Heru Budi Bagi Sembako dengan Tas Warna Biru, Ketua DPRD: Enggak Ngerti Apa Tujuannya

Kamis, 8 Februari 2024 14:30 WIB

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi dalam rapat pembahasan dan pendalaman fraksi mengenai Raperda APBD 2024 di Bogor, Jawa Barat, Kamis, 12 Oktober 2023. Foto: ANTARA/Luthfia Miranda Putri

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, mengaku tak dilibatkan dalam pemilihan warna bungkus sembako murah yang dibagikan oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, di Jakarta pada Rabu, 8 Februari 2024. Bungkus sembako murah berwarna biru muda itu dianggap identik dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Saya sih enggak tahu ya. Untuk urusan seperti itu kan urusannya mereka," ujar Prasetyo saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis, 8 Februari 2024. Menurut dia, pembagian sembako murah merupakan wewenang eksekutif.

Pemerintah daerah, menurut Prasetyo, membantu program bansos pemerintah pusat dengan membagikan sembako murah. Namun perihal warna, dia mengaku tak mengerti alasan pemilihan warna biru muda itu. "Saya enggak mengerti apa tujuannya," ujar dia.

Kendati begitu, dia mengatakan bantuan sosial atau bansos berasal dari uang rakyat untuk kepentingan rakyat. Dia mengatakan pemerintah tidak bisa mengklaim bantuan itu berasal dari mereka untuk masyarakat. "Itu uang rakyat juga," kata dia.

Dia mengimbau Heru Budi menjaga netralitas dalam Pemilu 2024. Dia mengatakan mendukung imbauan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bahwa ASN, TNI, dan Polri harus netral. "Jangan mengundang situasi politik di Jakarta memanas," kata dia.

Advertising
Advertising

Ketika ditanya perihal jadwal pembagian bansos yang mendekati waktu pemungutan suara pada Rabu, 14 Februari 2024, Prasetyo mengatakan harus memeriksa catatan terlebih dahulu. Kendati begitu, dia mengaku momentum pembagian sembako murah ini tidak tepat. "Kalau mau membantu ya pada saat memang perlu bantuan, bukan pada saatnya di tahun politik seperti ini," ujar dia.

Tak hanya itu, Prasetyo berujar dalam program sembako murah itu, Pemprov menurunkan harga dari Rp138 ribu menjadi Rp100 ribu. Menurut dia, Pemprov seharusnya mengajak bicara DPRD perihal pemberian subsidi sebesar Rp38 ribu itu. "Itu kan menggunakan APBD," ujar dia.

Dalam foto-foto yang beredar di media sosial, Heru Budi tampak membagikan sembako yang dibungkus tas berwarna biru muda kepada warga. Tas itu bertuliskan slogan "Sukses Jakarta untuk Indonesia" berwarna merah dan hitam. Di samping tas biru itu, sejumlah karung beras ukuran 5 kilogram yang tak dibungkus tas serupa tampak menumpuk di atas.

Foto lain menunjukkan Heru Budi membagikan sembako itu di depan spanduk bertuliskan "Sukses Jakarta untuk. Indonesia, Sembako Murah Pemprov DKI Jakarta Tahun 2024". Tak lupa, wajah Heru Budi terpampang di dalam spanduk itu. Adapun spanduk itu berwarna biru tua.

Dalam keterangan tertulis Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik yang diterima Tempo, Heru Budi membagikan sembako murah aat mengunjungi Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dan Kelurahan Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat, pada Rabu, 7 Februari 2024.

Adapun isi paket sembako tersebut meliputi beras 5 kilogram (kg), minyak 2 liter, gula pasir 1 kg dan tepung terigu satu kg.

Heru Budi Hartono usai meninjau pelaksanaan sembako murah itu mengatakan, sembako murah merupakan bagian dari kepedulian pemerintah daerah (pemda) dan pihak swasta yang dikoordinasikan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan Forum CSR (Corporate Social Responsibility).

"Agenda ini tidak hanya digelar di Kecamatan Duren Sawit saja, namun di 44 titik di DKI Jakarta. Ada 44 ribu paket sembako murah yang disiapkan," kata Heru.

Pilihan Editor: DKPP Putuskan KPU Langgar Kode Etik, Apakah Pencalonan Gibran Batal?

Berita terkait

Ada Usulan Tambah 40 Kementerian, Indonesia Pernah Punya Kabinet 'Super Gemoy' 100 Menteri

13 menit lalu

Ada Usulan Tambah 40 Kementerian, Indonesia Pernah Punya Kabinet 'Super Gemoy' 100 Menteri

Di tengah usulan pada Prabowo-Gibran untuk menambah nomenklatur menjadi 40 kementerian, RI pernah punya kabinet 100 menteri.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Sebut Warga Intan Jaya Mengungsi Akibat Serangan Udara Militer Indonesia

1 jam lalu

TPNPB-OPM Sebut Warga Intan Jaya Mengungsi Akibat Serangan Udara Militer Indonesia

TNI-Polri disebut telah mengerahkan helikopter militer sejak 4-5 Mei 2024 dalam misi pengejaran pasukan TPNPB-OPM Kodap VIII Intan Jaya.

Baca Selengkapnya

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

9 jam lalu

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

Operasi penyerangan TPNPB kepada militer di Intan Jaya berlangsung sejak 30 Maret-5 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

13 jam lalu

Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

15 jam lalu

Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

19 jam lalu

Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

19 jam lalu

Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi

Baca Selengkapnya

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

20 jam lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

21 jam lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

21 jam lalu

Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.

Baca Selengkapnya