TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Legislasi atau Baleg DPR, Hermanto mengusulkan keterliban unsur orang asli suku Betawi dalam penyelenggaraan Pilkada Daerah Khusus Jakarta mendatang.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera atau PKS itu mengatakan, dalam mencari suatu kekhususan bagi Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ, semestinya legislator dan pemerintah dapat memasukkan suatu hal yang berbeda dengan Undang-Undang yang mengatur Provinsi lainnya.

Sebab, Hermanto melanjutkan, pada dokumen daftar inventaris masalah (DIM) yang dimuat pemerintah pada rapat pembahasan ini, hal-hal yang bersifat khusus tidak cenderung memberikan kekhususan atau sama saja dengan yang dimiliki daerah lain. "Penguatan terhadap suku Betawi dan asetnya bisa diformulasikan untuk mencari kekhususan pada RUU ini," kata Hermanto saat rapat panitia kerja RUU DKJ, Jumat, 15 Maret 2024.

Pelibatan dan penguatan suku Betawi, kata dia, akan membuat RUU DKJ ini lebih memiliki nilai kekhususan ketimbang regulasi yang pernah diterapkan di daerah lain. "Saya usulkan dan harap DPR, DPD dan pemerintah mengakomodirnya," ujar Hermanto.

Wakil Ketua Komite I DPD, Sylviana Murni mengusulkan hal serupa. Dia mengatakan, adanya keterwakilan suku Betawi dalam proses Pilkada Jakarta akan menjadi pembeda DKJ dengan daerah lainnya meski sudah tidak lagi berstatus sebagai Ibu Kota. "Ini bisa dilakukan karena tidak ubahnya kebijakan afirmasi 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen atau afirmasi bagi orang asli Papua di DPRD," kata Sylviana.

Mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu menjelaskan, orang Betawi yang dimaksud dalam hal ini, adalah mereka yang orang tuanya asli Betawi atau salah satunya Betawi, dan mereka yang berkontribusi dan berprestasi serta sudah lama tinggal di Jakarta dan memperjuangkan masyarakat Betawi. "Seyogianya dalam Perda harus diberikan kuota untuk ini," kata dia.

Anggota Baleg DPR lainnya, Santoso juga menyampaikan, bahwa orang asli Betawi memiliki harapan adanya perlakuan khusus untuk duduk dalam pemerintahan DKJ usai tidak lagi menjadi Ibu Kota. "Sehingga Gubernur, Wali Kota atau Wakilnya harus ada dari unsur orang Betawi agar tidak akan kesan termarjinalkan," ujar Santoso.

Pilihan Editor: Tito Karnavian Soal Dewan Kawasan Aglomerasi, Dibentuk untuk Atasi Macet hingga Banjir