TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dilantik oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk masuk dalam anggota Kabinet Indonesia Maju, pada Rabu, 21 Februari 2024. AHY menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Ketua Badan Pertanahan Nasional atau Menteri ATR/BPN. Anak sulung Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menggantikan Hadi Tjahjanto.

Jokowi mengatakan, tak ragu memberikan jabatan Menteri ATR/BPN kepada AHY. “Saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementrian ATR/BPN. Karena, ini urusan manajemen saya kira beliau (AHY) akan sangat siap,” kata Jokowi.

Dulu sebelum masuk kabinet, AHY beberapa kali mengkritik Jokowi. Apa saja kritik AHY kepada Jokowi?

1. Food Estate

AHY menyinggung soal food estate yang dibuat Jokowi sebagai kebijakan yang grasa-grusu alias terburu-buru tanpa perencanaan matang. “Apa kabar program food estate,” kata AHY dalam pidato politikya di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Maret 2023, dikutip dari saluran YouTube Partai Demokrat.

AHY menyebut banyak akademisi pertanian dan aktivis lingkungan yang mengkritik food estate. Menurut dia program food estate hanya mengandalkan ekstentifikasi lahan, tapi mengabaikan aspek ekologi dan sosial.

“Kedaulatan pangan seharusnya berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat, serta mengindahkan aspek keseimbangan lingkungan, keberlanjutan, dan tradisi masyarakat lokal,” katanya.

AHY juga menyebut soal mazhab ekonomi Partai Demokrat, sustainable growth with equity, yakni pertumbuan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan alam.

2. Undang-Undang Cipta Kerja

AHY juga mengkritik Undang-Undang Cipta Kerja yang keluar dari norma hukum, ia menyebut hal ini cerminan dari kurang baiknya tata kelola pemerintahan. AHY menegaskan, sejak awal, Partai Demokrat telah menolak Undang-Udang tersebut. Itu bukan hanya soal aspirasi kaum buruh. Menurut dia, Partai Demokrat juga menolak kebijakan ini, karena pembuatan aturan yang terburu-buru.

“Hal ini kembali menegaskan, bahwa lemahnya good governance akan memicu ketidakpastian hukum. Implikasinya kepercayaan dunia usaha dan para investor, nasional maupun luar negeri kepada pemerintah menurun,” ujarnya.

AHY juga menyinggung Mahkamah Konstitusi atau MK yang memutuskan UU Cipta Kerja sebagai produk yang inkontitusional. Tetapi, bukannya melibatkan masyarakat untuk melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang, pemerintah justru meresponnya secara sepihak dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Cipta Kerja.

3. Kemandekan Ekonomi

AHY menyinggung pertumbuhan ekonomi stagnan selama 9 tahun. Bahkan, perekonomian tumbuh rendah di bawah janji Jokowi sekitar 7-8 persen.

Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institue itu menyebut ada pihak yaang menjadikan pandemi sebagai alasan rendahnya pertumbuhan ekonomi nasional. Ia mengatakan argumentasi pihak tersebut hanya separuh benar. Kata dia, alasan itu tidak bisa dibenarkan sebab perekonomian Indonesia sudah stagnan sejak periode pertama Jokowi berlangsung.

“Sebelum pandemi datang, ekonomi kita juga sudah mengalami permasalahan. Sehingga, mesti ada sebab dan faktor yang lain di luar pandemi,” katanya dalam pidato politik yang disiarkan kanal Youtube Partai Demokrat, Jumat, 14 Juli 2023.

Faktor lain itu menyangkut kebijakan dan langkah pemerintah dalam mengelola ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ini termasuk dalam menentukan prioritas pembangunan dan upaya mengatasi krisis.

AHY memandang salah satu faktor kemandekan ekonomi, tersebab salah prioritas pemerintahan Jokowi. Menurut dia,pemerintah justru menggenjot pembangunan infrastruktur dalam situasi ekonomi yang sulit. "Tak sedikit dari proyek tersebut yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat."

4. Utang

Masalah ekonomi nasional, menurut AHY, hal ini terjadi karena keuangan negara tidak dikelola secara tepat. “Persoalan ekonomi kita semakin rumit karena keuangan negara tidak dikelola dengan baik, anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik,” kata AHY dalam pidato politikya di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Maret 2023.

“Dalam 8 tahun terakhir ini, kenaikan utang pemerintah mencapai tiga kali lipat, menurut Kementerian Keuangan di awal tahun 2023 angkanya menjadi Rp7.733 triliun. Belum lagi utang BUMN yang semakin menggunung sebesar Rp1.640 triliun. Faktanya pula rasio utang negara terhadap PDB semakin tinggi, kata AHY.

Ia mewanti-wanti agar kondisi keuangan nasional saat ini sebaiknya tak sampai menghambat pemerintahan dan pembangunan sosial ekonomi masa depan. “Karena beban utang tadi, ruang fiskal menjadi sangat terbatas. Tidak adil jika akibat utang yang terlewat tinggi tadi akhirnya pemerintahan mendatang tidak leluasa membiaya kehidupan dan pembangunan nasional,” ucapnya.

RADEN PUTRI | RIRI RAHAYU | ANDIKA DWI | YOUTUBE PARTAI DEMOKRAT

Pilihan Editor: Sebelum AHY Menjabat Menteri, Nyaris Menjadi Cawapres Anies hingga Diguncang Moeldoko