TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan, permintaan minimal lima menteri dari partainya hanya sekedar usulan. Keputusan mengenai jatah kursi menteri nantinya tetap di tangan presiden. "Soal jabatan menteri itu hak prerogatif presiden. Golkar hanya mengusulkan," kata Nusron, Senin 18 Maret 2024.
Nusron mengatakan, Golkar tidak bermaksud mendikte presiden. Golkar juga belum mengusulkan di kementerian mana saja kader golkar bakal mengisi jabatan menteri.
"Kami tidak berhak untuk mendikte presiden, meski kami anggota koalisi," kata Nusron.
Golkar merupakan salah satu dari anggota Koalisi Indonesia Maju. Koalisi ini merupakan partai-partai yang mengusung Prabowo-Gibran sebagai capres-cawapres. Di antaranya, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, dan Gelora.
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto sebelumnya menyebut peran besar partai yang dipimpinnya dalam memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024.
Airlangga menyebut dari data Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar, sekitar 75 hingga 80 persen kader dan simpatisan partai berlambang pohon beringin memilih pasangan Prabowo-Gibran sehingga bisa meraih suara 58 persen dan menang sekali putaran pilpres.
"Ini tertinggi sepanjang sejarah. Jadi, sejarah yang lalu presiden yang didukung bukan dari Golkar hanya didukung 53 persen, sekarang 75 sampai 80 persen. Artinya benar Partai Golkar betul-betul di depan untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran," kata Airlangga saat menggelar syukuran keberhasilan Partai Golkar di Kabupaten Badung, Bali, Jumat, 15 Maret 2024.
Atas peran besar tersebut, Airlangga kemudian berhitung bahwa semestinya dalam kepemimpinan Prabowo mendatang, Partai Golkar mendapat porsi lebih besar dalam kabinet.
"Saya sampaikan ke Pak Prabowo soal kontribusi Golkar karena kita menang di 15 provinsi. Itu berarti kita kontribusi 25 persen dari kemenangan 58 persen. Jadi, kalau 25 persen, kalau bagi-bagi, ya banyak-banyak sedikit bolehlah. Kita sebut lima (posisi menteri) itu minimal, tetapi kalau dihitung proporsi 25 persen, room (ruang) masih banyak," tutur Airlangga.
Pilihan Editor: Eks Danjen Kopassus Soenarko Sebut Tak Ada yang Biayai Demo di KPU: Ini Pakai Duitku
