TEMPO.CO, Jakarta - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta pemerintah menyelesaikan masalah guru honorer secara komprehensif. Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi mengatakan, permintaan itu merupakan salah satu rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Aspirasi itu dari guru yang berasal berbagai daerah," kata Unifah setelah pembukaan Kongres XXIII PGRI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu 2 Maret 2024.

PGRI juga meminta supaya tunjangan profesi guru tak dihapus. Lalu, proses sertifikasi guru dijamin agar tidak berbelit-belit dan sesuai amanat Undang-Undang Guru dan Dosen.

"Kita minta kenaikan pangkat dimudahkan," kata Unifah.

Selain itu, PGRI berharap Lembaga Pengembangan Profesi Kependidikan (LPPK) ada rekrutmen guru-guru muda untuk menjadi ASN murni. "Guru swasta yang lulus PPPK diharapkannya juga kembali mengajar di sekolah swasta," kata Unifah.

Adapun Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Kongres XXI Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Tema kongres kali ini adalah "PGRI Menuju Indonesia Emas'.

Hadir dalam acara ini, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Pj Gubernur Heru Budi Hartono, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Pilihan Editor: Gedung DPRD Garut Sepi usai Pemilu 2024, Demo Guru Honorer Tak Diterima Anggota Dewan