Cianjur Gabung Kawasan Aglomerasi Jakarta dalam RUU DKJ, ini Profilnya

Kamis, 21 Maret 2024 10:05 WIB

Kepadatan kendaraan saat diberlakukan sistem satu arah menuju jalur wisata Puncak, Gadog, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 25 Desember 2023. Menurut Satlantas Polres Bogor sebanyak 5.819 kendaraan yang masuk Puncak kawasan puncak pada libur Natal 2023, jumlah tersebut dihitung dari pukul 05.02 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB, dengan jumlah 3.138 kendaraan roda dua, 2.509 roda empat dan bus truk 172 kendaraan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) akan membahas aglomerasi Jakarta dengan wilayah sekitarnya setelah Jakarta tak lagi menjadi Ibu Kota.

RUU DKJ mengusulkan pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi untuk menyelaraskan pembangunan Jakarta dengan daerah sekitarnya, seperti Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur).

Tito menyatakan, penting untuk menyebut istilah yang tepat karena banyak pihak telah mengajukan berbagai istilah, seperti metropolitan Jakarta, Jabodetabek, megapolitan, atau aglomerasi. Beberapa pihak lain menentang penggunaan istilah megapolitan atau metropolitan karena menganggap akan berdampak pada banyak undang-undang daerah.

“Nanti akan mengubah UU banyak sekali. UU Jabar, UU Banten, UU Depok, UU Bekasi, banyak sekali,” kata Tito, pada 13 Maret 2024.

Profil Cianjur

Advertising
Advertising

Cianjur merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di Jawa Barat. Wilayah ini dipimpin oleh Bupati Herman Suherman yang didampingi Wakil Bupati TB Mulyana Syahrudin pada periode 2021-2026, seperti tertulis dalam laman resmi hermansuherman.com.

Mengacu binus.ac.id, Cianjur pertama kali didirikan oleh Raden Aria Wiratma yang merupakan putra R.A. Wangsa Goparana Dalem Sagara Herang pada 12 Juli 1677. Lalu, pada pertengahan abad ke-17 terjadi perpindahan rakyat dari Talaga ke Sagara Herang yang dipimpin Aria wangsa Goparana. Ia mendirikan Nagari Sagara Herang dan menyebarkan agama Islam ke daerah sekitarnya. Lalu, pada masa Raden Kusumah Diningrat, wilayah ini menjadi Kota Keresidenan Priangan yang terus mengalami perluasan wilayah.

Saat ini, Cianjur berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta di sebelah utara. Sementara itu, Cianjur berbatasan dengan Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung barat, dan Kabupaten garut di timur.

Cianjur juga berbatasan arah selatan dengan Samudera Hindia dan berbatasan arah barat dengan Kabupaten Sukabumi. Sebagian besar Wilayah Cianjur adalah pegunungan dengan luas sekitar 3.501,48 kilometer persegi, kecuali di sebagian pantai selatan berupa dataran rendah yang sempit.

Secara geografis, kabupaten Cianjur dibedakan dalam tiga wilayah pembangunan, yaitu bagian utara meliputi 16 Kecamatan, wilayah tengah meliputi 9 Kecamatan, dan kawasan selatan meliputi 7 Kecamatan. Pada kawasan utara dan tengah, Cianjur didominasi kebun teh dan persawahan yang merupakan peninggalan sistem tanam paksa. Sementara itu, bagian Selatan di Cianjur banyak dijadikan objek wisata pantai.

Menurut cianjurkab.go.id, saat ini, Cianjur memiliki visi berupa “Cianjur Mandiri, Maju, Religius, dan Berakhlak Mulia.” Dari visi tersebut, terdapat misi pembangunan jangka menengah Cianjur pada 2021-2026, yaitu:

  1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehat, cerdas, produktif, bertakwa, dan berakhlak mulia menyambut era society 5.0.

  2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan, berbasis potensi lokal mandiri, dan berdaya saing tinggi sesuai tuntutan industri 4.0.

  3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan serta mendukung peningkatan dan pemerataan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

  4. Peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam untuk keseimbangan dan kelangsungan lingkungan hidup.

  5. Pemanfaatan reformasi dan transformasi birokrasi pemerintahan untuk menjamin sistem publik yang semakin baik dan adaptif menuju era governance 3.0.

RACHEL FARAHDIBA R | ADINDA JASMINE PRASETYO

Pilihan Editor: RUU DKJ Sebut Dewan Aglomerasi Jakarta dan Sekitarnya Dipimpin Wakil Presiden, Zainal Arifin Mochtar: Sarat Konflik Kepentingan

Berita terkait

Cukup Bawa Koper, Seperti Apa Hunian untuk ASN di Ibu Kota Nusantara?

57 menit lalu

Cukup Bawa Koper, Seperti Apa Hunian untuk ASN di Ibu Kota Nusantara?

Hunian ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN) dilengkapi dengan berbagai macam perabotan dan menggunakan sistem smart home.

Baca Selengkapnya

36 Rumah Dinas Menteri di IKN: Material Lokal, Pakai Sistem Smart Home

4 jam lalu

36 Rumah Dinas Menteri di IKN: Material Lokal, Pakai Sistem Smart Home

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) di Ibu Kota Nusantara atau IKN sudah mencapai 87 persen

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

5 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

7 jam lalu

Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating

Baca Selengkapnya

Bertemu Pemerintah Belanda, AMAN Kaltim Minta Pastikan Komitmen Lindungi Masyarakat Adat sebelum Investasi di IKN

9 jam lalu

Bertemu Pemerintah Belanda, AMAN Kaltim Minta Pastikan Komitmen Lindungi Masyarakat Adat sebelum Investasi di IKN

AMAN Kaltim meminta pemerintah Belanda memastikan komitmen pemerintah Indonesia melindungi masyarakat adat sebelum berinvestasi di proyek IKN Nusantara.

Baca Selengkapnya

OIKN Sebut Akan Sosialisasi Ulang ke Warga Sepaku Sekaligus Pengecekan Sertifikat tanah

9 jam lalu

OIKN Sebut Akan Sosialisasi Ulang ke Warga Sepaku Sekaligus Pengecekan Sertifikat tanah

OIKN akan melakukan sosialisasi ulang kepada masyarakat Sepaku sekaligus mengecek sertifikat tanah.

Baca Selengkapnya

Pemerintah akan Tenderkan Operator Jalan Tol IKN

13 jam lalu

Pemerintah akan Tenderkan Operator Jalan Tol IKN

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pengelola operator Jalan Tol IKN akan ditentukan melalui tender.

Baca Selengkapnya

Austria Tertarik Berkontribusi di IKN

21 jam lalu

Austria Tertarik Berkontribusi di IKN

Dubes Austria untuk Indonesia menyatakan ada banyak ketertarikan dari negaranya untuk berkontribusi di IKN.

Baca Selengkapnya

BIN Ungkap Kemungkinan Sistem Keamanan IKN Pakai Kecerdasan Buatan

22 jam lalu

BIN Ungkap Kemungkinan Sistem Keamanan IKN Pakai Kecerdasan Buatan

BIN menyatakan siap membantu Otorita IKN untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan di IKN Nusantara.

Baca Selengkapnya

Menteri PUPR Bantah Rencana Uji Coba Kereta Otonom Tanpa Rel di IKN: Belum Ada Desain Finalnya

23 jam lalu

Menteri PUPR Bantah Rencana Uji Coba Kereta Otonom Tanpa Rel di IKN: Belum Ada Desain Finalnya

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membantah rencana Otorita IKN melakukan uji coba kereta otonom pada Juli mendatang. Prasarana belum siap.

Baca Selengkapnya