TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira mengusulkan pembentukan kementerian khusus terkait makan siang gratis apabila program makan siang gratis benar-benar diterapkan oleh pemerintahan periode 2024–2029.

"Saya sampaikan usulan lebih baik bikin kementerian khusus makan siang gratis saja," kata Andreas di sela-sela Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024.

Menurutnya, pembentukan kementerian khusus terkait program makan siang gratis dari pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran lebih baik untuk dilakukan daripada mengimplementasikannya dengan menggunakan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kemendikbudristek.

Menurut politikus PDI Perjuangan ini anggaran dana BOS dari Kemendikbudristek tidak cukup untuk digunakan dalam menjalankan makan siang gratis. "Anggaran makan siang gratis itu pasti lebih tinggi dari seluruh anggaran Kemendikbudristek," ucapnya dia.

Sebelumnya, program makan siang gratis disebut akan melalui anggaran dana BOS. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan program makan gratis masih dalam pembahasan pemerintah.

Dari hasil rapat tersebut, kata dia, belum ada keputusan lebih lanjut mengenai skema anggaran program makan siang gratis yang diusulkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sementara itu Wali Kota Surakarta yang juga calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut program makan siang gratis baru dalam tahap uji coba. "Ini kan kami uji coba dulu," ujarnya.

Pada uji coba tersebut, kata Gibran, akan ada evaluasi yang melibatkan para siswa, orang tua siswa, guru, dan kepala sekolah. "Ya nanti kalau ada masukan dievaluasi ya, pasti akan diperbaiki lagi skema-skema yang ada sekarang," katanya.

Pilihan Editor: Penjelasan DPR Soal Jakarta Disebut Kehilangan Status Ibu Kota per 15 Februari 2024