TEMPO.CO, Jakarta - Dua politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani dan Ganjar Pranowo, angkat bicara soal gelombang seruan dari berbagai kampus di Indonesia menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2024.
Gelombang seruan kampus itu dilakukan setelah memperhatikan dinamika politik menjelang pemilu dianggap melenceng dari demokrasi.
Puan yang juga Ketua DPP PDIP enggan mengomentari seruan dari kalangan atau akademisi yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu.
"Biarlah rakyat yang menilai bagaimana seorang kepala negara itu memosisikan dirinya menjelang pemilu," kata Puan setelah menghadiri kegiatan Senam Cinta Tanah Air (Sicita) di Lapangan Rempoah, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat, 2 Februari 2024.
Demikian pula saat ditanya mengenai aktivitas Presiden Jokowi dalam beberapa waktu terakhir, Ketua DPR RI itu juga mempersilakan masyarakat menilai apakah yang dilakukan Presiden seperti yang diharapkan rakyat atau tidak.
Sementara Ganjar yang juga merupakan calon presiden (capres) nomor urut tiga menilai gerakan dari sejumlah elemen masyarakat, termasuk kaum intelektual dari berbagai kampus, merupakan bentuk upaya rakyat untuk menyelamatkan nasib demokrasi di Indonesia.
"Dimulai dari UGM, terus kemudian UII, UI dan hari ini saya mendapatkan banyak sekali saya dengar dari Andalas, nanti UMY juga akan menyampaikan itu, bahkan mereka sudah nadanya cukup-cukup keras begitu ya," kata Ganjar di Tuban pada Jumat, 2 Februari 2024.
Menurut Ganjar, demokrasi Indonesia yang telah lama dipupuk harus terus dijaga, khususnya pada kontestasi politik lima tahunan. Dia menyebut tidak boleh ada intimidasi dan ketakutan bagi rakyat untuk menyuarakan hak berdemokrasi dan hak pilihnya.
Diketahui, sejumlah kampus besar mengeluarkan seruan berupa petisi hingga deklarasi kebangsaan mengecam kondisi demokrasi dan penyimpangan di era pemerintahan Jokowi saat ini.
Kampus itu antara lain Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Andalas (Unand), Universitas Padjadjaran (Unpad) dan beberapa kampus lainnya.
Menurut Ganjar, hak pilih rakyat dalam pemilu harus dijalankan secara aman dan damai serta berlangsung jujur dan adil.
"Artinya jangan sampai kita menggadaikan nilai demokrasi yang dibangun tinggi karena itu produk demokrasi begitu saja hilang karena kepentingan-kepentingan sesaat," kata dia.
Jokowi sebelumnya pernah mengatakan presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak asalkan tidak menyalahgunakan fasilitas negara.
“Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa nggak boleh,” katanya setelah menyerahkan pesawat tempur ke Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 24 Januari 2024.
ADIL AL HASAN | ANTARA
Pilihan Editor: Kampus Bergerak, Begini Respons Jokowi, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Hasto Kristiyanto, Airlangga Hartarto
