TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus atau Danjen Kopassus Soenarko mendapat sorotan hari-hari ini. Sebab, purnawirawan Mayor Jenderal itu menjadi salah satu pemimpin unjuk rasa di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Senin, 18 Maret 2024. Demo ini bagian dari protes terhadap penyelenggara Pemilu terkait dugaan adanya kecurangan.
Berikut fakta-fakta Soenarko pimpin demonstrasi di depan Gedung KPU RI.
Baca Juga:
1. Alasan Soenarko turun jalan
Rencana turun jalan itu disampaikan Soenarko sehari sebelumnya, Ahad 17 Maret 2024. Pihaknya mengatakan akan berunjuk rasa memprotes dugaan kecurangan Pemilu 2024. Aksi ini dilakukan di depan gedung KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.
“Insya Allah saya akan ikut turun dengan rakyat. Sesuai dengan kondisi yang ada. Rakyat dan termasuk saya di dalamnya merasa ditipu oleh pemerintah dalam pemilu ini,” kata Soenarko, saat dihubungi melalui sambungan telepon, pada Ahad, 17 Maret 2024.
Soenarko menjelaskan, aksi itu akan menghadirkan ribuan massa. Dia tidak merincikan angka yang tepat soal jumlah massa akan berdemo di depan gedung KPU. Aksi memprotes kecurangan pemilu tersebut akan berjalan pada Senin, 18 Maret 2024, pukul 14.00 WIB.’
2. Soenarko sebut kepala negara kendalikan KPU
Soenarko mengatakan, salah satu kecurangan Pemilu 2024 terjadi di KPU. Menurut dia, KPU dikendalikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. “KPU itu kembali ke Jokowi juga, kan. KPU itu operator,” tutur dia.
Selain itu, menurut Soenarko terjadi perbedaan angka penghitungan suara sementara pada Sirekap. Alat bantu penghitungan suara ini telah menampilkan jumlah suara sementara tiga pasangan capres-cawapres dengan jumlah yang berbeda signifikan.
“Alat servernya (Sirekap) itu kan enggak karu-karuan menunjukkan angka. Bahkan katanya ini sudah dirancang,” kata dia.
Dia mengatakan, kecurangan lainnya diterangkan dalam film Dirty Vote. “Ya, seperti itu kecurangan di buat dan tidak ada keterbukaan,” tutur dia. Menurut dia, kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan umum terjadi sangat kasat mata.
3. Soenarko tuding pemerintah acak-acak konstitusi
Soenarko juga menuding pemerintah terlibat mengacak-acak konstitusi. Dia mengatakan konstitusi yang diubah itu untuk kepentingan capres-cawapres nomor urut 02 pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. KPU, kata dia, telah menunjukkan keberpihakan terhadap kemenangan Prabowo-Gibran.
“Gibran adalah putra sulung Jokowi. Karena kelihatan sekali KPU melakukan kecurangan untuk menguntungkan 02. Kita semua tahu 02 itu siapa,” tutur dia.
4. Soenarko sebut Jokowi cawe-cawe hingga gelontorkan bansos
Soenarko mengatakan, dalam kecurangan pemilu ada keterlibatan Presiden Jokowi yang cawe-cawe mendukung pasangan 02. Patgulipat Jokowi ini, kata dia, menggunakan fasilitas negara. Terutama kepala desa. Juga ada keterlibatan anggota kepolisian maupun Tentara Nasional Indonesia.
Selain itu, Jokowi juga disebut menggunakan anggaran negara untuk bantuan sosial (bansos). Dia mengatakan anggaran bansos bahkan meningkat dari tahun sebelumnya. “Bansos meningkat berapa kali lipat? Semua untuk menguntungkan pasangan 02,” tutur dia.
Soenarko menjelaskan bahwa itu dipakai untuk menggaet pemilih. Dengan bansos itu orang bisa dipengaruhi untuk memilih pasangan tertentu. “Sudah jelas untuk membeli (suara rakyat), untuk menipu,” kata dia.
5. Soenarko pertanyaan grafik hitung suara dinonaktif
Soenarko juga mempertanyakan grafik penghitungan suara yang dinonaktifkan KPU. Tidak ditampilkannya hasil penghitungan sementara di Sirekap, dia berujar, akan menimbulkan kecurigaan. Dia mengatakan, bahwa informasi yang beredar server aplikasi itu berada di sejumlah negara, seperti Singapura, Cina. Dan Amerika.
Dengan berbagai dugaan kecurangan itu, Soenarko menjelaskan KPU akan diadili oleh rakyat. Dia mengkritik Jokowi karena proses pencalonan Gibran yang dianggap bermasalah. Menurut dia, hal itu tidak boleh dibiarkan. Karena akan berdampak terhadap generasi mendatang. “KPU sebagai operator. Jokowi aktornya,” ujar Soenarko.
Selanjutnya: Unjuk rasa terus dilakukan sampai ada pemilu ulang yang netral tanpa cawe-cawe Jokowi
