KPU Digoyang Demo Terus Menerus Pasca Pemilu 2024, Ini Tuntutan Mereka

Selasa, 19 Maret 2024 16:45 WIB

Masyarakat dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa menolak kecurangan Pemilu di depan Gedung KPU RI, Jakarta Pusat pada Senin, 18 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam kurun waktu sebulan terakhir sejak Pemilu 2024, Rabu 14 Februari lalu, sejumlah pihak telah melakukan ragam demonstrasi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Komisioner KPU RI, August Mellaz menilai unjuk rasa menjelang penetapan hasil pemilu adalah hal biasa.

“Kalau unjuk rasa ya unjuk rasa, biasa itu. Tapi ini bagian dari fakta yang memang dalam perjalanan sepanjang pemilu itu ada,” kata Mellaz di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024.

Lantas demonstrasi apa sajakah yang pernah terjadi di depan Gedung KPU selama sebulan terakhir?

1. Aksi Senin, 18 Maret 2024

Aksi terbaru adalah unjuk rasa yang digelar kemarin, Senin, 18 Maret 2023. Demonstrasi ini merupakan bagian dari aksi yang direncanakan digelar tiga hari dari Senin sampai Rabu, 20 Maret 2024. Berdasarkan pantauan Tempo, massa aksi sudah memadati KPU sejak Pukul 14.30 WIB.

Advertising
Advertising

Mereka membawa spanduk besar yang dibentangkan di atas mobil pikap. Spanduk itu berisi tuntutan agar Presiden Joko Widodo alias Jokowi dilengserkan dan Ketua KPU serta Bawaslu dipecat. “Tumbangkan dan Adili Jokowi. Pecat Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu RI,” bunyi spanduk yang dibentangkan.

Namun, massa aksi tak bisa mendekati KPU karena terhalang beton-beton penghalang yang diletakkan di dekat KPU. Aparat kepolisian juga tampak berjaga di sekitar KPU. Sejumlah peserta aksi membakar ban. Hingga Pukul 19.30, massa aksi masih memadati sekitar Kantor KPU.

Adapun aksi ini dipimpin salah satunya orang Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayor Jenderal (Purn) Soenarko. Dia mengatakan tuntutan utama dari aksi ini adalah menolak hasil Pemilu yang akan diumumkan oleh KPU.

2. Aksi Jumat, 1 Maret 2024

Aksi sebelumnya juga terjadi di depan Gedung KPU pada Jumat sore, 1 Maret 2024. Demonstrasi tersebut terjadi bertepatan dengan KPU menggelar rapat pleno rekapitulasi suara nasional dan luar negeri Pemilu 2024.

Dua kelompok massa berorasi sejak pukul 15.00 WIB. Salah satu kelompok menamakan diri Koalisi Rakyat Menggunggat. Kelompok ini menolak hasil Pemilu 2024 karena menuding diwarnai kecurangan. “Hentikan pemilu curang. Pecat semua komisioner KPU,” tulis salah satu spanduk yang dibentangkan demonstran.

Unjuk rasa awalnya berjalan kondusif. Namun tiba-tiba memanas memasuki malam. Pada pukul 17.50 WIB, massa mulai bergesekan dengan aparat kepolisian yang meminta mereka membubarkan diri. Massa mulai membakar ban. Massa menolak bubar. Adu mulut dan saling dorong terjadi di luar pagar Kantor KPU.

Satu dua lemparan botol terlihat. Di seberang jalan mobil komando demonstrasi berupaya menenangkan massa. Sekitar lima belas menit gesekan. Massa akhirnya membubarkan diri.

3. Aksi Jumat, 23 Februari 2024

Sepekan sebelum aksi 1 Maret, ratusan massa gabungan dari aliansi mahasiswa Jabodetabek, Pemuda Indonesia Center (PIC) dan Blok Pelajar Politik Merdeka lebih dulu menggelar aksi di depan Kantor KPU RI, pada Jumat, 23 Februari 2024. Massa turun ke jalan untuk mendukung KPU RI dan Bawaslu agar bisa menyelesaikan tugasnya dalam merekapitulasi suara Pemilu 2024.

“Kami dari aliansi pelajar dan mahasiswa se-Jabodetabek ingin menyemangati KPU untuk selalu optimal dan menyelesaikan pemilu ini secara profesional,” kata Ketua Blok Pelajar Politik Merdeka, Abdul Fakih, dilansir dari Antara.

Para pelajar berharap, agar KPU dapat bekerja lebih semangat lagi dalam menjalankan tugasnya. Mereka tetap mendukung suksesnya Pemilu 2024. Kendati demikian, mereka sempat mendapatkan intimidasi dari massa lainnya. Mereka dilempari dengan botol dan diprovokasi.

4. Aksi Rabu, 21 Februari 2024

Aksi pasca pemilu di depan Kantor KPU RI juga dilakukan Organisasi Poros Buruh Nasional pada Rabu, 21 Februari 2024. Mereka memprotes Pemilu 2024 yang disebut terjadi banyak dugaan kecurangan. Pelanggaran itu diduga terjadi sebelum dan sesudah pemilu.

“Banyak kecurangan dari sebelum pemilihan sampai penyelenggaraan, hingga sampai akhir pemilu terjadi banyak kecurangan secara terstruktur,” kata Ketua Poros Buruh Jakarta Timur Endang Hidayat.

5. Aksi Jumat, 16 Februari 2024

Demo di depan Kantor KPU RI juga terjadi dua hari setelah pencoblosan, yakni pada Jumat, 16 Februari. Demonstran adalah ratusan massa yang menamakan diri Kelompok Masyarakat Sipil Peduli Demokrasi dan Pemilu. Aksi dipicu oleh pelaksanaan Pemilu 2024 yang mereka anggap sarat dengan kecurangan.

“Masyarakat bangkit melawan KPU, masyarakat bangkit melawan demokrasi yang rusak dibuat rezim Jokowi. Jadi ini hanya pemanasan,” kata Ketua Umum Relawan Anies Presiden Indonesia, Fritz Alor Boy di depan Gedung KPU.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | IKHSAN RELIUBUN | YOHANES MAHARSO | EKA YUDHA SAPUTRA | ANTARA

Pilihan Editor: Eks Danjen Kopassus Soenarko Turun ke Jalan Protes Kecurangan Pemilu 2024: Sampai Pemilu Netral Tanpa Jokowi

Berita terkait

DKPP akan Bangun Kantor Perwakilan di Daerah, Apa Alasannya?

1 jam lalu

DKPP akan Bangun Kantor Perwakilan di Daerah, Apa Alasannya?

DKPP akan membangun kantor perwakilan di Papua, Kalimantan Tengah, Sumatera, dan Jawa.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

2 jam lalu

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Sebut Pernyataan Oposisi Ganjar Berpotensi Jadi Arah PDIP, Ini Alasannya

3 jam lalu

Peneliti BRIN Sebut Pernyataan Oposisi Ganjar Berpotensi Jadi Arah PDIP, Ini Alasannya

Deklarasi Ganjar menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo bisa jadi merupakan penegasan arah politik PDIP.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

4 jam lalu

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

7 jam lalu

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

KPU menjelaskan mengenai ketentuan anggota dewan yang ingin ikut pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

8 jam lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

8 jam lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

9 jam lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Soroti Sirekap Menjelang Pilkada, Perludem: Kalau Tak Disiapkan, Masalah di Pemilu Bisa Terulang

10 jam lalu

Hakim MK Soroti Sirekap Menjelang Pilkada, Perludem: Kalau Tak Disiapkan, Masalah di Pemilu Bisa Terulang

Perludem menanggapi soal hakim MK Arief Hidayat yang mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap menjelang pilkada serentak 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

10 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya