TEMPO.CO, Jakarta -Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas, hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.

"Jadi, kami secara resmi sudah memasukkan surat untuk minta Mahkamah Konstitusi memanggil, lalu mendengarkan keterangan dari empat menteri ini," kata Ketua Tim Hukum Amin Ari Yusuf Amir saat ditemui usai sidang sengketa Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Kamis, 28 Maret 2024.

Ari lantas menjelaskan mengapa tim hukum Anies dan Muhaimin ingin MK memanggil Sri Mulyani, Risma, Zulhas, dan Airlangga. Menurut Ari, keempatnya mengetahui hal-hal mengenai bantuan sosial atau bansos yang ingin diuraikan tim Amin dalam permohonan.

"Misalnya, Menteri Keuangan. Kami ingin menanyakan melalui Mahkamah Konstitusi tentang anggaran bansos," ujar Ari.

Dia ingin mempertanyakan mengapa anggaran bansos bisa melonjak pada 2024. Lalu, dari mana anggaran tersebut berasal dan apakah sudah disiapkan oleh pemerintah.

"Karena tidak ada kejadian yang penting di 2024. Kalau dulu di 2020 ada Covid, 2024 ini tidak ada apa-apa, tapi naiknya luar biasa triliunan," klaim Ari.

Sedangkan mengenai Menteri Sosial, kata dia, terkait dengan perencanaan maupun penyaluran bansos. Ari menggarisbawahi apakah bansos sudah disalurkan secara tepat guna.

"Kami setuju bahwa bansos itu penting, tapi kami tidak setuju bansos itu dipolitisasi. Sehingga orang yang menerima tidak berhak menerimanya, hanya untuk mengarahkan suara ke paslon nomor 02," tuding Ari Yusuf.

Ketiga, Menteri Perdagangan. Ari mengungkapkan banyak laporan terhadap Zulkifli Hasan pada musim Pemilu ini.

"Banyak laporan kami terhadap Menteri Perdagangan yang menggunakan fasilitas negara, terang-terangan mengatakan 'ini bantuan dari Jokowi', 'terima kasih Jokowi, kita harus dukung 02', segala macam," beber Ari.

Dia mengungkapkan, pihaknya juga sudah melaporkan tindakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut ke Bawaslu. Terakhir, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Ari tak menjelaskan lebih detail soal ini, tapi dia menyebut alasannya sama dengan alasan untuk Zulhas.

Ari menegaskan, kehadiran empat menteri Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu penting. Dia meyakini, kesaksian mereka dapat mengungkapkan tabir-tabir.

"Kalau ditanya kenapa tidak kami yang menghadirkan? Kami tidak punya kemampuan menghadirkan, kecuali kalau jadi presiden," kelakar Ari.

Adapun sidang kali ini adalah yang kedua dengan agenda mendengar jawaban dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai termohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai pemberi keterangan, dan Tim Pembela Prabowo-Gibran sebagai pihak terkait. Adapun sidang berikutnya akan dilaksanakan pada Senin, 1 April 2024.

Pilihan Editor: Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres