamuhan itu hanya pernyataan penarik perhatian.

Jokowi, yang secara formal masih merupakan kader PDIP, disebut-sebut pecah kongsi dengan partainya akibat perbedaan pilihan politik di Pilpres 2024. Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Adapun PDIP mengusung mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.

Sebelumnya Istana Kepresidenan menyampaikan sedang mencari waktu yang tepat untuk Jokowi bersilaturahmi ke Megawati. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Jokowi sangat terbuka untuk bersilaturahmi dengan siapa pun, apalagi dengan tokoh bangsa.

"Lagi pula ini masih bulan Syawal, bulan yang paling tepat untuk mempererat silaturahmi," kata Ari melalui pesan pendek pada Jumat, 12 April 2024.

Berikut reaksi dari internal PDIP mengenai wacana pertemuan antara Jokowi dan Megawati.

1. Anggota Fraksi PDIP DPR, Deddy Yevri Sitorus: Hanya Gimik Politik Murahan

Politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus menyebut rencana Presiden Jokowi bertemu Megawati Soekarnoputri hanyalah gimik politik di tengah suasana Idulfitri.

Menurut Deddy, Jokowi nyaris mustahil memiliki keberanian untuk bersilaturahmi dengan Ketua Umum PDIP itu setelah catatan abuse of power yang dilakukan oleh Jokowi.

“Saya kira itu hanya gimik politik murahan. Sama seperti statement Gibran yang ingin bersilaturahmi dengan Mas Ganjar (Pranowo). Menurut saya, konteksnya hanya gimik,” kata Anggota Fraksi PDIP DPR itu kepada Tempo, Sabtu, 13 April 2024.

Dia mengatakan gimik tersebut lahir dari perilaku narsistik yang berpikir bahwa semesta ini berpusat pada diri mereka. Padahal, kata dia, Idulfitri seharusnya ajang silaturahmi dan bukan momen politik.

“Isu ingin silaturahmi itu justru upaya memojokkan Bu Mega dan Ganjar Pranowo. Bukan sesuatu yang tulus,” tutur Deddy.

<!--more-->

Deddy menegaskan PDIP adalah partai yang sangat tidak bisa menerima pembegalan terhadap undang-undang dan Mahkamah Konstitusi, hingga cawe-cawe kekuasaan yang membuat Pemilu 2024 berlangsung tidak adil.

2. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Bertemu dengan Anak Ranting Dulu

Menanggapi wacana pertemuan antara Megawati dan Presiden Jokowi, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pemilihan waktunya lebih baik ditanyakan langsung kepada Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.

"Waktunya tanyakan saja Pak Ari Dwipayana," ujar Hasto di Jakarta pada Jumat, 12 April 2024..

Hasto juga menilai Idulfitri merupakan momentum untuk melakukan silaturahmi dan halalbihalal. Namun, kata dia, anak ranting partai berlambang kepala banteng itu meminta agar pertemuan itu ditunda terlebih dahulu.

"Biar bertemu dengan anak ranting dulu, karena mereka juga jadi benteng bagi Ibu Megawati Soekarnoputri. Bukan persoalan karena PDI Perjuangan, tetapi lebih karena bagaimana Pemilu 2024," ujar dia.

3. Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey: Politik Sangat Dinamis

Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey menanggapi wacana pertemuan Megawati dan Presiden Jokowi dalam suasana Idulfitri. Olly mengatakan silaturahmi merupakan budaya orang timur.

"Politik sangat dinamis," kata dia dalam pesan pendek kepada Tempo pada Jumat, 12 April 2024.

Jokowi dan Megawati, yang berbeda pilihan pada pemilu presiden atau Pilpres 2024, belum bertemu dalam momen Idulfitri 1445 Hijriah yang jatuh pada Rabu, 10 April 2024. Pada tahun lalu, Jokowi dan Megawati bertemu hampir satu pekan setelah Lebaran.

Presiden Jokowi menggelar open house untuk publik di Istana Negara pada 10 April lalu. Pada hari yang sama Megawati menerima sejumlah tamu terbatas di kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

EKA YUDHA SAPUTRA | DANIEL A. FAJRI | ANTARA

Pilihan editor: Golkar Sebut Kemenangan di Pilkada 2024 Jadi Modal untuk Pileg dan Pilpres 2029