TEMPO.CO, Jakarta - Narasi Partai Golkar minimal mendapat jatah 5 menteri di Kabinet Prabowo Subianto memantik perhatian publik dan kalangan internal partai berlambang pohon beringin itu sendiri.

Melansir dari Tempo, Ketua DPP Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan, permintaan minimal lima menteri dari partainya itu sekadar usulan. Keputusan mengenai jatah kursi menteri nantinya tetap di tangan presiden.

"Soal jabatan menteri itu hak prerogatif presiden. Golkar hanya mengusulkan," kata Nusron, Senin, 18 Maret 2024.

Nusron mengatakan, Golkar tidak bermaksud mendikte presiden. Golkar juga belum mengusulkan di kementerian mana saja kader golkar bakal mengisi jabatan menteri.

"Kami tidak berhak untuk mendikte presiden, meski kami anggota koalisi," kata Nusron.

Airlangga: Masih dalam pembahasan

Pada Senin kemarin, 18 Maret 2024, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan belum mendiskusikan jatah lima menteri dengan Prabowo.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menyebut masih menunggu pengumuman resmi soal hasil pemilihan umum atau Pemilu 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Airlangga mengatakan Golkar juga belum meminta posisi mana saja yang akan diisi dalam kabinet Prabowo.

“Itu masih dalam pembahasan,” kata dia ditemui usai rapat kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 18 Maret 2024.

Namun sebelumnya, Airlangga sempat menyebut peran besar partai yang dipimpinnya dalam memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024.

Airlangga menyebut dari data Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar, sekitar 75 hingga 80 persen kader dan simpatisan partai berlambang pohon beringin memilih pasangan Prabowo-Gibran sehingga bisa meraih suara 58 persen dan menang sekali putaran pilpres.

"Ini tertinggi sepanjang sejarah. Jadi, sejarah yang lalu presiden yang didukung bukan dari Golkar hanya didukung 53 persen, sekarang 75 sampai 80 persen. Artinya benar Partai Golkar betul-betul di depan untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran," kata Airlangga saat menggelar syukuran keberhasilan Partai Golkar di Kabupaten Badung, Bali, Jumat, 15 Maret 2024.

Atas peran besar tersebut, Airlangga kemudian berhitung bahwa semestinya dalam kepemimpinan Prabowo mendatang, Partai Golkar mendapat porsi lebih besar dalam kabinet.

"Saya sampaikan ke Pak Prabowo soal kontribusi Golkar karena kita menang di 15 provinsi. Itu berarti kita kontribusi 25 persen dari kemenangan 58 persen. Jadi, kalau 25 persen, kalau bagi-bagi, ya banyak-banyak sedikit bolehlah. Kita sebut lima (posisi menteri) itu minimal, tetapi kalau dihitung proporsi 25 persen, room (ruang) masih banyak," tutur Airlangga.

Diketahui, Golkar merupakan salah satu partai dari anggota Koalisi Indonesia Maju. Koalisi ini merupakan partai-partai yang mengusung Prabowo-Gibran sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024. Koalisi Indonesia Maju terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, Partai Garuda, dan Gelora.

Mengomentari soal jatah 5 menteri dari Golkar, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan permintaan Airlangga mungkin saja diwujudkan.

Bahkan, kata Dasco, tak hanya 5 kursi menteri, jika kinerja partai Golkar memang maksimal untuk memenangkan Prabowo-Gibran, Golkar bisa mendapat lebih dari yang diminta.

"Kalau ada minta jatah menteri berapa pun, itu kita lihat dari kinerja dan dukungan pada waktu Pilpres," kata Dasco dalam keterangannya kepada Tempo pada Ahad, 17 Maret 2024.

Meski demikian, Dasco memastikan, persoalan komposisi kabinet ini merupakan hak prerogatif dari presiden terpilih. Dia menyebut, Prabowo-Gibran jika resmi diumumkan sebagai pemenang Pilpres 2024, akan berkomunikasi dengan partai-partai pendukung.

YOHANES MAHARSO SUHARYOSO | HENDRIK YAPUTRA

Pilihan Editor: Minta Jatah 5 Menteri, Golkar: Kami Tak Berhak Mendikte Presiden