TEMPO.CO, Jakarta - Politikus senior Partai Golkar, Jusuf Kalla menolak Musyawarah Nasional atau munas dipercepat. Munas, kata JK, harus dilakukan sesuai keputusan rapim pengurus DPD Partai Golkar di Bali yakni Desember 2024.

"Iya, kan tidak boleh. Kalau dipercepat kan Munaslub (Munas Luar Biasa) namanya," ujar Jusuf Kalla di kediamannya Jalan Brawijaya 27, Rabu 20 Maret 2024.

Laporan Koran Tempo edisi Selasa, 12 Maret 2024, mewartakan rencana Munaslub Golkar bakal dilaksanakan sebelum Presiden Joko Widodo tak lagi menjabat pada 20 Oktober. Munaslub merupakan istilah untuk Munas Golkar jika ada kondisi tertentu di luar jadwal yang ditentukan.

Isu Munaslub itu sudah menggelinding pada pertengahan tahun lalu, tapi kandas karena pengurus Golkar di daerah menentangnya. Mereka memilih berkonsentrasi pada pemenangan Pemilu 2024.

Di tengah isu Munaslub itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memberi sinyal akan maju sebagai ketua umum. Ia pun memastikan tetap menjadi kader partai beringin dan tidak pernah berpindah partai sejak bergabung pada 2009. "Saya tidak lagi struktural. Tapi kan saya enggak pernah pindah partai," kata Bahlil pada 25 Juli 2023.

Jusuf Kalla mengatakan, dalam Munas nanti calon Ketua Umum Partai Golkar tidak boleh berasal dari orang luar. Calon harus merupakan kader Golkar dan sudah berkiprah minimal 5 tahun.

"Itu saja syaratnya. Caranya gampang," kata dia.

Ketika ditanya Jokowi ingin masuk Golkar, Jusuf Kalla mengatakan, pihak lain juga sudah banyak menolak itu. Sebab, Jokowi bukan kader Golkar. "Tak memenuhi syarat," kata JK.

Jusuf Kalla juga tak mau berandai-andai perihal isu Jokowi berafiliasi dengan Bahlil untuk bisa merebut Golkar. "Tanyakan ke Jokowi langsung," kata Jusuf Kalla. Ia tidak terima bila Munaslub dipercepat. Sebab, Munaslub sudah diputuskan dalam rapim seluruh pengurus DPD Golkar di Bali, 2023 lalu.

Pilihan Editor: Sudirman Said Sebut Bahas Hak Angket saat Bertemu JK dan Hasto PDIP di UI

DANIEL A. FAJRI