TEMPO.CO, Solo - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa menggelar Refleksi 3 Tahun dilantik sebagai kepala pemerintahan di Kota Solo di Pendhapi Gedhe Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu, 28 Februari 2024. Namun, Gibran membantah dalam acara itu dia sekaligus berpamitan.

Acara yang dihadiri seratusan perwakilan tokoh masyarakat Kota Solo ini mengangkat tema Rangkai Harmoni Tumbuh Bersinergi.

“Saya nggak pamitan," ujar Gibran di hadapan hadirin dalam acara itu.

Dia memastikan masih akan mengawal program 17 prioritas pembangunan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo. Putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu mengucapkan terima kasih atas masukan dari warga Solo terhadap program yang diusungnya itu.

"Saya ada di mana-mana untuk mengawal 17 titik prioritas pembangunan dan matur nuwun untuk masukannya,” ucap dia.

Gibran mengatakan usia kepemimpinannya bersama Teguh Prakosa di Kota Solo genap 3 tahun pada tanggal 26 Februari lalu. Dia berharap Kota Solo ke depan bisa lebih baik lagi.

“Ini genap tiga tahun saya dan Pak Teguh memimpin Kota Solo. Kami menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo tidak genap lima tahun,” katanya.

Gibran sempat menyinggung ihwal tanah Sriwedari yang di atasnya dibangun Masjid Sriwedari namun belum selesai. Dia memastikan kasus hukum tanah telah diselesaikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Solo.

“Biar tanah ini clean and clear secara hukum dibantu oleh Kajari," tuturnya.

Gibran mengungkapkan banyak pihak yang siap mengucurkan dana CSR untuk membantu kelanjutan pembangunan Masjid Sriwedari. Dia pun berharap panitia pembangunan masjid dapat segera diaktifkan kembali.

"Saya minta panitia pembangunan masjid bisa segera diaktifkan lagi. Banyak dana CSR yang ingin bantu,” ucapnya.

Dia pun berharap pembangunan fisik yang dilaksanakan Pemerintah Kota Solo dapat memberi dampak positif untuk warga. Untuk proyek fisik yang belum selesai diharapkan dapat dilanjutkan wali kota berikutnya.

“Saya dan Pak Teguh periodenya tidak sampai 5 tahun. Mungkin jabatan saya nanti selesai sebelum Pilkada serentak digelar September 2024. Program fisik yang belum selesai bisa dilanjutkan wali kota selanjutnya," ujarnya.

SEPTHIA RYANTHIE

Pilihan Editor: Politikus PDIP Ungkap 5 Objek Hak Angket, dari Bansos hingga Putusan MK