PSI Tak Lolos ke Senayan, Begini Respons Kaesang, Gibran hingga Grace Natalie

Jumat, 22 Maret 2024 10:09 WIB

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (tengah) bersama Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, dan Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, beserta jajarannya dalam konferensi pers di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Defara

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menjadi salah satu partai politik yang tak lolos ke Senayan, sebutan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, lantaran terganjal aturan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.

Hal ini diketahui dari hasil rekapitulasi penghitungan suara nasional untuk pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan dewan perwakilan daerah oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI pada Rabu Malam, 20 Maret 2024.

PSI hanya mendapatkan suara sebesar 2,81 persen. Sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) menyebutkan partai politik yang bisa melenggang ke DPR minimal mencapai ambang batas parlemen 4 persen.

Merespons tidak lolosnya PSI ke Senayan, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka buka suara.

Kaesang: Tak masalah

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mengaku tak masalah partainya tak bisa mendapatkan kursi DPR. Meski begitu, putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu berterima kasih kepada masyarakat yang sudah memilih PSI.

Advertising
Advertising

“Karena bagaimanapun kan masih ada kursi di beberapa provinsi dan kabupaten kota (DPRD) yang meningkat cukup pesat, mungkin sekitar 200-an persen,” ujar Kaesang dalam konferensi pers di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis kemarin, 21 Maret 2024.

Kaesang pun menyebut partainya akan melakukan evaluasi internal. “Supaya kami bisa menjadi partai yang jago, lebih baik, supaya nanti di 2029 kita juga bisa lebih baik dari hari ini,” tuturnya.

Grace Natalie bandingkan dengan PPP

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie juga merespons soal partainya tidak lolos ke Senayan. Dia membandingkannya dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Kita lihat PPP dari saya masih SD saja PPP sudah ada. Itu saja enggak lolos," kata Grace usai konferensi pers di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024.

Menurut Grace, partai yang telah didirikan sejak lama seperti PPP saja tidak lolos, apalagi partai-partai baru seperti PSI. Hal ini, kata Grace, semakin dipersulit dengan peraturan pemilu yang selalu berubah.

"Apalagi buat partai-partai baru di tengah peraturan yang selalu berubah, setiap Pemilu selalu ganti peraturan, ya kan?" tutur dia.

Grace juga menyinggung persyaratan menjadi peserta pemilu yang menurut dia menjadi persyaratan yang paling sulit di dunia. "Memang enggak mudah sih," kata Grace.

Dia juga menyoroti ambang batas parlemen yang dinilai merugikan masyarakat. Menurut dia, ambang batas ini justru meningkatkan potensi terbuangnya suara sah.

"Sebelumnya kan 9,79 persen (suara sah) itu kan juga cukup banyak, sangat signifikan. Kalau banyak suara sah terbuang kan sebenarnya sayang, karena itu kan suaranya masyarakat," ucap dia.

Selanjutnya: Tanggapan Gibran

Berita terkait

DKPP akan Bangun Kantor Perwakilan di Daerah, Apa Alasannya?

4 menit lalu

DKPP akan Bangun Kantor Perwakilan di Daerah, Apa Alasannya?

DKPP akan membangun kantor perwakilan di Papua, Kalimantan Tengah, Sumatera, dan Jawa.

Baca Selengkapnya

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

5 jam lalu

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

KPU menjelaskan mengenai ketentuan anggota dewan yang ingin ikut pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Sejumlah Politikus PSI dan Golkar Hadir di Deklarasi Koalisi Sama-sama Pilkada Depok

8 jam lalu

Sejumlah Politikus PSI dan Golkar Hadir di Deklarasi Koalisi Sama-sama Pilkada Depok

Enam parpol membentuk koalisi Sama-sama di Pilkada Depok 2024 untuk menggusur dominasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Baca Selengkapnya

Hakim MK Soroti Sirekap Menjelang Pilkada, Perludem: Kalau Tak Disiapkan, Masalah di Pemilu Bisa Terulang

8 jam lalu

Hakim MK Soroti Sirekap Menjelang Pilkada, Perludem: Kalau Tak Disiapkan, Masalah di Pemilu Bisa Terulang

Perludem menanggapi soal hakim MK Arief Hidayat yang mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap menjelang pilkada serentak 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

9 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Rencana Kabinet Prabowo, Diskusi Koalisi hingga Timbal Balik Mendapat Dukungan Diberi Jabatan

9 jam lalu

Rencana Kabinet Prabowo, Diskusi Koalisi hingga Timbal Balik Mendapat Dukungan Diberi Jabatan

Partai politik di koalisi berebut pengaruh untuk bisa menempatkan kadernya di kabinet Prabowo

Baca Selengkapnya

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

12 jam lalu

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

Hakim MK Arief Hidayat mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap di pilkada 2024. Arief mencontohkan Sirekap juga sempat menjadi polemik dalam sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ini Tujuannya

15 jam lalu

Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ini Tujuannya

Yustinus Prastowo mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memerintahkan Sri Mulyani berkomunikasi dengan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Dua Pernyataan Jokowi soal Pilkada: Tak Ajukan Percepatan serta Peluang Kaesang di Bekasi

15 jam lalu

Dua Pernyataan Jokowi soal Pilkada: Tak Ajukan Percepatan serta Peluang Kaesang di Bekasi

Apa kata Presiden Jokowi soal kepastian jadwal Pilkada hingga peluang orang-orang terdekat dalam pemilihan kepala daerah?

Baca Selengkapnya

Ketua MK Kritik Dokumen KPU Kurang Rapi di Sidang Sengketa Pileg 2024

1 hari lalu

Ketua MK Kritik Dokumen KPU Kurang Rapi di Sidang Sengketa Pileg 2024

Ketua MK itu berujar para kuasa hukum KPU juga harus memperhatikan aspek estetika dokumen, selain soal substansi.

Baca Selengkapnya