Anggota Komisi I DPR Puji Pertemuan Prabowo dan Xi Jinping: Langkah yang Tepat

Rabu, 3 April 2024 09:39 WIB

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (kiri) dan Presiden China Xi Jinping (kanan) berjabat tangan saat keduanya bertemu di Beijing, China, Senin 1 April 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menyebut kehadiran Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menjawab undangan Presiden Cina Xi Jinping merupakan langkah yang tepat.

Dia menyebut, undangan dari Xi Jinping merupakan bentuk pengakuan Cina. Pengakuan ini dapat menjadi modal yang sangat baik bagi Indonesia di bawah pemerintahan baru.

"Sebagai negara sahabat dan negara yang juga ingin berperan aktif secara global untuk perdamaian dunia, maka menjawab undangan Cina dengan kehadiran adalah langkah yang tepat," ujar Meutya saat dihubungi Tempo pada Selasa, 2 April 2024.

Politikus Golkar itu juga menilai ucapan selamat yang disampaikan Xi Jinping kepada Prabowo sebagai presiden terpilih Indonesia merupakan tata krama diplomasi yang sangat tulus. Ucapan itu juga merupakan pengakuan dari Cina bahwa Indonesia adalah mitra strategis di kawasan.

Menurut dia, kunjungan Prabowo dapat dilihat dari konteks kawasan Indo-Pasifik. Kebangkitan Cina dan episentrum pertumbuhan global di kawasan menyebabkan Indo-Pasifik menjadi medan pertarungan kekuatan besar dunia, yaitu Cina dan Amerika Serikat.

Advertising
Advertising

"Melalui kunjungan tersebut Indonesia ingin menempatkan diri dan mengambil posisi dalam menghadapi realitas, dinamika, dan tantangan di Indo-Pasifik," ucap Meutya.

Kunjungan ini, kata Meutya, juga strategis sebagai upaya Indonesia untuk meredakan tensi ketegangan di wilayah Asia Timur, terutama kawasan-kawasan dengan potensi konflik seperti Laut Cina Selatan, Laut Cina Timur, Semenanjung Korea, dan Selat Taiwan.

Adapun dosen hubungan internasional Universitas Gadjah Mada (UGM) Dafri Agussalim, mengatakan, pertemuan itu tidak lazim jika dilakukan sebagai calon presiden terpilih. Dia menyebut, tidak ada presiden atau seorang pemimpin negara yang mengundang calon presiden terpilih negara lain yang belum dilantik secara resmi.

“Belum pernah terjadi. Ketika saya membaca berita bahwa Xi Jinping mengundang Prabowo sebagai presiden terpilih, itu memang sangat mengagetkan. Tidak lazim dalam tata krama hubungan antar negara,” ujar Dafri.

Dafri menilai lawatan Prabowo bertemu Xi Jinping mungkin berhubungan dengan rivalitas Beijing dengan Amerika Serikat. “Dalam kacamata saya, bisa saja ini bagian dari strategi Cina untuk ‘mendahului’ negara-negara lain, terutama rivalnya Amerika, untuk mengundang Prabowo,” ujarnya.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memenuhi undangan pertemuan dengan Presiden Cina Xi Jinping. Prabowo dan Xi bertemu di the Great Hall of the People in Beijing, Senin, 1 April 2024. Ini menjadi anjangsana Prabowo pertama sebagai Presiden terpilih.

Dalam keterangan tertulis, Prabowo menyampaikan terima kasih atas sambutan dan undangan untuknya. Eks Pangkostrad itu juga menyampaikan salam hangat dari Presiden Joko Widodo.

Sementara, Xi menyampaikan selamat kepada Prabowo atas kemenangan dia di Pilpres 2024. Pemipin Partai Komunis Cina itu mengingatkan bahwa selama 10 tahun kerja sama dengan Jokowi, kerja sama kedua negara maju dengan pesat.

Juru Bicara Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan, pada pertemuan itu, Prabowo hadir dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan dan bukan presiden terpilih. "Kapasitas Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan RI, dan beliau menyampaikan salam dan juga pesan dari Presiden RI Joko Widodo," ujar Dahnil saat dihubungi Tempo melalui pesan singkat pada Selasa, 2 April 2024.

NABILLA AZZAHRA | DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: Gerindra Minta Pertemuan Prabowo dan Presiden Cina Xi Jinping Tidak Dipolitisasi

Berita terkait

Baleg DPR Sepakati RUU Kementerian Negara: Jumlah Kementerian Fleksibel dan Penghapusan Posisi Wakil Menteri

56 menit lalu

Baleg DPR Sepakati RUU Kementerian Negara: Jumlah Kementerian Fleksibel dan Penghapusan Posisi Wakil Menteri

Beberapa poin RUU Kementerian Negara yang disetujui Baleg DPR. Selain jumlah kementerian jadi fleksibel, tak akan ada lagi jabatan wakil menteri.

Baca Selengkapnya

Kritik terhadap DPR yang Melakukan Revisi Undang-undang di Akhir Masa Jabatan

13 jam lalu

Kritik terhadap DPR yang Melakukan Revisi Undang-undang di Akhir Masa Jabatan

Langkah DPR merevisi sejumlah undang-undang menjelang akhir masa jabatan menuai kritik.

Baca Selengkapnya

Anggaran Program Lansia dan Disabilitas Era Jokowi Ditangguhkan untuk Beri Ruang Program Prabowo

13 jam lalu

Anggaran Program Lansia dan Disabilitas Era Jokowi Ditangguhkan untuk Beri Ruang Program Prabowo

Kedua program Jokowi itu adalah program permakanan untuk lansia dan penyandang disabilitas. Anggaran yang ditangguhkan Rp 1,2 triliun.

Baca Selengkapnya

Usai Bahas Kenaikan UKT dengan DPR, Kemendikbud Akan Evaluasi Permendikbud Soal SBOPT

13 jam lalu

Usai Bahas Kenaikan UKT dengan DPR, Kemendikbud Akan Evaluasi Permendikbud Soal SBOPT

Kemendikbud memberikan penjelasan mengenai kenaikan UKT yang didasarkan pada Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Beragam Penolakan terhadap Revisi Keempat UU MK

13 jam lalu

Beragam Penolakan terhadap Revisi Keempat UU MK

Revisi UU MK dinilai sebagai autocratic legalism, yaitu penggunaan instrumen hukum untuk kepentingan kekuasaan.

Baca Selengkapnya

Soeharto Lengser, Karier Militer Prabowo Amblas Kisah Cintanya Kandas

13 jam lalu

Soeharto Lengser, Karier Militer Prabowo Amblas Kisah Cintanya Kandas

Soeharto lengser pada 21 Mei 1998, karier militer Prabowo amblas, kisah cintanya dengan Titiek Soeharto pun ikut kandas.

Baca Selengkapnya

Nasib Prabowo Subianto Setelah Soeharto Lengser, Surat DKP Hentikan Karier Militernya

14 jam lalu

Nasib Prabowo Subianto Setelah Soeharto Lengser, Surat DKP Hentikan Karier Militernya

Soeharto lengser pada Kamis, 21 Mei 1998 berpengaruh besar terhadap karier militer menantunya dulu, Prabowo yang kini presiden terpilih Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Kala Nadiem Rapat di DPR dan Dikirimi Surat Terbuka dari BEM UNS terkait UKT Mahal

14 jam lalu

Kala Nadiem Rapat di DPR dan Dikirimi Surat Terbuka dari BEM UNS terkait UKT Mahal

Nadiem mengatakan, prinsip dasar UKT harus mengedepankan azas keadilan dan inklusifitas. Menurutnya, keadilan itu dihadirkan dalam UKT berjenjang.

Baca Selengkapnya

Wacana DPR Bahas Revisi UU TNI Menuai Sorotan, Bahas Perpanjangan Usia Pensiun?

16 jam lalu

Wacana DPR Bahas Revisi UU TNI Menuai Sorotan, Bahas Perpanjangan Usia Pensiun?

Rencana revisi UU TNI menuai sorotan publik, karena bukan semata masalah perpanjangan usia pensiun.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Pertanyakan Ketidakhadiran Pejabat Kemendikbud yang Sebut Pendidikan Tinggi Kebutuhan Tersier

17 jam lalu

Anggota DPR Pertanyakan Ketidakhadiran Pejabat Kemendikbud yang Sebut Pendidikan Tinggi Kebutuhan Tersier

Anggota Komisi X DPR menyoroti absennya pejabat Kemendikbud yang menyebut pendidikan tinggi merupakan tertiary education.

Baca Selengkapnya