TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto irit bicara soal usul dia mengisi posisi menteri utama dalam Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Saya belum dengar,” kata dia, yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, ditemui usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 25 Maret 2024.

Wacana pembentukan pos menteri utama dalam Kabinet Prabowo disebut muncul dari Airlangga. Mengutip sumber petinggi Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Majalah Tempo dalam laporan Senin, 25 Maret 2024, menyebut Airlangga mendorong dibuatnya jabatan baru itu.

Jabatan menteri utama mirip dengan perdana menteri dan membawahkan kementerian koordinator. Menjelang pilpres 2014, Prabowo pernah menawarkan jabatan ini kepada Aburizal Bakrie – saat itu Ketua Umum Golkar, jika bergabung dengan koalisinya.

Sebelumnya, Airlangga menyinggung peran besar Golkar dalam memenangkan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Dia menyampaikannya dalam acara syukuran keberhasilan Partai Golkar di Kabupaten Badung, Bali, Jumat, 15 Maret 2024.

Mengutip data Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Airlangga mengatakan sekitar 75 hingga 80 persen kader dan simpatisan partai berlambang pohon beringin memilih pasangan Prabowo-Gibran. Pasangan capres nomor urut 2 itu pun bisa meraih suara 58 persen dan menang sekali putaran pilpres.

Atas peran itu, Airlangga kemudian berhitung bahwa semestinya dalam kepemimpinan Prabowo mendatang, Partai Golkar mendapat porsi lebih besar dalam kabinet. Sebab, Golkar menang di 15 provinsi dan berkontribusi sebesar 25 persen dari kemenangan Prabowo.

"Jadi, kalau 25 persen, kalau bagi-bagi, ya banyak-banyak sedikit bolehlah. Kita sebut lima (posisi menteri) itu minimal, tetapi kalau dihitung proporsi 25 persen, room (ruang) masih banyak," kata Airlangga di Bali.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan permintaan Airlangga mungkin saja diwujudkan. Bahkan, kata Dasco, tak hanya 5 kursi menteri, jika kinerja partai Golkar memang maksimal untuk memenangkan Prabowo-Gibran, Golkar bisa mendapat lebih dari yang diminta.

"Kalau ada minta jatah menteri berapa pun, itu kita lihat dari kinerja dan dukungan pada waktu Pilpres," kata Dasco dalam keterangannya kepada Tempo pada Ahad, 17 Maret 2024.

Meski begitu, Dasco memastikan, persoalan komposisi kabinet ini merupakan hak prerogatif dari presiden terpilih. Dia menyebut, Prabowo-Gibran jika resmi diumumkan sebagai pemenang Pilpres 2024, akan berkomunikasi dengan partai-partai pendukung.

Pilihan Editor: Airlangga Golkar Sambut Baik jika NasDem dan PPP Masuk Pemerintahan Prabowo