TEMPO.CO, Depok - Calon presiden Anies Baswedan menilai kritik harusnya menjadi proses pembelajaran pada publik dan merupakan bagian dari demokrasi.

Hal itu disampaikan Anies menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang menyindir pihak yang mengkritik program pemerintah jelek. Bahkan, Luhut mempersilahkan pengkritik itu pindah dari Indonesia.

Anies pun menjelaskan pengalamannya di pemerintahan yang harus memandang pertanyaan, komentar dan kritik itu sebagai proses pembelajaran pada publik, seperti yang saat ini ia lakukan saat menjawab pertanyaan dan kritik media.

"Itu adalah bahan untuk saya jawab, untuk saya menjelaskan, sehingga rakyat banyak akan mendengar nanti bagaimana kebijakan pemerintah itu penjelasannya lebih lengkap, dengan ada komentar pertanyaan, kritik, sanggahan, di situlah pentingnya dalam prinsip demokrasi ada kebebasan berbicara," kata Anies di Depok, Jumat, 15 Maret 2024.

Sehingga, lanjut Anies, ketika ada komentar dan kritik harus dijadikan sebagai kesempatan untuk menjelaskan kepada publik, bukan malah menyalahkan yang menyampaikan kritik

"Bukan kemudian yang kritik jadi salah," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Pasangan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ini pun memaparkan tiga prinsip demoktasi, yakni kebebasan berbicara khususnya mengkritik pemerintah, pemilu yang adil jujur bebas dan ketiga adanya ruang bagi oposisi.

"Jadi memang segalanya sifatnya seimbang. Nah jadi saya melihat itu bagian dari prinsip dasar demokrasi," ujar Anies.

Pilihan Editor: Top Nasional: Guru Besar dan Mahasiswa Siap Turun ke Jalan Protes Kemunduran Demokrasi, Penolakan Pengusuran di IKN