Mimbar Bebas di Monumen Perjuangan, Mahasiswa Bandung Kritik Kepemimpinan Jokowi

Minggu, 11 Februari 2024 20:58 WIB

Aksi mahasiswa Forum Anomali di Monumen Perjuangan Bandung, Ahad 11 Februari 2024. TEMPO/ANWAR SISWADI

TEMPO.CO, Bandung - Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Anomali menggelar aksi Mimbar Bebas di area Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat di Bandung, Ahad sore, 11 Februari 2024. Bertepatan di hari pertama masa tenang Pemilihan Umum itu, secara bergantian mahasiswa mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo alias Jokowi terkait Pemilihan Umum dan bantuan sosial.

“Sangat disayangkan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia tidak mampu menjadi Bapak Bangsa buat seluruh masyarakat Indonesia,” kata Bisma Ridho mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam orasinya.

Aksi yang dilakukan mahasiswa itu untuk mengingatkan masyarakat bahwa kondisi bangsa sedang tidak baik. Presiden Jokowi, menurutnya lebih mengedepankan kekuasaan dan kepentingan pribadi, terlihat dari memaksakan anaknya untuk menjadi calon wakil presiden. Cara itu dinilai merusak dan menghancurkan demokrasi yang dibangun sejak era reformasi.

“Demokrasi yang dibangun berdarah-darah oleh abang-abang kita 25 tahun yang lalu ternyata hanya menjadi cerita belaka jika kita tidak mampu menciptakan perlawanan,” ujarnya.

Mahasiswa lain menyoroti soal banyak warga yang berharap mendapat bantuan sosial untuk menyambung hidupnya. Sayangnya bantuan itu dimanfaatkan oleh kepentingan elit negara. Hubungan transaksional dibentuk lewat bantuan untuk mendulang suara. Menurut mahasiswa, politik tidak harus transaksional, bermateri, tetapi memiliki nilai dan gagasan serta narasi untuk perbaikan kondisi.

Presiden Mahasiswa Universitas Islam Bandung Muhammad Ramdan mengatakan, netralitas Presiden Jokowi dipertanyakan karena bantuan sosial diwarnai poster calon presiden dan wakilnya. Turunnya sivitas akademika di berbagai kampus menyikapi soal netralitas Pemilu menandakan kondisi demokrasi yang sedang tidak baik.

Peserta aksi Mimbas Bebas yang berjumlah belasan aktivis mahasiswa itu berasal dari berbagai kampus antara lain ITB, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Islam Bandung. Mereka berpakaian bebas tanpa jas almamater dan tanpa membawa poster.

Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Unpad Mohamad Haikal Febrian Syah mengatakan, Forum Anomali dilakukan di berbagai kota dan Bandung menjadi tempat yang ke delapan. Forum itu merupakan lembaga dan wadah untuk menjadikan ruang intelektual menjadi inklusif. Mimbar Bebas berikut rencananya akan digelar di Yogyakarta.

“Kita merespon bersama kondisi Presiden beberapa waktu terakhir yang mulai kehilangan arah dan kejelasan kepemimpinannya,” ujar dia.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi menanggapi ramainya kritik dari sivitas akademika berbagai kampus kepada dirinya. Jokowi menyatakan hal tersebut merupakan hak masing-masing orang untuk mengeluarkan pendapat.

“Ya itu hak demokrasi,” kata Jokowi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Sabtu, 3 Februari 2024 seperti disiarkan melalui keterangan video Sekretariat Presiden. Diketahui, para akademisi dan mahasiswa dari berbagai kampus di Tanah Air menyuarakan kritik kepada Jokowi menyusul pernyataan presiden boleh memihak dan berkampanye dalam Pemilu.

Menurut ayah calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, pernyataan sikap yang disampaikan para sivitas akademika itu tetap harus dihargai sebagai kritik. “Itu harus kita hargai ya,” ucap Jokowi.

ANWAR SISWADI

Pilihan Editor: Reaksi Puan dan Ganjar soal Gelombang Seruan Kampus Jelang Pencoblosan Pilpres

Berita terkait

Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

18 menit lalu

Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

Jokowi resmi mengganti sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan dengan sistem kelas rawat inap standar (KRIS). Apa perbedaannya?

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

23 menit lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

27 menit lalu

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

Presiden Jokowi menyatakan Indonesia siap untuk melanjutkan kerja sama baik dengan Singapura.

Baca Selengkapnya

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

1 jam lalu

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

Gubernur Jenderal Australia menjadikan pertemuan dengan Jokowi sebagai bagian rangkaian untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

14 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

15 jam lalu

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.

Baca Selengkapnya

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

17 jam lalu

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.

Baca Selengkapnya

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

18 jam lalu

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

20 jam lalu

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

21 jam lalu

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya